DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Nomor: 28
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 919

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan untuk membatalkan keinginan melakukan aborsi setelah mendapatkan pendampingan dan konseling, korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan. (21 Anak PRESIDEH (21 Anak yang dilahirkan dari ibu korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan berhak diasuh oleh ibu dan/atau keluarganya.

(3)Dalam hal ibu danf atau keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan, anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Setiap penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi harus dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 126

Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

a.menJrusun kebijakan Kesehatan reproduksi lingkup nasional dan lintas provinsi;
b.menyediakan Sumber Daya Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, termasuk pada situasi bencana atau krisis Kesehatan;
c.melakukan penyiapan dan penunjukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyedia Pelayanan Kesehatan reproduksi tertentu;
d.pembinaan sistem rrrjukan, sistem informasi, dan sistem surveilans dalam lingkup nasional dan lintas provinsi;
e.melakukan pemetaan, penyediaan, dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
f.menyelenggarakan pemantauan dan penilaian kualitas Pelayanan Kesehatan reproduksi;
g.melakukan koordinasi dan advokasi dukungan Sumber Daya Kesehatan lingkup nasional dan lintas provinsi; dan
h.melakukan pembinaan dan evaluasi manajemen program Kesehatan reproduksi lingkup nasional dan lintas provinsi. REPUELIK INDONESIA

Pasal 127

Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

a.menyelenggarakan dan memfasilitasi Pelayanan Kesehatan reproduksi;
b.menyediakan Sumber Daya Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta Obat dan Alat Kesehatan reproduksi termasuk pada situasi bencana atau krisis Kesehatan;
c.melakukan pemetaan, penyediaan, dan peningkatan kapasitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
d.melakukan koordinasi dan advokasi dukungan Sumber Daya Kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi lingkup provinsi dan lintas kabupatenlkota;
e.memastikan tersedianya Pelayanan Kesehatan reproduksi yang sesuai standar, aman, bermutu, dan terjangkau serta inklusif dengan memperhatikan aspek yang khas pada perempuan dan laki-laki; dan
f.melakukan pembinaan dan evaluasi manajemen program Kesehatan reproduksi lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Pasal 128

Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi Pemerintah Daerah kabupaten/ kota bertanggung jawab:

a.menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan reproduksi pada lingkup kabupaten/kota dengan melibatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta;
b.menyediakan Sumber Daya Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta Obat dan Alat Kesehatan reproduksi pada lingkup kabupatenf kota, termasuk pada situasi bencana atau krisis Kesehatan;
c.melakukan pemetaan, pemerataan, dan peningkatan kapasitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada lingkup kabupaten/kota; dan
d.menyelenggarakan pemantauan dan penilaian kualitas Pelayanan Kesehatan reproduksi pada lingkup kabupaten/kota, termasuk kualitas pelayanan kontrasepsi.

Pasal 129

(1)Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi, keluarga berperan:
1. a.melakukan partisipasi aktif untuk meningkatkan pengetahuan dan melakukan upaya pencegahan dan pelindungan Kesehatan reproduksi;
2. b.mendukung pola asuh dan lingkungan yang aman untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual;
3. c.memantau secara mandiri kondisi Kesehatan sistem reproduksi;
4. d.memastikan semua anggota keluarga mendapatkan Pelayanan Kesehatan reproduksi, termasuk calon pengantin; dan
5. e.memastikan setiap pasangan usia subur berpartisipasi dan mendukung pilihan metode kontrasepsi pasangannya. (21 Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi masyarakat berperan:
6. a.mendukung kemudahan akses dalam mendapatkan informasi dan Pelayanan Kesehatan reproduksi melalui Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat;
7. b.melakukan partisipasi aktif untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam Kesehatan reproduksi sejak usia dini, termasuk pencegahan kekerasan seksual;
8. c.memeriksakan Kesehatan reproduksi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan;
9. d.memberikan dukungan bagi korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya, baik yang melakukan aborsi maupun melanjutkan kehamilan agar terbebas dari stigma dan diskriminasi; dan
10. e.melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha, berperan:
1. a.melakukan kerja sama pemenuhan Upaya Kesehatan reproduksi dengan pemerintah; dan
2. b.menyediakan Pelayanan Kesehatan reproduksi yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup, pelayanan pengaturan kehamilan, Pelayanan Kesehatan reproduksi dengan bantuan, dan Upaya Kesehatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O0 sampai dengan Pasal 114, serta pelayanan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)(2t
(3)(4t

Pasal 131

Upaya pemenuhan gtzi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Mutu gizi perseorangan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi sesuai standar angka kecukupan gizi dan tercapainya status gizi yang baik pada perseorangan dan masyarakat. Standar angka kecukupan gizi dan status gizi ditetapkan oleh Menteri. Upaya pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dengan memberikan perhatian khusus kepada:

a.ibu hamil dan menyusui;
b.bayi dan balita; dan
c.remaja perempuan.

Pasal 132

Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 1 ayat (1) dilakukan melalui:

a.perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
b.peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
c.peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Pasal 133

(1)Pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a disusun sesuai sasaran seluruh siklus kehidupan, kebutuhan khusus, dan kondisi darurat. (21 Sasaran
(2)Sasaran kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penderita penyakit dan kelompok sasaran dengan kebutuhan gSzi tertentu.
(3)Makanan yang beragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan makanan dengan komposisi yang terdiri dari kelompok makanan pokok, kelompok lauk pauk, kelompok saJruran, kelompok buah-buahan, dan air.
(4)Makanan yang bergizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan makanan yang mengandung jenis dan jumlah zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
(5)Makanan yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan makanan yang jika dikonsumsi tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui:
1. a.penyediaan akses pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
2. b.pemenuhan gizi;
3. c.promosi perilaku konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; dan
4. d.pengayaan zat gizi pangan tertentu.
(7)Pengayaan zat gizi pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan melalui fortifikasi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Jenis dan jumlah zat gSzi yang ditambahkan pada pangan yang difortifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 ditetapkan oleh Menteri dan direkomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)Pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk pangan yang wajib difortifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Dalam -6t-
(10)Dalam hal pangan olahan wajib fortilikasi yang diproduksi oleh usaha mikro kecil, selain dilakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) juga dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 134

(1)Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b dilakukan melalui peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana, serta penerapan standar asuhan pelayanan gizi yang didukung oleh tenaga gizi dan Tenaga Kesehatan lain. (21 Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan, sesuai sasaran siklus hidup, kebutuhan khusus, dan kondisi darurat dengan prioritas pada kelompok rawan gizi.
(3)Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan jejaringnya, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut, institusi atau fasilitas lainnya, lokasi situasi darurat, dan masyarakat.
(4)Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan/atau Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
(5)Pelayanan gtzi dilakukan sesuai dengan standar pelayanan gizi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 135

(1)Peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan panga.n dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
(3)Sistem informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi informasi tentang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
(4)Informasi...
(4)Informasi tentang ketersediaan dan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
(5)Informasi tentang pemanfaatan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi konsumsi dan status gizi disediakan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks919PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 125

Pasal 126

Pasal 127

Pasal 128

Pasal 129

Pasal 130

Pasal 131

Pasal 132

Pasal 133

Pasal 134

Pasal 135

Peraturan turunan (9)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8.A Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 11 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 125

Pasal 126

Pasal 127

Pasal 128

Pasal 129

Pasal 130

Pasal 131

Pasal 132

Pasal 133

Pasal 134

Pasal 135

Peraturan turunan (9)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8.A Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 11 Tahun 2025