DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1975

Nomor: 5
Tahun: 1975
Ditetapkan: 26 Februari 1975
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) materi tersebut huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Daerah Tingkat II;
d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
e.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

…

Pasal 2

Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

(1)Sesuai dengan Pasal 2, pekerjaan-pekerjaan bagi Daerah yang bersangkutan dengan penerimaan, penyimpanan atau penyerahan uang, surat-surat/benda-benda berharga dan barang-barang persediaan yang disimpan dalam gudang-gudang persediaan atau tempat penyimpanan yang khusus disediakan untuk itu serta barang- barang lainnya diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
(2)Dalam keadaan tidak memungkinkan maka tugas tersebut pada ayat
(1)dapat diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil/Instansi Pemerintah yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sama.
(3)Pegawai Negeri Sipil/Instansi Pemerintah tersebut pada ayat (2) mengerjakan tatausaha Keuangan Daerah berdasarkan peraturan- peraturan tentang hal tersebut yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(4)Tatausaha Keuangan Daerah dikerjakan secara terpisah dari tatausaha Keuangan Negara.

Pasal 4

(1)Pemerintah dapat menetapkan peraturan-peraturan mengenai Keuangan Daerah yang dipandang perlu.
(2)Peraturan …
(2)Peraturan Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berlaku lagi, bilamana hal yang diatur dalam peraturan itu kemudian diatur oleh Pemerintah.

BAB II

ANGGARAN DAERAH

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut "Anggaran Daerah".
(2)Anggaran Daerah harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan oleh Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II yang untuk selanjutnya disebut pejabat yang berwenang.
(3)Menteri Dalam Negeri mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah Tingkat I, dan Gubernur Kepala Daerah mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah Tingkat II, Pos demi Pos atau secara keseluruhan.
(4)Pengesahan atau penolakan suatu Anggaran Daerah dinyatakan dalam Surat Keputusan yang menyebutkan alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar penolakan itu.
(5)Apabila …
(5)Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Daerah tersebut oleh pejabat yang berwenang belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai tersebut pada ayat (3), maka Anggaran Daerah tersebut dianggap telah disahkan.

Pasal 6

(1)Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Daerah merupakan batas-batas testing untuk masing-masing pengeluaran bersangkutan.
(2)Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Daerah, jika untuk pengeluaran tersebut tidak/tidak cukup tersedia kredit dalam Anggaran Daerah.
(3)Kepala Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam Anggaran Daerah.
(4)Perubahan Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang untuk pengesahannya berlaku ketentuan Pasal 5.

Pasal 7

(1)Anggaran Daerah meliputi semua sumber-sumber pendapatan Daerah dan semua pengeluaran-pengeluaran Daerah yang merupakan kredit- kredit guna melakukan belanja, untuk sesuatu tahun anggaran.
(2)Anggaran …
(2)Anggaran Daerah merupakan suatu kesatuan dan terdiri dari: I. Anggaran Rutin, dan II. Anggaran Pembangunan.
(3)Masing-masing Anggaran tersebut pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) Bab, yakni 1 (satu) Bab untuk Pendapatan dan 1 (satu) Bab untuk Belanja; Bab-bab tersebut dibagi dalam Bagian-bagian; Tiap-tiap Bagian dibagi dalam Pos-pos; tiap Pos dibagi dalam Ayat-ayat untuk Pendapatan dan dalam Pasal-pasal untuk Belanja.
(4)Masing-masing Bagian untuk Pendapatan mencakup satu kelompok jenis pendapatan sedangkan untuk Belanja sejauh mungkin mencakup 1 (satu) unit organisasi tingkat pertama (Dinas). Disamping itu diadakan 1 (satu) Bagian untuk Pinjaman Daerah dan 1 (satu) Bagian untuk Urusan Kas dan Perhitungan.
(5)Bagian Pinjaman Daerah digunakan untuk pinjaman-pinjaman jangka panjang, serta pembayaran kembali cicilan dan bunganya.
(6)Bagian Urusan Kas dan Perhitungan digunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas Daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja Daerah.
(7)Disamping pembagian seperti tersebut pada ayat (3), Anggaran Pembangunan diperinci juga dalam Bidang, Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek.
(8)Dalam …
(8)Dalam Anggaran Rutin dapat diadakan Pos untuk pengeluaran tidak tersangka.
(9)Dalam Anggaran Daerah dapat diadakan perubahan dan penggeseran.

Pasal 8

Penetapan Anggaran Daerah dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran tertentu, dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan tersebut, sudah diterima oleh pejabat yang berwenang untuk disahkan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) materi tersebut huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Daerah Tingkat II;
d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
e.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

…

Pasal 2

Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

(1)Sesuai dengan Pasal 2, pekerjaan-pekerjaan bagi Daerah yang bersangkutan dengan penerimaan, penyimpanan atau penyerahan uang, surat-surat/benda-benda berharga dan barang-barang persediaan yang disimpan dalam gudang-gudang persediaan atau tempat penyimpanan yang khusus disediakan untuk itu serta barang- barang lainnya diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
(2)Dalam keadaan tidak memungkinkan maka tugas tersebut pada ayat
(1)dapat diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil/Instansi Pemerintah yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sama.
(3)Pegawai Negeri Sipil/Instansi Pemerintah tersebut pada ayat (2) mengerjakan tatausaha Keuangan Daerah berdasarkan peraturan- peraturan tentang hal tersebut yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(4)Tatausaha Keuangan Daerah dikerjakan secara terpisah dari tatausaha Keuangan Negara.

Pasal 4

(1)Pemerintah dapat menetapkan peraturan-peraturan mengenai Keuangan Daerah yang dipandang perlu.
(2)Peraturan …
(2)Peraturan Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berlaku lagi, bilamana hal yang diatur dalam peraturan itu kemudian diatur oleh Pemerintah.

BAB II

ANGGARAN DAERAH

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut "Anggaran Daerah".
(2)Anggaran Daerah harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan oleh Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II yang untuk selanjutnya disebut pejabat yang berwenang.
(3)Menteri Dalam Negeri mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah Tingkat I, dan Gubernur Kepala Daerah mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah Tingkat II, Pos demi Pos atau secara keseluruhan.
(4)Pengesahan atau penolakan suatu Anggaran Daerah dinyatakan dalam Surat Keputusan yang menyebutkan alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar penolakan itu.
(5)Apabila …
(5)Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Daerah tersebut oleh pejabat yang berwenang belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai tersebut pada ayat (3), maka Anggaran Daerah tersebut dianggap telah disahkan.

Pasal 6

(1)Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Daerah merupakan batas-batas testing untuk masing-masing pengeluaran bersangkutan.
(2)Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Daerah, jika untuk pengeluaran tersebut tidak/tidak cukup tersedia kredit dalam Anggaran Daerah.
(3)Kepala Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam Anggaran Daerah.
(4)Perubahan Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang untuk pengesahannya berlaku ketentuan Pasal 5.

Pasal 7

(1)Anggaran Daerah meliputi semua sumber-sumber pendapatan Daerah dan semua pengeluaran-pengeluaran Daerah yang merupakan kredit- kredit guna melakukan belanja, untuk sesuatu tahun anggaran.
(2)Anggaran …
(2)Anggaran Daerah merupakan suatu kesatuan dan terdiri dari: I. Anggaran Rutin, dan II. Anggaran Pembangunan.
(3)Masing-masing Anggaran tersebut pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) Bab, yakni 1 (satu) Bab untuk Pendapatan dan 1 (satu) Bab untuk Belanja; Bab-bab tersebut dibagi dalam Bagian-bagian; Tiap-tiap Bagian dibagi dalam Pos-pos; tiap Pos dibagi dalam Ayat-ayat untuk Pendapatan dan dalam Pasal-pasal untuk Belanja.
(4)Masing-masing Bagian untuk Pendapatan mencakup satu kelompok jenis pendapatan sedangkan untuk Belanja sejauh mungkin mencakup 1 (satu) unit organisasi tingkat pertama (Dinas). Disamping itu diadakan 1 (satu) Bagian untuk Pinjaman Daerah dan 1 (satu) Bagian untuk Urusan Kas dan Perhitungan.
(5)Bagian Pinjaman Daerah digunakan untuk pinjaman-pinjaman jangka panjang, serta pembayaran kembali cicilan dan bunganya.
(6)Bagian Urusan Kas dan Perhitungan digunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas Daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja Daerah.
(7)Disamping pembagian seperti tersebut pada ayat (3), Anggaran Pembangunan diperinci juga dalam Bidang, Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek.
(8)Dalam …
(8)Dalam Anggaran Rutin dapat diadakan Pos untuk pengeluaran tidak tersangka.
(9)Dalam Anggaran Daerah dapat diadakan perubahan dan penggeseran.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1999