DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983

Nomor: 3
Tahun: 1983
Ditetapkan: 25 Januari 1983
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 163

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN), PERUSAHAAN UMUM (PERUM), DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

a.Menteri adalah Menteri yang membawahi dan bertanggung jawab atas bidang teknis dari PERJAN, PERUM, atau PERSERO yang bersangkutan;
b.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PERJAN, PERUM, atau PERSERO dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud dan PERJAN, PERUM, atau PERSERO yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
c.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PERJAN, PERUM, atau PERSERO, dengan tujuan agar badan usaha tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan;
d.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PERJAN, PERUM, atau PERSERO dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.

Pasal 2

(1)Sifat usaha dari badan usaha milik negara adalah terutama sebagai berikut :
1. a.PERJAN berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat;
2. b.PERUM berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping mendapatkan keuntungan;
3. c.PERSERO bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan/ atau koperasi, di luar bidang usaha PERJAN dan PERUM.
(2)Maksud dan tujuan dari kegiatan PERJAN, PERUM dan PERSERO adalah:
1. a.Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. b.Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan; www.djpp.depkumham.go.id
3. c.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. d.Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. e.Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai;
6. f.Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi;
7. g.Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah-di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 3

(1)Pembinaan terhadap PERJAN dilakukan oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dibantu secara teknis operational oleh Direktur Jenderal dan secara administratif oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasal ini Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal menerima petunjuk dari dan melaporkan segala sesuatunya kepada Menteri.
(3)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sepanjang menyangkut hal-hal keuangan dilakukan oleh Menteri bersama-sama Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1)Pembinaan terhadap PERUM dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Menteri dibantu oleh dan menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)Pasal ini Direktur Jenderal menerima petunjuk dari dan melaporkan segala sesuatunya kepada Menteri.

Pasal 5

(1)Pembinaan kekayaan negara yang tertanam dalam PERSERO dilakukan oleh Menteri Keuangan yang berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh modal PERSERO adalah modal negara, dan sebagai Pemegang Saham dalam hal tidak seluruh modal PERSERO adalah modal negara. www.djpp.depkumham.go.id
(2)Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham menguasakan wewenangnya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
(3)Menteri dengan dibantu oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan PERSERO selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini.
(4)Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku bagi pengangkatan dan Pemberhentian Direksi/anggota Direksi atau Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris PERSERO.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Menteri dibantu oleh dan dapat menugaskan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pembinaan terhadap PERSERO.

Pasal 7

(1)Dalam mewujudkan keserasian antara pembinaan keuangan dan pembinaan terhadap PERSERO, maka Menteri dan Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugasnya masing- masing wajib mengadakan koordinasi dan konsultasi dalam menghadapi Rapat Umum Pemegang Saham.
(2)Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah penting lainnya dalam rangka pembinaan dan pengelolaan PERSERO.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini khususnya mengenai pengesahan anggaran dan laporan tahunan PERSERO, Menteri Keuangan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri berdasarkan tata cara sebagai berikut:
1. a.Sebelum diadakan pembahasan dan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rencana anggaran perusahaan (anggaran ekspolitasi dan anggara investasi) dan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan lainnya), rencana anggaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan tersebut terlebih dahulu dibahas secara bersama oleh departemen teknis yang bersangkutan dan Departemen Keuangan;
2. b.Hasil pembahasan tersebut di atas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri, merupakan pendapat dan pendirian pemegang saham milik negara dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan hak substistusinya yang dikuasakan oleh Menteri Keuangan, atau oleh Direktur Jenderal yang ditunjuknya.
3. c.Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1) Pasal ini Menteri atau Direktur Jenderal yang ditunjuknya berdasarkan hak substitusinya, didampingi oleh seorang pejabat Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. www.djpp.depkumham.go.id
(2)Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku juga bagi hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PERSERO.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 9

(1)Pengelolaan terhadap PERJAN, PERUM, dan PERSERO sebagai satuan usaha dilakukan masing-masing oleh Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha dan keperdataan.
(2)Tanggung jawab administratif fungsional PERJAN, PERUM, dan PERSERO sebagai badan usaha milik negara terhadap pemerintah dalam hal ini Menteri dan/atau Menteri Keuangan, dilakukan oleh Direktur Utama PERJAN untuk PERJAN, Direktur Utama PERUM untuk PERUM, dan Direktur Utama PERSERO untuk PERSERO.

Pasal 10

Pengesahan laporan tahunan dari PERJAN, PERUM, dan PERSERO dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 11

(1)Rencana kerja dan anggaran perusahaan dan/atau perubahannya serta laporan tahunan PERJAN diajukan oleh Direktur Utama PERJAN kepada Menteri untuk memperoleh persetujuannya, berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
(2)Menteri memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan mengenai semua kegiatan penyerahan dan/atau pemindahtanganan aktiva tetap PERJAN.

Isi peraturan

Teks163PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (117)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1993