DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1982

Nomor: 39
Tahun: 1982
Ditetapkan: 14 Desember 1982
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bantuan kepada perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh badan hukum pada dasarnya merupakan penghargaan terhadap usaha-usaha positif yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menunjang terwujudnya satu sistem pendidikan tinggi nasional;
c.bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3.Undang-undang Nomor 15 Prps Tahun 1965 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 93);
4.Undang-undang Dasar Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
b.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.Bantuan adalah pemberian sebagian kebutuhan perguruan tinggi swasta dari pemerintah untuk membantu perkembangan dan peningkatan mutu pendidikannya;
d.Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta adalah badan hukum yang bersifat sosial yang dapat berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan wakaf yang pendiriannya dilakukan dengan akta otentik;
e.Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dapat berbentuk universitas, institut sekolah tinggi, akademi dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.

BAB II

BANTUAN

Pasal 2

(1)Perguruan tinggi swasta yang memenuhi syarat dapat diberi bantuan melalui Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.
(2)Bantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Bantuan dapat diberikan berupa:

a.Uang;
b.Tenaga pendidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
c.Sarana dan prasarana pendidikan;
d.Bantuan lain menurut keperluan.

BAB III

SYARAT UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 4

Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini bagi perguruan tinggi swasta adalah :

a.telah memiliki status dari Menteri;
b.telah dinilai cukup memiliki potensi dan secara riil telah menunjukkan usaha-usaha pengembangan yang positif;
c.mematuhi …
c.mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.jumlah penerimaan uang yang lebih kecil dari biaya minimum perguruan tinggi;
e.memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tenaga pengajar biasa yang diangkat oleh Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta serta memiliki kewenangan mengajar.

Pasal 5

Syarat pemberian bantuan selanjutnya yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978, khususnya mengenai Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial dan Budaya, angka 2 huruf a menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.
(2)Besarnya bantuan ditentukan setelah memperhitungkan seluruh sumber pendapatan dari perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.

BAB V

TATA CARA DAN PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh bantuan, Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta wajib mengajukan permohonan kepada Menteri.
(2)Setiap permohonan hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran bagi bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah ini.
(3)Pemberian bantuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun yang bersangkutan.

BAB VI

PERUBAHAN DAN PENGHEMATAN BANTUAN

Pasal 8

(1)Menteri berhak mengubah atau menghentikan bantuan yang telah ditetapkan bagi suatu perguruan tinggi swasta bila ternyata perguruan tinggi swasta yang bersangkutan :
1. a.tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.
2. b.ditutup …
3. b.ditutup atau dibubarkan;
4. c.tidak memperoleh kemajuan yang diharapkan;
5. d.sudah mampu berdiri sendiri.
(2)Perubahan atau penghentian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Tata cara perubahan dan penghentian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

Penyelesaian masalah penempatan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, sarana, dan prasarana yang merupakan bantuan kepada Penyelanggara Perguruan Tinggi Swasta yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VII

MUTASI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bantuan kepada perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh badan hukum pada dasarnya merupakan penghargaan terhadap usaha-usaha positif yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menunjang terwujudnya satu sistem pendidikan tinggi nasional;
c.bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3.Undang-undang Nomor 15 Prps Tahun 1965 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 93);
4.Undang-undang Dasar Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
b.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.Bantuan adalah pemberian sebagian kebutuhan perguruan tinggi swasta dari pemerintah untuk membantu perkembangan dan peningkatan mutu pendidikannya;
d.Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta adalah badan hukum yang bersifat sosial yang dapat berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan wakaf yang pendiriannya dilakukan dengan akta otentik;
e.Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dapat berbentuk universitas, institut sekolah tinggi, akademi dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.

BAB II

BANTUAN

Pasal 2

(1)Perguruan tinggi swasta yang memenuhi syarat dapat diberi bantuan melalui Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.
(2)Bantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Bantuan dapat diberikan berupa:

a.Uang;
b.Tenaga pendidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
c.Sarana dan prasarana pendidikan;
d.Bantuan lain menurut keperluan.

BAB III

SYARAT UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 4

Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini bagi perguruan tinggi swasta adalah :

a.telah memiliki status dari Menteri;
b.telah dinilai cukup memiliki potensi dan secara riil telah menunjukkan usaha-usaha pengembangan yang positif;
c.mematuhi …
c.mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.jumlah penerimaan uang yang lebih kecil dari biaya minimum perguruan tinggi;
e.memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tenaga pengajar biasa yang diangkat oleh Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta serta memiliki kewenangan mengajar.

Pasal 5

Syarat pemberian bantuan selanjutnya yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978, khususnya mengenai Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial dan Budaya, angka 2 huruf a menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.
(2)Besarnya bantuan ditentukan setelah memperhitungkan seluruh sumber pendapatan dari perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.

BAB V

TATA CARA DAN PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh bantuan, Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta wajib mengajukan permohonan kepada Menteri.
(2)Setiap permohonan hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran bagi bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah ini.
(3)Pemberian bantuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun yang bersangkutan.

BAB VI

PERUBAHAN DAN PENGHEMATAN BANTUAN

Pasal 8

(1)Menteri berhak mengubah atau menghentikan bantuan yang telah ditetapkan bagi suatu perguruan tinggi swasta bila ternyata perguruan tinggi swasta yang bersangkutan :
1. a.tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.
2. b.ditutup …
3. b.ditutup atau dibubarkan;
4. c.tidak memperoleh kemajuan yang diharapkan;
5. d.sudah mampu berdiri sendiri.
(2)Perubahan atau penghentian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Tata cara perubahan dan penghentian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

BAB VII

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1961

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1961