DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2003

Nomor: 56
Tahun: 2003
Ditetapkan: 11 November 2003
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Universitas Sumatera Utara telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
c.bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Universitas Sumatera Utara sebagai badan hukum milik negara. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.
3.Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas.
4.Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat.
5.Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
6.Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik yang terdiri dari Wakil Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar, Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Perpustakaan dan Sistem Informasi, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
7.Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor.
8.Dewan Guru Besar adalah Dewan Guru Besar Universitas yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan sivitas akademika Universitas.
9.Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
10.Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa pada Universitas.

BAB II

PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini Universitas Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 4 Juni 1952 dan dinegerikan pada tanggal 1 September 1957, ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
(2)Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan kecuali tanah, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai Universitas.
(3)Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)Universitas bersifat nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Universitas memiliki lambang, mars, himne, bendera dan cap sebagai atribut yang bentuk dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

Universitas diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.Moralitas yang tinggi;
c.Kebebasan akademik;
d.Kebebasan Ilmiah;
e.Keuniversalan;
f.Kemandirian;
g.Akuntabilitas; dan
h.Kualitas.

Pasal 5

Tujuan Universitas adalah :

a.Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
b.Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
c.Mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
d.Mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional; dan
e.Meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.

Pasal 6

Universitas berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.

Pasal 7

Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 8

(1)Kekayaan awal Universitas berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Besarnya kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Universitas kecuali tanah.
(3)Besarnya nilai kekayaan awal sebagimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.
(4)Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
(5)Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Universitas dan tidak dapat dipindahtangankan.
(6)Pemanfaatan kekayaan Negara berupa tanah dengan mengikut-sertakan pihak ketiga, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan.
(7)Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), menjadi pendapatan dari Universitas dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas.

Pasal 9

(1)Hak kekayaan intelektual yang terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk- bentuk hak kekayaan intelektual lainnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas.
(2)Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Universitas Sumatera Utara telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
c.bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Universitas Sumatera Utara sebagai badan hukum milik negara. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.
3.Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas.
4.Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat.
5.Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
6.Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik yang terdiri dari Wakil Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar, Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Perpustakaan dan Sistem Informasi, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
7.Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor.
8.Dewan Guru Besar adalah Dewan Guru Besar Universitas yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan sivitas akademika Universitas.
9.Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
10.Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa pada Universitas.

BAB II

PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini Universitas Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 4 Juni 1952 dan dinegerikan pada tanggal 1 September 1957, ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
(2)Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan kecuali tanah, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai Universitas.
(3)Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)Universitas bersifat nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Universitas memiliki lambang, mars, himne, bendera dan cap sebagai atribut yang bentuk dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

Universitas diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.Moralitas yang tinggi;
c.Kebebasan akademik;
d.Kebebasan Ilmiah;
e.Keuniversalan;
f.Kemandirian;
g.Akuntabilitas; dan
h.Kualitas.

Pasal 5

Tujuan Universitas adalah :

a.Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
b.Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
c.Mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
d.Mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional; dan
e.Meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.

Pasal 6

Universitas berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.

Pasal 7

Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 8

(1)Kekayaan awal Universitas berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Besarnya kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Universitas kecuali tanah.
(3)Besarnya nilai kekayaan awal sebagimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.
(4)Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
(5)Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Universitas dan tidak dapat dipindahtangankan.
(6)Pemanfaatan kekayaan Negara berupa tanah dengan mengikut-sertakan pihak ketiga, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan.
(7)Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), menjadi pendapatan dari Universitas dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas.

Pasal 9

(1)Hak kekayaan intelektual yang terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk- bentuk hak kekayaan intelektual lainnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas.
(2)Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999