DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1985

Nomor: 48
Tahun: 1985
Ditetapkan: 28 Desember 1985
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kebudayaan;
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.
6.Perusahaan ...
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
9.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan;
12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;
13.Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka adalah badan hukum yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1963, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

...

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan usaha-usaha penerbitan dan percetakan serta pendistribusian dan pemasaran buku- buku dan barang cetakan lainnya, khususnya buku-buku pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri

Pasal 5

(1)Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dengan cara menyelenggarakan penyediaan dan pengusahaan penerbitan dan percetakan untuk turut menunjang kelancaran penerbitan dan percetakan.

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan mengadakan/menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

a.menerbitkan dan mencetak buku dan. barang-barang cetakan lainnya, khususnya buku-buku pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan;
b.mendistribusikan dan memasarkan buku dan barang cetakan lainnya, khususnya buku-buku pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan;
c.usaha-usaha lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan persetujuan Menteri, antara lain meneliti, menghimpun, dan melestarikan naskah kuno dan kepustakaan daerah, serta menuju pusat perbukuan nasional (National Book Centre).

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang telah tertanam dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasi perhitungan yang dilakukan bersama Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
(3)Setiap …
(3)Setiap penambahan atau pengurangan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
1. a.dana intern Perusahaan;
2. b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran …
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kebudayaan;
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.
6.Perusahaan ...
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
9.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan;
12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;
13.Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

BAB III

...

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan usaha-usaha penerbitan dan percetakan serta pendistribusian dan pemasaran buku- buku dan barang cetakan lainnya, khususnya buku-buku pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri

Pasal 5

(1)Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dengan cara menyelenggarakan penyediaan dan pengusahaan penerbitan dan percetakan untuk turut menunjang kelancaran penerbitan dan percetakan.

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan mengadakan/menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

a.menerbitkan dan mencetak buku dan. barang-barang cetakan lainnya, khususnya buku-buku pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan;
b.mendistribusikan dan memasarkan buku dan barang cetakan lainnya, khususnya buku-buku pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan;
c.usaha-usaha lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan persetujuan Menteri, antara lain meneliti, menghimpun, dan melestarikan naskah kuno dan kepustakaan daerah, serta menuju pusat perbukuan nasional (National Book Centre).

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang telah tertanam dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasi perhitungan yang dilakukan bersama Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
(3)Setiap …
(3)Setiap penambahan atau pengurangan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
1. a.dana intern Perusahaan;
2. b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran …
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983