DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1991

Nomor: 46
Tahun: 1991
Ditetapkan: 1 Agustus 1991
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengalihan bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tabun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Penerangan;
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang Pembinaan Pers dan Grafika;
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia;
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia;
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia;
9.Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia; 10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik; 11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknik operasional; 13.Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1962, dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia serta meneruskan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Umum (PERUM) tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan seluruh Pegawai Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Umum (PERUM) yang bersangkutan,
(3)Pengalihan status Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. ayat (1) adalah badan usaha yang diserahi tugas dan kewajiban menyelenggarakan percetakan.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan Kantor Pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 5

(1)Sifat usaha Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud dan tujuan Perusahaan adalah mengadakan usaha produksi dan jasa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pembangunan Nasional dengan cara melakukan kegiatan percetakan.

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan/menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

a.penyelenggaraan dan pelayanan pencetakan barang-barang cetakan Pemerintah;
b.Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Penerangan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari:
1. a.dana intern Perusahaan;
2. b.penyertaan modal Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan di dalam anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tahunan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 19.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengalihan bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tabun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Penerangan;
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang Pembinaan Pers dan Grafika;
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia;
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia;
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia;
9.Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia; 10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik; 11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknik operasional; 13.Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1962, dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia serta meneruskan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Umum (PERUM) tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan seluruh Pegawai Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Umum (PERUM) yang bersangkutan,
(3)Pengalihan status Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. ayat (1) adalah badan usaha yang diserahi tugas dan kewajiban menyelenggarakan percetakan.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan Kantor Pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 5

(1)Sifat usaha Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud dan tujuan Perusahaan adalah mengadakan usaha produksi dan jasa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pembangunan Nasional dengan cara melakukan kegiatan percetakan.

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan/menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

a.penyelenggaraan dan pelayanan pencetakan barang-barang cetakan Pemerintah;
b.Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Penerangan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari:
1. a.dana intern Perusahaan;
2. b.penyertaan modal Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan di dalam anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tahunan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 19.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1991

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1991