Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2009
- Nomor
- 27
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam satuan rupiah.
a) pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A tertentu yang meliputi permohonan izin: 1) impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik; 2) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik; 3) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik; 4) produksi pembangkit radiasi pengion; 5) produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif; 6) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional dengan menggunakan pesawat sinar-X mobile yang ditempatkan dalam mobile station; 7) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional dengan menggunakan pesawat sinar-X mamografi yang ditempatkan dalam mobile station; 8) operasi fasilitas radioterapi yang menggunakan: (a) teleterapi Co-60; (b) laju ... (b) laju dosis tinggi (high dose rate); (c) akselerator linear (linear accelerator); dan (d) sinar-X orthovoltage; 9) operasi fasilitas kalibrasi; 10) operasi radiografi industri fasilitas tertutup dengan menggunakan peralatan: (a) gamma; (b) sinar-X; (c) akselerator linear (linear accelerator); dan (d) betatron; 11) operasi fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi; 12) operasi iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus; 13) operasi iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion; 14) konstruksi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus; 15) operasi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus; 16) penutupan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus; 17) operasi kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (Positron Emission Tomography); 18) penutupan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (Positron Emission Tomography); 19) operasi kedokteran nuklir terapi; 20) penutupan kedokteran nuklir terapi; 21) komisioning fasilitas produksi radioisotop; 22) operasi fasilitas produksi radioisotop; 23) penutupan fasilitas produksi radioisotop; 24) tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif; 25) komisioning ... 25) komisioning fasilitas pengelolaan limbah radioaktif; 26) operasi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif; 27) penutupan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif; b) pemanfaatan bahan nuklir tertentu yang meliputi permohonan izin: 1) penelitian dan pengembangan; 2) penambangan bahan galian nuklir; 3) pembuatan; 4) produksi; 5) pengalihan; dan 6) penggunaan pada: (a) reaktor daya; (b) reaktor nondaya; dan (c) produksi radioisotop; c) pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B tertentu yang meliputi permohonan izin penyimpanan zat radioaktif;
a) izin tapak; b) izin komisioning; c) izin operasi; d) perpanjangan izin operasi; e) izin operasi gabungan; f) perpanjangan izin operasi gabungan; dan g) izin dekomisioning;
a) zat radioaktif; dan b) bungkusan zat radioaktif;
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 56 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri ttd SETIO SAPTO NUGROHO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR I. UMUM Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif, perlu mengatur dan menetapkan kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir melalui Peraturan Pemerintah. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)