Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2001
- Nomor
- 48
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. Pasal I … Pasal I Mengubah Lampiran angka II huruf A Nomor 3 huruf b Nomor 2) Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041) dengan mengubah tarif Izin Terpadu untuk Reaktor Daya _ 600 Mwe, sehingga Lampiran angka II huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------- JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF ---------------------------------------------------------------- II. BIAYA IZIN PEMANFAATAN INSTALASI NUKLIR ---------------------------------------------------------------- A. Reaktor Nuklir ----------------------------------------------------------------
1) Pemerintah per izin Rp. 2.500.000,00 ---------------------------------------------------------------- 2) Swasta per izin Rp. 5.500.000,00 ----------------------------------------------------------------
1) Pemerintah per izin Rp. 3.750.000,00 ---------------------------------------------------------------- 2) Swasta per izin Rp. 8.250.000,00 ----------------------------------------------------------------
1) Pemerintah per izin Rp. 1.250.000,00 ---------------------------------------------------------------- 2) Swasta per izin Rp. 2.750.000,00 ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 1) Pemerintah per izin Rp. 6.250.000,00 ---------------------------------------------------------------- 2) Swasta per izin Rp. 13.750.000,00 ----------------------------------------------------------------
1) Pemerintah per izin Rp. 3.750.000,00 ---------------------------------------------------------------- 2) Swasta per izin Rp. 8.250.000,00 ----------------------------------------------------------------
1) Izin Tapak per izin Rp. 33.000.000,00 ---------------------------------------------------------------- 2) Izin Konstruksi per izin Rp. 165.000.000,00 ---------------------------------------------------------------- 3) Izin Operasi Sementara per izin Rp. 110.000.000,00 ---------------------------------------------------------------- 4) Izin Operasi Jangka panjang per izin Rp. 550.000.000,00 ---------------------------------------------------------------- 5) Izin … 5) Izin Dekomisioning per izin Rp. 110.000.000,00 ----------------------------------------------------------------
1) Izin Tapak per izin Rp. 33.000.000,00 ---------------------------------------------------------------- 2) Izin Terpadu per izin Rp. 715.000.000,00 ---------------------------------------------------------------- 3) Izin Dekomisioning per izin Rp. 110.000.000,00 ----------------------------------------------------------------
1) Izin Tapak per izin Rp. 49.500.000,00 ---------------------------------------------------------------- 2) Izin Konstruksi per izin Rp. 247.500.000,00 ---------------------------------------------------------------- 3) Izin Operasi Sementara per izin Rp. 165.000.000,00 ---------------------------------------------------------------- 4) Izin Operasi Jangka Panjang per izin Rp. 825.000.000,00 ---------------------------------------------------------------- 5) Izin Dekomisioning per izin Rp. 165.000.000,00 ----------------------------------------------------------------
1) Izin Tapak per izin Rp. 49.500.000,00 ---------------------------------------------------------------- 2) Izin Terpadu per izin Rp.1.072.500.000,00 ---------------------------------------------------------------- 3) Izin Dekomisioning per izin Rp.165.000.000,00 ---------------------------------------------------------------- Pasal II … Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA ttd DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 72. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR UMUM Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 terdapat kekeliruan dalam penghitungan besar biaya Izin Terpadu pada Reaktor Daya _ 600 Mwe, karena biaya Izin Terpadu pada dasarnya terdiri atas biaya Izin Konstruksi dan Izin Operasi Jangka Panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Peraturan Pemerintah. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4103.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)