DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2008

Nomor: 46
Tahun: 2008
Ditetapkan: 24 Juni 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit perlu dilakukan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Peraturan . . .
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
2.Lembaga . . .
2.Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektoral, yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Sektoral, adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan sektor usaha tertentu yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha sektor usaha tertentu, dan serikat pekerja/serikat buruh sektor usaha tertentu.
3.Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
4.Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
5.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling banyak 45 (empat puluh lima) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat
(2)Komposisi . . . pekerja/serikat buruh masing-masing paling banyak 15 (lima belas) orang.
(2)Komposisi keterwakilan LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan 1 (satu) unsur Pemerintah, 1 (satu) unsur organisasi pengusaha, dan 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.
(3)Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ketentuan komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

3.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 12 huruf c dan d diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Nasional, calon anggota harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;
4. d.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi Pemerintah terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah;
5. e.anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
6. f.anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.
7. f.anggota . . .
(2)Ketua LKS Tripartit Nasional dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

5.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi terdiri dari unsur perangkat pemerintah propinsi, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

6.Ketentuan Pasal 25 huruf b diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Susunan keanggotaan LKS Tripartit Propinsi terdiri dari:

a.Ketua merangkap anggota, dijabat oleh gubernur;
b.3 (tiga) orang Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur perangkat pemerintah propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
c.Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
d.beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
d.beberapa . . .
1. 7.Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur perangkat pemerintah propinsi, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang.
(2)Komposisi keterwakilan LKS Tripartit Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan 1 (satu) unsur perangkat pemerintah propinsi, 1 (satu) unsur organisasi pengusaha, dan 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.
(3)Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ketentuan komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

8.Ketentuan Pasal 27 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 32 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Untuk dapat diangkat dalam Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

Pasal 32

. . .

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;
d.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi pemerintah propinsi terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah propinsi;
e.anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
f.anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.

(2)Ketua LKS Tripartit Propinsi dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

10.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota terdiri dari unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

11.Ketentuan Pasal 43 huruf b diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan . . .

Pasal 43

Susunan keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota terdiri dari:

a.Ketua merangkap anggota, dijabat oleh bupati/walikota;
b.3 (tiga) wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
c.Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan; dan
d.beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
1. 12.Ketentuan Pasal 44 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit perlu dilakukan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Peraturan . . .
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
2.Lembaga . . .
2.Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektoral, yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Sektoral, adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan sektor usaha tertentu yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha sektor usaha tertentu, dan serikat pekerja/serikat buruh sektor usaha tertentu.
3.Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
4.Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
5.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling banyak 45 (empat puluh lima) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat
(2)Komposisi . . . pekerja/serikat buruh masing-masing paling banyak 15 (lima belas) orang.
(2)Komposisi keterwakilan LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan 1 (satu) unsur Pemerintah, 1 (satu) unsur organisasi pengusaha, dan 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.
(3)Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ketentuan komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

3.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 12 huruf c dan d diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Nasional, calon anggota harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;
4. d.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi Pemerintah terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah;
5. e.anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
6. f.anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.
7. f.anggota . . .
(2)Ketua LKS Tripartit Nasional dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

5.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi terdiri dari unsur perangkat pemerintah propinsi, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

6.Ketentuan Pasal 25 huruf b diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Susunan keanggotaan LKS Tripartit Propinsi terdiri dari:

a.Ketua merangkap anggota, dijabat oleh gubernur;
b.3 (tiga) orang Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur perangkat pemerintah propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
c.Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
d.beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
d.beberapa . . .
1. 7.Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur perangkat pemerintah propinsi, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang.
(2)Komposisi keterwakilan LKS Tripartit Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan 1 (satu) unsur perangkat pemerintah propinsi, 1 (satu) unsur organisasi pengusaha, dan 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.
(3)Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ketentuan komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

8.Ketentuan Pasal 27 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 32 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Untuk dapat diangkat dalam Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

Pasal 32

. . .

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;
d.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi pemerintah propinsi terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah propinsi;
e.anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
f.anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.

(2)Ketua LKS Tripartit Propinsi dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

10.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota terdiri dari unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

11.Ketentuan Pasal 43 huruf b diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan . . .

Pasal 43

Susunan keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota terdiri dari:

a.Ketua merangkap anggota, dijabat oleh bupati/walikota;
b.3 (tiga) wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
c.Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan; dan
d.beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
1. 12.Ketentuan Pasal 44 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2008

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 32

Pasal 32

Pasal 42

Pasal 43

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 32

Pasal 32

Pasal 42

Pasal 43

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2005