DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1981

Nomor: 47
Tahun: 1981
Ditetapkan: 12 Desember 1981
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Tarakan telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Tarakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Tirnur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TARAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
b.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
c.Wilayah…
c.Wilayah Kecamatan Tarakan adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1938 Nomor 352.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Tarakan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna serta berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratif Tarakan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan tetap berkedudukan di Tanjung Selor.
(3)Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Tarakan, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Tarakan. Pasal 4…

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Tarakan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Tarakan meliputi :

1.Desa Karang Anyar;
2.Desa Karang Balik/Rejo;
3.Desa Selumit;
4.Desa Sebengkok;
5.Desa Gunung Lingkas;
6.Desa Kampung I/SKIP;
7.Desa Kampung Enam;
8.Desa Pamusian;
9.Desa Lingkas Ujung;
10.Desa…
10.Desa Kampung Empat;
11.Desa Mamburungan;
12.Desa Juata Laut.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kota Administratif Tarakan dibagi atas 2 (dua) kecamatan yakni :

a.Wilayah Kecamatan Tarakan Barat, terdiri dari :
1. 1.Desa Karang Anyar;
2. 2.Desa Karang Balik/Rejo;
3. 3.Desa Selumit;
4. 4.Desa Sebengkok;
5. 5.Desa Gunung Lingkas;
6. 6.Desa Juata Laut.
b.Wilayah Kecamatan Tarakan Timur, terdiri dari :
1. 1.Desa Kampung I/SKIP;
2. 2.Desa Kampung Enam;
3. 3.Desa Pamusian;
4. 4.Desa Kampung Empat;
5. 5.Desa Lingkas Ujung;
6. 6.Desa Mamburungan. Pasal 7…

Pasal 7

Sisa desa yang berasal dari Kecamatan Tarakan dibentuk menjadi 1 (satu) Kecamatan Baru di lingkungan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan, yaitu kecamatan Bunyu, dengan Ibukotanya berkedudukan di Pulau Bunyu yang terdiri dari :

1.Desa Tanah Merah;
2.Desa Bunyu.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

(1)Pusat Pemerintahan Kota Administratif Tarakan berkedudukan di Kota Tarakan.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tarakan Barat berkedudukan di Karang Balik/Rejo.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tarakan Timur berkedudukan di Pamusian. Pasal 9…

Pasal 9

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratif Tarakan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi yang bersangkutan, dan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalain bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Tarakan telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Tarakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Tirnur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TARAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
b.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
c.Wilayah…
c.Wilayah Kecamatan Tarakan adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1938 Nomor 352.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratif Tarakan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan tetap berkedudukan di Tanjung Selor.
(3)Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Tarakan, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Tarakan. Pasal 4…

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Tarakan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Tarakan meliputi :

1.Desa Karang Anyar;
2.Desa Karang Balik/Rejo;
3.Desa Selumit;
4.Desa Sebengkok;
5.Desa Gunung Lingkas;
6.Desa Kampung I/SKIP;
7.Desa Kampung Enam;
8.Desa Pamusian;
9.Desa Lingkas Ujung;
10.Desa…
10.Desa Kampung Empat;
11.Desa Mamburungan;
12.Desa Juata Laut.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kota Administratif Tarakan dibagi atas 2 (dua) kecamatan yakni :

a.Wilayah Kecamatan Tarakan Barat, terdiri dari :
1. 1.Desa Karang Anyar;
2. 2.Desa Karang Balik/Rejo;
3. 3.Desa Selumit;
4. 4.Desa Sebengkok;
5. 5.Desa Gunung Lingkas;
6. 6.Desa Juata Laut.
b.Wilayah Kecamatan Tarakan Timur, terdiri dari :
1. 1.Desa Kampung I/SKIP;
2. 2.Desa Kampung Enam;
3. 3.Desa Pamusian;
4. 4.Desa Kampung Empat;
5. 5.Desa Lingkas Ujung;
6. 6.Desa Mamburungan. Pasal 7…

Pasal 7

1.Desa Tanah Merah;
2.Desa Bunyu.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

(1)Pusat Pemerintahan Kota Administratif Tarakan berkedudukan di Kota Tarakan.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tarakan Barat berkedudukan di Karang Balik/Rejo.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tarakan Timur berkedudukan di Pamusian. Pasal 9…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974