Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004
- Nomor
- 54
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 153
Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2907);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3882);
4310);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
10.Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun. 11.Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
12.Wakil adat adalah Anggota MRP yang berasal dari dan mewakili masyarakat adat. 13.Masyarakat agama adalah semua penduduk pemeluk agama di Provinsi.
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN MRP Bagian Pertama Pembentukan MRP
BAB II
MRP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Bagian Kedua Keanggotaan MRP
Anggota MRP adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :
BAB III ... BAB III TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MRP Bagian Pertama Penyelenggara Pemilihan
BAB III
Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan MRP adalah :
Panitia pemilihan MRP berkewajiban :
Bagian Kedua Pemilih
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)