Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2017
- Nomor
- 52
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 97
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2ol3 tentang Pendidikan Kedokteran; Mengingat 2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OL3 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a3al; MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2OI3 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN. Menetapkan :
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
PRES I DEN 3- Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disingkat DLP adalah dokter yang mendapatkan pendidikan setara spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat primer yang berkualitas. Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. Surat lzin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
8. 9. 10. 11.
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengenai:
program DLP; b. c. mengatur Fakultas studi;
e. PRES IDEN 4- Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran; etika profesi dan sumpah Dokter atau Dokter Gigi; dan kerja sama Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran atau lembaga lain.
Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran wajib membentuk Fakultas Kedokteran. Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran Gigi. Fakultas Kedokteran dapat membuka program studi kedokteran gigi. Fakultas Kedokteran Gigi tidak dapat membuka program studi kedokteran. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
f. BAB II PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI (1) (2)
h. d. e. j. k. rancangan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; Dosen yang memenuhi jumlah, jenis keilmuan, dan kualilikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; lahan dengan status hak milik/hak pakai/hak guna bangunan atas nama badan penyelenggara perguruan tinggi; gedung untuk penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar kualitas sesuai aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja; laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/ humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoiogi kedokteran; perencanaan siste m seleksi dan jumlah penerimaan calon mahasiswa dengan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Tlidharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi; sistem penjaminan mutu internai;l.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi oleh perguruan tinggi swasta, harus memiliki:
dan
Menteri dapat menugaskan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi dengan akreditasi kategori tertinggi untuk menjadi pembina Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang akan dibentuk. Organisasi dan tata kerja Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi harus memenuhi unsur pelaksana pendidikan profesi di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sesuai dengan statuta perguruan tinggi.
BAB II
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri. (3)
(21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit meliputi:
BAB iII PROGRAM INTERNSIP
BAB III
Program Internsip secara nasional, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(1) (2) (3) (1)
Program Internsip dokter dilakukan dalam rangka pemahiran dan pemandirian dokter. Program Internsip dokter gigi dilakukan dalam rangka penyesuaian dalam pemantapan kompetensi di wahana yang berbeda-beda dan/atau hubungan antar profesi. Jangka waktu program Internsip diperhitungkan sebagai masa kerja.
Setiap dokter atau dokter gigi warga negara Indonesia yang lulus program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti program Internsip. Syarat untuk mengikuti program Internsip meliputi:
dan
Syarat untuk mengikuti program Internsip bagi dokter atau dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri meliputi:
(3)
Bagian Kedua Komite Internsip Pasal 1 1 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka menyelenggarakan program Internsip dapat membentuk komite Internsip. Komite Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tugas, dan fungsi komite Internsip diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Bagian Ketiga Pelaksanaan Program Internsip
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)