DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2017

Nomor: 51
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516a); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 13 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 80); 2. 3. MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN: MenetapKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILTTAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2Ol3 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan wakil Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala dan Wakil diberikan penghasilan setiap bulan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.gaji pokok; dan
b.tunjangan jabatan. Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)huruf a sebagai berikut:
1. a.Kepala, sebesar Rp26.a5O.OOO,OO (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
(1)(21
(3)
1. b.Wakil {ru PR E SIDE N
2. b.Wakil, sebesar Rp24.725.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
3. a.Kepala, sebesar Rp45.050.000,00 (empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah); dan
4. b.Wakil, sebesar Rp37.175.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)' Gaji pokok bagi Kepala dan Wakil yang berasal dari pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibayarkan sebesar selisih penerimaan gaji pokok sebagai Kepala dan Wakil dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat yang diterima sebagai pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6)Gaji pokok dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan terhitung mulai bulan Februari 2017. 3-
(4)(s)

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) 7 berbunyi sebagai berikut: 7 diubah dan sehingga Pasal Pasal 7... PR ESIDEN

Pasal 7

Kepala dan Wakil diberikan fasilitas setiap bulan berupa fasilitas rumah dinas masing-masing sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang. Kepala dan Wakil memperoleh fasilitas atas kendaraan dinas dan perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat pimpinan tinggi utama atau setara dengan pejabat eselon I. Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Februari 20t7.

3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Besaran penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan penghasilan neto. Pasal II peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2017.

(1)(21
(3)
(4)Agar REPUff'l=lfr53r.=,o Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2OL7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2Ol7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 252 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan ti Bidang Hukum dan -undangan, PR ESIDE I\.I PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN I. UMUM Tindak pidana pencucian uang telah berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin perkembangan dan kompleksitas permasalahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, beban kerja dan tanggung jawab Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan beban kerja dan tanggung jawab, serta risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, maka perlu adanya penyesuaian terhadap penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, juga diatur mengenai pembayaran sebesar selisih penerimaan gaji pokok sebagai Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan gaji pokok yang diterima sebagai pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berasal dari pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penghasilan Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan penghasilan netto. II. PASAL variatif, serta telah merambah ke berbagai sektor dan wilayah, baik domestik maupun internasional. Seiring dengan PR I SIDE N II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 7A

Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6146

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

1.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala dan Wakil diberikan penghasilan setiap bulan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.gaji pokok; dan
b.tunjangan jabatan. Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)huruf a sebagai berikut:
1. a.Kepala, sebesar Rp26.a5O.OOO,OO (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
(1)(21
(3)
1. b.Wakil {ru PR E SIDE N
2. b.Wakil, sebesar Rp24.725.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
3. a.Kepala, sebesar Rp45.050.000,00 (empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah); dan
4. b.Wakil, sebesar Rp37.175.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)' Gaji pokok bagi Kepala dan Wakil yang berasal dari pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibayarkan sebesar selisih penerimaan gaji pokok sebagai Kepala dan Wakil dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat yang diterima sebagai pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6)Gaji pokok dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan terhitung mulai bulan Februari 2017. 3-
(4)(s)

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) 7 berbunyi sebagai berikut: 7 diubah dan sehingga Pasal Pasal 7... PR ESIDEN

Pasal 7

3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Besaran penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan penghasilan neto. Pasal II peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2017.

(1)(21
(3)
(4)Agar REPUff'l=lfr53r.=,o Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2OL7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2Ol7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 252 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan ti Bidang Hukum dan -undangan, PR ESIDE I\.I PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN I. UMUM Tindak pidana pencucian uang telah berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin perkembangan dan kompleksitas permasalahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, beban kerja dan tanggung jawab Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan beban kerja dan tanggung jawab, serta risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, maka perlu adanya penyesuaian terhadap penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, juga diatur mengenai pembayaran sebesar selisih penerimaan gaji pokok sebagai Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan gaji pokok yang diterima sebagai pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berasal dari pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penghasilan Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan penghasilan netto. II. PASAL variatif, serta telah merambah ke berbagai sektor dan wilayah, baik domestik maupun internasional. Seiring dengan PR I SIDE N II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 7A

Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6146

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2013