Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1991
- Nomor
- 43
- Tahun
- 1991
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG GANTI RUGI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II GANTI RUGI
BAB II
Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan Badan yang bersangkutan.
Apabila pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya. BAB III KOMPENSASI
BAB III
Dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, maka Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan, memberitahukan perihal tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus di tingkat pertama dengan tembusan kepada penggugat.
Penggugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar tergugat dibebani kewajiban untuk membayar kompensasi.
Membuka PDF…
Undang-Undang