Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1974
- Nomor
- 4
- Tahun
- 1974
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA WILAYAH INDUSTRI (INDUSTRIAL ESTATE).
BAB I
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud dan tujuan PERSERO adalah menyediakan prasarana, melaksanakan pembangunan serta pengurusan, pengusahaan dan pengembangan Usaha Wilayah Industri (industrial estate) Surabaya di Surabaya. BAB III MODAL PERSERO
BAB III
- 3.000 (tiga ribu) helai saham seri A (Saham Prioritas) nominal a. Rp. 1 00.000,- (seratus ribu rupiah) - 12.000 (dua belas ribu) helai saham seri B (Saham Biasa) nominal a. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Negara Republik Indonesia sejumlah : 1.500 (seribu lima ratus) helai saham seri A (Saham Prioritas) atau sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). - Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur sejumlah : 750 (tujuh ratus lima puluh) helai saham seri A (Saham Prioritas) atau sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). - Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya sejumlah : 750 (tujuh ratus lima puluh) helai saham seri A (Saham Prioritas) atau sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
BAB IV
Pelaksanaan dari penyertaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl.1847: 23 sebagaimana … sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
Penyelesaian pendirian PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan; satu dan lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969. KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH MAYOR JENDERAL TNI. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 6
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)