Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2017
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit; Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a279l; Menimbang : 1. b. c. Mengingat 2. 3.Peraturan... Menetapkan :
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 200s tentang Tata Kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomo r 46 Tahun 2oog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor g9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g62), diubah sebagai berikut:
Wakil ketua yang mewakili unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b, dijabat secara ex officio oleh direktur jenderal yang membidangi hubungan industrial. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat secara ex offi.cio oleh direktur yang membidangi kelembagaan hubungan industrial.
L Keanggotaan LKS Tripartit Nasional diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk anggota LKS Tripartit Nasional yang merangkap jabatan sebagai wakil ketua yang mewakili unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan anggota yang merangkap jabatan sebagai sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3). (2) (3) (1) (2)
PRESIDH N REPUEILIK INDONESIA Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
r3RESIDEN
(21 Wakil ketua yang mewakili unsur perangkat pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat secara ex officio oleh kepala satuan organisasi perangkat daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakedaan.
3 (tiga) orang wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh a.nggota yang mewakili unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan. b. c. d.
Keanggotaan LKS Tripartit kabupaten/kota diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk anggota LKS Tripartit kabupaten/kota yang merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua yang mewakili unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan anggota yang merangkap jabatan sebagai sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3). Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (1)
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2Ol7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2Ol7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 22 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Politik, Hukum, dan ti Bidang Hukum undangan, Asisten I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT UMUM selaras dengan perkembangan hubungan industrial saat ini, dimana LKS Tripartit merupakan salah satu sarana hubungan industrial yang strategis untuk memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak lain yang terkait di bidang ketenagakerjaan. Keterwakilan dalam keanggotaan LKS Tripartit baik ditingkat kabupatenfkota, provinsi maupun nasional khususnya pembatasan tenggang waktu masa jabatan dari unsur pemerintah mengalami kendala dan hambatan karena keanggotaan dari unsur pemerintah yang disebabkan kewenangan yang melekat pada jabatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan perubahan Peraturan pemerintah ini, maka diharapkan LKS Tripartit dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan optimal. Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat perubahan masa jabatan dari unsur pemerintah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
il. Cukup jelas. Angka 2 #ru -frgy44y FrRESIDEN Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Cukup jelas. Angka 5
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)