DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1986

Nomor: 41
Tahun: 1986
Ditetapkan: 17 September 1986
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Kota Klaten menunjukkan ciri serta sifat kehidupan perkotaan, yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratif Klaten perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF KLATEN. www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
3.Wilayah Kecamatan Kota Klaten adalah wilayah sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Klaten adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratif Klaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten berkedudukan di Kota Administratif Klaten.
(3)Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Klaten apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Klaten.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Klaten menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
c.Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten pada khususnya. www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Klaten, meliputi :

a.Sebagian wilayah Kecamatan Kota Klaten, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Klaten
2. 2.Kelurahan Bareng
3. 3.Kelurahan Kabupaten
4. 4.Kelurahan Tonggalan
5. 5.Desa Gumulan
6. 6.Desa Jomboran
7. 7.Desa Semangkak
8. 8.Desa buntalan
9. 9.Desa Mojayan
b.Sebagian wilayah Kecamatan Ketandan, terdiri dari :
1. 1.Desa Karanganom
2. 2.Desa Bareng Lor
3. 3.Desa Jonggrangan
4. 4.Desa Sekarsuli
5. 5.Desa Gergunung
6. 6.Desa Belang Wetan
7. 7.Desa Ketandan
8. 8.Desa Jebugan
c.Sebagian wilayah Kecamatan Kebon Arum, terdiri dari :
1. 1.Desa Gayamprit
2. 2.Desa Tegalyoso
3. 3.Desa Merbung
4. 4.Desa Sumberejo
5. 5.Desa Nglinggi
6. 6.Desa Karanglo
7. 7.Desa Jetis
8. 8.Desa Trunuh
9. 9.Desa Danguran
10. 10.Desa Kejoran
11. 11.Desa Glodogan
12. 12.Desa Ngalas

Pasal 6

(1)Wilayah Kecamatan Kota Klaten setelah dikurangi 9 (sembilan) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, menjadi Kecamatan Kalikotes, yang terdiri dari :

1.Desa Jimbung
2.Desa Ngemplak
3.Desa Kalikotes
4.Desa Tambong Wetan
5.Desa Krajan
6.Desa Jagosetran
7.Desa Gemblegan

(2)Wilayah Kecamatan Ketandan setelah dikurangi dengan 8 (delapan) desa www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, menjadi Kecamatan Ngawen terdiri dari :

1.Desa Duwet
2.Desa Gatak
3.Desa Manjung
4.Desa Drono
5.Deas Gandirejo
6.Desa Mayungan
7.Desa Tempursari
8.Desa Senden
9.Desa Ngawen
10.Desa Kahuman
11.Desa Kwaren
12.Desa Pepe
13.Desa Manjungan.

(3)Kecamatan Kebon Arum adalah wilayah setelah dikurangi dengan 12 (dua belas) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.

Pasal 7

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, wilayah Kota Administratif Klaten dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

a.Wilayah Kecamatan Klaten Tengah, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Bareng
2. 2.Kelurahan Kabupaten
3. 3.Kelurahan Klaten
4. 4.Kelurahan Tonggalan
5. 5.Desa Semangkak
6. 6.Desa Mojayan
7. 7.Desa Buntalan
8. 8.Desa Gumulan
9. 9.Desa Jomboran
b.Wilayah Kecamatan Klaten Selatan, terdiri dari :
1. 1.Desa Nglinggi
2. 2.Desa Karanglo
3. 3.Desa Gayamprit
4. 4.Desa Jetis
5. 5.Desa Sumberrejo
6. 6.Desa Tegalyoso
7. 7.Desa Merbung
8. 8.Desa Trunuh
9. 9.Desa Danguran
10. 10.Desa Kajoran
11. 11.Desa Glodogan
12. 12.Desa Ngalas
c.Wilayah Kecamatan Klaten Utara, terdiri dari :
1. 1.Desa Bareng Lor
2. 2.Desa Karanganom
3. 3.Desa Jonggrangan
4. 4.Desa Sekarsuli www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
5. 5.Desa Gergunung
6. 6.Desa Belang Wetan
7. 7.Desa Ketandan
8. 8.Desa Jebugan

Pasal 8

(1)Pusat Pemerintahan Kota Administratif Klaten berkedudukan di Kota Klaten.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Klaten Tengah berkedudukan di Desa Mojayan.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Klaten Selatan berkedudukan di Desa Jetis.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Klaten Utara berkedudukan di Desa Bareng Lor.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Kalikotes berkedudukan di Desa Kalikotes.
(6)Pusat Pemerintahan Kecamatan Ngawen berkedudukan di Desa Ngawen.
(7)Pusat Pemerintahan Kecamatan Kebon Arum berkedudukan di Desa Pluneng.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Perincian struktur organisasi Pemerintahan Kota Administratif Klaten diten. tukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Kota Klaten menunjukkan ciri serta sifat kehidupan perkotaan, yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratif Klaten perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF KLATEN. www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
3.Wilayah Kecamatan Kota Klaten adalah wilayah sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratif Klaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten berkedudukan di Kota Administratif Klaten.
(3)Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Klaten apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Klaten.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Klaten menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
c.Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten pada khususnya. www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Klaten, meliputi :

a.Sebagian wilayah Kecamatan Kota Klaten, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Klaten
2. 2.Kelurahan Bareng
3. 3.Kelurahan Kabupaten
4. 4.Kelurahan Tonggalan
5. 5.Desa Gumulan
6. 6.Desa Jomboran
7. 7.Desa Semangkak
8. 8.Desa buntalan
9. 9.Desa Mojayan
b.Sebagian wilayah Kecamatan Ketandan, terdiri dari :
1. 1.Desa Karanganom
2. 2.Desa Bareng Lor
3. 3.Desa Jonggrangan
4. 4.Desa Sekarsuli
5. 5.Desa Gergunung
6. 6.Desa Belang Wetan
7. 7.Desa Ketandan
8. 8.Desa Jebugan
c.Sebagian wilayah Kecamatan Kebon Arum, terdiri dari :
1. 1.Desa Gayamprit
2. 2.Desa Tegalyoso
3. 3.Desa Merbung
4. 4.Desa Sumberejo
5. 5.Desa Nglinggi
6. 6.Desa Karanglo
7. 7.Desa Jetis
8. 8.Desa Trunuh
9. 9.Desa Danguran
10. 10.Desa Kejoran
11. 11.Desa Glodogan
12. 12.Desa Ngalas

Pasal 6

(1)Wilayah Kecamatan Kota Klaten setelah dikurangi 9 (sembilan) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, menjadi Kecamatan Kalikotes, yang terdiri dari :

1.Desa Jimbung
2.Desa Ngemplak
3.Desa Kalikotes
4.Desa Tambong Wetan
5.Desa Krajan
6.Desa Jagosetran
7.Desa Gemblegan

(2)Wilayah Kecamatan Ketandan setelah dikurangi dengan 8 (delapan) desa www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, menjadi Kecamatan Ngawen terdiri dari :

1.Desa Duwet
2.Desa Gatak
3.Desa Manjung
4.Desa Drono
5.Deas Gandirejo
6.Desa Mayungan
7.Desa Tempursari
8.Desa Senden
9.Desa Ngawen
10.Desa Kahuman
11.Desa Kwaren
12.Desa Pepe
13.Desa Manjungan.

(3)Kecamatan Kebon Arum adalah wilayah setelah dikurangi dengan 12 (dua belas) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.

Pasal 7

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, wilayah Kota Administratif Klaten dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

a.Wilayah Kecamatan Klaten Tengah, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Bareng
2. 2.Kelurahan Kabupaten
3. 3.Kelurahan Klaten
4. 4.Kelurahan Tonggalan
5. 5.Desa Semangkak
6. 6.Desa Mojayan
7. 7.Desa Buntalan
8. 8.Desa Gumulan
9. 9.Desa Jomboran
b.Wilayah Kecamatan Klaten Selatan, terdiri dari :
1. 1.Desa Nglinggi
2. 2.Desa Karanglo
3. 3.Desa Gayamprit
4. 4.Desa Jetis
5. 5.Desa Sumberrejo
6. 6.Desa Tegalyoso
7. 7.Desa Merbung
8. 8.Desa Trunuh
9. 9.Desa Danguran
10. 10.Desa Kajoran
11. 11.Desa Glodogan
12. 12.Desa Ngalas
c.Wilayah Kecamatan Klaten Utara, terdiri dari :
1. 1.Desa Bareng Lor
2. 2.Desa Karanganom
3. 3.Desa Jonggrangan
4. 4.Desa Sekarsuli www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
5. 5.Desa Gergunung
6. 6.Desa Belang Wetan
7. 7.Desa Ketandan
8. 8.Desa Jebugan

Pasal 8

(1)Pusat Pemerintahan Kota Administratif Klaten berkedudukan di Kota Klaten.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Klaten Tengah berkedudukan di Desa Mojayan.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Klaten Selatan berkedudukan di Desa Jetis.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Klaten Utara berkedudukan di Desa Bareng Lor.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Kalikotes berkedudukan di Desa Kalikotes.
(6)Pusat Pemerintahan Kecamatan Ngawen berkedudukan di Desa Ngawen.
(7)Pusat Pemerintahan Kecamatan Kebon Arum berkedudukan di Desa Pluneng.

BAB IV

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974