Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1985
- Nomor
- 40
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Status
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks10PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pajak Pendapatan dari Gaji Pegawai Negeri dalam Mata Uang Rupiah yang dibebankan kepada Keuangan Umum Indonesia. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN BERUPA GAJI, HONORARIUM, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN- TUNJANGAN LAINNYA YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA.
…
Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan termasuk Janda dan Duda dan/atau anak-anaknya, diberikan tunjangan pajak sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan berupa gaji, honorarium, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pertama kali diberlakukan untuk Tahun Pajak 1984. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1985 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO,S.H. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATAREPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN BERUPA GAJI, HONORARIUM, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN LAINNYA YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA UMUM Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mewajibkan Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayar lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada Keuangan Negara, untuk memotong PPH Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 yang terhutang. Ketentuan tersebut sesuai dengan jiwa dan sistem pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan yang berlaku dewasa ini sebagai hasil pembaharuan perundang-undangan pajak di Indonesia dalam tahun 1983. Namun mengingat bahwa pemotongan tersebut akan mengurangi gaji, upah, honorarium, dan sebagainya yang diterima atau diperoleh para Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan termasuk janda dan dudanya dan/atau anak-anaknya, sedangkan pada umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Keuangan Negara tersebut belum mencapai suatu tingkat yang memadai, maka Pemerintah memandang perlu memberikan tunjangan Pajak Penghasilan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara. PASAL DEMI PASAL … PASAL DEMI PASAL
Tunjangan Pajak Penghasilan ini diberikan hanya kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan yang berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 terhutang Pajak Penghasilan atas gaji, honorarium, uang pensiun, dan tunjangan- tunjangan lainnya baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara termasuk pula Keuangan Daerah dan Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO TASPEN). Jumlah tunjangan yang diberikan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang dan harus dibayar atas penghasilan berupa gaji, honorarium, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan tersebut.
Menteri Keuangan diberi wewenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan besarnya tunjangan Pajak Penghasilan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)