DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1991

Nomor: 49
Tahun: 1991
Ditetapkan: 7 September 1991
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTO PEUREULAK DI WILAYAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Ranto Peureulak di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, yang meliputi Wilayah
1. a.Desa Bukit Pala;
2. b.Desa Komplek Benteng/Pertamina;
3. c.Desa Mata Ie;
4. d.Desa Alue Udep;
5. e.Desa Seumali;
6. f.Desa Punti Payong;
7. g.Desa Paya Palas/Tanjung Tani;
8. h.Desa Alue Batee;
9. i.Desa Pasir Putih;
10. j.Desa Tampak;
11. k.Desa Kliet;
12. l.Desa Beurandang; m.Desa Alue Geunting;
13. n.Desa Bhom Lama;
14. o.Desa Blang Barom;
15. p.Desa Seunebok Dalam;
16. q.Desa Seunebok Baro;
17. r.Desa Seuleumak Muda;
18. s.Desa Seunebok Johan;
19. t.Desa Pulo Blang;
20. u.Desa Paya Unou;
(2)Wilayah Kecamatan Ranto Peureulak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Peureulak.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Ranto Peureulak, maka Wilayah Kecamatan Peureulak dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Ranto Peureulak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

Pusat Pemerintahan Kecamatan Ranto Peureulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berkedudukan di Desa Pasir Putih.

Pasal 3

Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kecamatan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 1 (satu) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 6

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Daerah Istimewa Aceh yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 1991 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Ranto Peureulak di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, yang meliputi Wilayah
1. a.Desa Bukit Pala;
2. b.Desa Komplek Benteng/Pertamina;
3. c.Desa Mata Ie;
4. d.Desa Alue Udep;
5. e.Desa Seumali;
6. f.Desa Punti Payong;
7. g.Desa Paya Palas/Tanjung Tani;
8. h.Desa Alue Batee;
9. i.Desa Pasir Putih;
10. j.Desa Tampak;
11. k.Desa Kliet;
12. l.Desa Beurandang; m.Desa Alue Geunting;
13. n.Desa Bhom Lama;
14. o.Desa Blang Barom;
15. p.Desa Seunebok Dalam;
16. q.Desa Seunebok Baro;
17. r.Desa Seuleumak Muda;
18. s.Desa Seunebok Johan;
19. t.Desa Pulo Blang;
20. u.Desa Paya Unou;
(2)Wilayah Kecamatan Ranto Peureulak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Peureulak.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Ranto Peureulak, maka Wilayah Kecamatan Peureulak dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Ranto Peureulak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

Pusat Pemerintahan Kecamatan Ranto Peureulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berkedudukan di Desa Pasir Putih.

Pasal 3

Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 1 (satu) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Istimewa Aceh.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1991

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974