DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1986

Nomor: 46
Tahun: 1986
Ditetapkan: 11 Oktober 1986
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingakt I Bengkulu harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3.Undang-undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091); www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA, DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkutu Utara, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu diubah dan diperluas dengan memasukkan : 1).Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara yang terdiri dari : a.Sebagian wilayah Kecamatan Talang IV, meliputi : 1.Desa Pagar Dewa 2.Desa Sukarami 3.Desa Pekan Sabtu 4.Desa Kandang 5.Desa Padang Serai 6.Desa Surabaya 7.Desa Semarang 8.Desa Dusun Besar 9.Desa Tanjung Jaya 10.Desa Tanjung Agung 11.Desa Sidomulyo 12.Desa Bentiring. b.Sebagian wilayah Kecamatan Pondok Kelapa, meliputi : 1.Desa Kandang Limun www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go 2.Desa Kandang Limun I 3.Desa Pematang Gubernur 4.Desa Rawa Makmur. 2) Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan yaitu meliputi sebagian Desa Betungan di Kecamatan Seluma.

Pasal 3

(1)Sisa wilayah Kecamatan Talang IV setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a tetap bernama Kecamatan Talang IV yang berada dalam lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.
(2)Sisa wilayah Kecamatan Pondok Kelapa setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b, tetap bernama Kecamatan Pondok Kelapa yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.
(3)Sisa wilayah Kecamatan Seluma setelah dikurangi dengan sebagian wilayah Desa Betungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, tetap bernama Kecamatan Seluma yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan.

Pasal 4

(1)Sebagian wilayah Desa Sungai Hitam yang masuk wilayah perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu disatukan dengan Desa Kandang Limun, sedangkan sisa wilayah desa tersebut tetap bernama Desa Sungai Hitam yang masuk wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.
(2)Sebagian wilayah Desa Tanjung Terdana yang masuk wilayah perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu disatukan dengan Desa Pematang Gubernur, sedangkan sisa wilayah Desa Tanjung Terdana tetap bernama Desa Tanjung Terdana yang masuk wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.
(3)Sebagian wilayah Desa Betungan yang masuk perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkutu tetap bernama Desa Betungan, sedangkan sisa wilayah desa tersebut disatukan dengan Desa Babatan yang masuk wilayah Kecamatan Seluma Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan.
(4)Desa Persiapan Taba Bajin di Kecamatan Talang IV dihapus, disatukan ke dalam wilayah Desa Semarang yang masuk Kecamatan Talang IV. Desa Persiapan Talang Kering yang masuk Kecamatan Talang IV dihapus dan selanjutnya disatukan dengan Desa Pematang Gubernur.

Pasal 5

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan, mempunyai batas-batas sebagai berikut : www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go a.di sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Baru, Desa Nakau, Desa Taba Pasemah, Desa Kembangsari, Desa Air Sebakul, dan Desa Babatan; b.di sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sungai Hitam, dan Desa Tanjung Terdana; c.di sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Babatan; d.di sebelah Barat berbatasan dengan : Samudera Indonesia.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang semua terdiri dari 2 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segera dan Kecamatan Gading Cempaka dihapuskan dan ditata kembali menjadi 4 wilayah Kecamatan baru, yaitu : a.Kecamatan Muara Bangkahulu, terdiri dari : 1.Desa Kandang Limun 2.Desa Kandang Limun I 3.Desa Pematang Gubernur 4.Desa Bentiring 5.Desa Rawa Makmur. b.Kecamatan Teluk Segara, terdiri dari : 1.Kelurahan Sumur Melele 2.Kelurahan Malbro 3.Kelurahan Pasar Melintang 4.Kelurahan Pantai 5.Kelurahan Kampung Cina 6.Kelurahan Pasar Baru 7.Kelurahan Jitra 8.Kelurahan Berkas 9.Kelurahan Pintu Batu 10.Kelurahan Kampung Bali 11.Kelurahan Tengah Padang 12.Kelurahan Pondok Besi 13.Kelurahan Pasar Bengkulu 14.Kelurahan Teratai 15.Kelurahan Kebun Keling 16.Kelurahan Kebun Roos 17.Kelurahan Bajak 18.Kelurahan Sukamerindu 19.Kelurahan Kampung Kelawi 20.Desa Tanjung Agung 21.Desa Tanjung Jaya 22.Desa Semarang 23.Desa Surabaya. c.Kecamatan Gading Cempaka, terdiri dari : 1.Desa Dusun Besar 2.Kelurahan Panorama www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go 3.Kelurahan Jembatan Kecil 4.Kelurahan Padang Harapan 5.Kelurahan Jalan Gedang 6.Kelurahan Pangatungan 7.Desa Sidomulyo 8.Kelurahan Kebun Dahri 9.Kelurahan Belakang Pondok 10.Kelurahan Kebun Geran 11.Kelurahan Anggut Atas 12.Kelurahan Anggut Dalam 13.Kelurahan Anggut Bawah 14.Kelurahan Penurunan 15.Kelurahan Kebun Beler 16.Kelurahan Kebun Tebeng 17.Kelurahan Tanah Patah 18.Kelurahan Nusa Indah 19.Kelurahan Kebun Kenanga 20.Kelurahan Padang Jati 21.Kelurahan Sawah Lebar. d.Kecamatan Selebar, terdiri dari : 1.Desa Pagar Dewa 2.Desa Sukarami 3.Desa Pekan Sabtu 4.Desa Betungan 5.Desa Kandang 6.Desa Padang Serai.

Pasal 7

(1)Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Bangka Hulu berkedudukan di Desa Pematang Gubernur.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Teluk Segara berkedudukan di Kelurahan Jitra.
(3)Pusat Pemerintah Kecamatan Gading Cempaka berkedudukan di Kelurahan Jalan Gedang.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Selebar berkedudukan di Desa Pagar Dewa.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu sebagaimana dimaksud data Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dan pelaksanannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go

Pasal 9

(1)Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan yang berlaku bagi desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam lingkungan wilayah Kabupaten tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingakt I Bengkulu harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3.Undang-undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091); www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Pasal 3

(1)Sisa wilayah Kecamatan Talang IV setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a tetap bernama Kecamatan Talang IV yang berada dalam lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.
(2)Sisa wilayah Kecamatan Pondok Kelapa setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b, tetap bernama Kecamatan Pondok Kelapa yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.
(3)Sisa wilayah Kecamatan Seluma setelah dikurangi dengan sebagian wilayah Desa Betungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, tetap bernama Kecamatan Seluma yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan.

Pasal 4

(1)Sebagian wilayah Desa Sungai Hitam yang masuk wilayah perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu disatukan dengan Desa Kandang Limun, sedangkan sisa wilayah desa tersebut tetap bernama Desa Sungai Hitam yang masuk wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.
(2)Sebagian wilayah Desa Tanjung Terdana yang masuk wilayah perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu disatukan dengan Desa Pematang Gubernur, sedangkan sisa wilayah Desa Tanjung Terdana tetap bernama Desa Tanjung Terdana yang masuk wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.
(3)Sebagian wilayah Desa Betungan yang masuk perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkutu tetap bernama Desa Betungan, sedangkan sisa wilayah desa tersebut disatukan dengan Desa Babatan yang masuk wilayah Kecamatan Seluma Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan.
(4)Desa Persiapan Taba Bajin di Kecamatan Talang IV dihapus, disatukan ke dalam wilayah Desa Semarang yang masuk Kecamatan Talang IV. Desa Persiapan Talang Kering yang masuk Kecamatan Talang IV dihapus dan selanjutnya disatukan dengan Desa Pematang Gubernur.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Bangka Hulu berkedudukan di Desa Pematang Gubernur.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Teluk Segara berkedudukan di Kelurahan Jitra.
(3)Pusat Pemerintah Kecamatan Gading Cempaka berkedudukan di Kelurahan Jalan Gedang.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Selebar berkedudukan di Desa Pagar Dewa.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pasal 9

(1)Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan yang berlaku bagi desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam lingkungan wilayah Kabupaten tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974