DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 1992

Nomor: 59
Tahun: 1992
Ditetapkan: 19 September 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR, JEMBER, BONDOWOSO, PAMEKASAN, SITUBONDO, DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Selorejo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Banjarsari;
2. b.Desa Ngrendeng;
3. c.Desa Sumber Agung;
4. d.Desa Boro;
5. e.Desa Ngreco;
6. f.Desa Olak-alen;
7. g.Desa Selorejo;
8. h.Desa Pohgajih;
9. i.Desa Ampelgading;
10. j.Desa Sidomulyo.
(2)Wilayah Kecamatan Selorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kesamben.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Selorejo, maka wilayah Kecamatan Kesamben dikurangi dengan wilayah Kecamatan Selorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Jelbuk, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Jelbuk;
2. b.Desa Panduman;
3. c.Desa Sucopangepok;
4. d.Desa Sukowiryo;
5. e.Desa Sukojember;
6. f.Desa Sugerkidul.
(2)Wilayah Kecamatan Jelbuk sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Arjasa.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Jelbuk, maka wilayah Kecamatan Arjasa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jelbuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Pakem, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Pakem;
2. b.Desa Patemon;
3. c.Desa Sumberdumpyong;
4. d.Desa Ardisaeng;
5. e.Dcsa Andungsari;
6. f.Desa Kupang;
7. g.Desa Gadingsari;
8. h.Dcsa Petung.
(2)Wilayah Kccamatan Pakem sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waringin.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Pakem, maka wilayah Kecamatan Waringin dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pakem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1)Membentuk Kecamatan Kadur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Pamekasan yang meliputi:
1. a.Sebagian dari wilayah Kecamatan Pakong, yang meliputi: 1) Desa Bangkes; 2) Desa Kadur; 3) Desa Bongbaruh; 4) Desa Kertagena Tengah; 5) Desa Kcrtagena Daja;
2. b.Sebagian dari wilayah Kecamatan Larangan, yang meliputi: 1) Desa Kertagena Laok; 2) Desa Sukolilo; 3) Desa Gagah;
3. c.Sebagian dari wilayah Kecamatan Pegantenan, yang meliputi: 1) Desa Pamoroh; 2) Desa Pamaroh.
(2)Wilayah Kecamatan Kadur scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pakong, wilayah Kccamatan Larangan dan wilayah Kccamatan Pegantenan.
(3)Dengan dibentuknya Kccamatan Kadur, maka wilayah Kecamatan Pakong, wilayah Kecamatan Larangan dan wilayah Kecamatan Pegantenan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kadur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Pascan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Sotabar;
2. b.Desa Tagangser Daja;
3. c.Desa Tolontoraja;
4. d.Desa Batukerbuy;
5. e.Desa Bindang;
6. f.Desa Dempo Barat;
7. g.Desa Dempo Timur;
8. h.Desa Sana Tengah;
9. i.Desa Sana Daja.
(2)Wilayah Kecamatan Pascan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waru.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Pascan, maka wilayah Kccamatan Waru dikurangi dengan wilayah Kccamatan Pascan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Banyuglugur, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang mcliputi wilayah:
1. a.Desa Banyuglugur;
2. b.Desa Talempong;
3. c.Desa Sclobanteng;
4. d.Desa Kalisari;
5. e.Desa Tepos;
6. f.Desa Kalianget;
7. g.Desa Lubawang.
(2)Wilayah Kecamatan Banyuglugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Besuki.
(3)Dengan dibentuknya Kccamatan Banyuglugur, maka wilayah Kecamatan Besuki dikurangi dengan wilayah Kecamatan Banyuglugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Dukuh Pakis di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
1. a.Kelurahan Pradah Kali Kendal;
2. b.Kelurahan Dukuh Pakis;
3. c.Kelurahan Gunungsari;
4. d.Kelurahan Dukuh Kupang.
(2)Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karangpilang.

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Wiyung di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
1. a.Kelurahan Balasklumprik;
2. b.Kelurahan Wiyung;
3. c.Kelurahan Babatan;
4. d.Kelurahan jajartunggal.
(2)Wilayah Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karangpilang.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kccamatan Dukuh Pakis dan Kccamatan Wiyung, maka wilayah Kccamatan Karzingpilang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Selorejo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Banjarsari;
2. b.Desa Ngrendeng;
3. c.Desa Sumber Agung;
4. d.Desa Boro;
5. e.Desa Ngreco;
6. f.Desa Olak-alen;
7. g.Desa Selorejo;
8. h.Desa Pohgajih;
9. i.Desa Ampelgading;
10. j.Desa Sidomulyo.
(2)Wilayah Kecamatan Selorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kesamben.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Selorejo, maka wilayah Kecamatan Kesamben dikurangi dengan wilayah Kecamatan Selorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Jelbuk, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Jelbuk;
2. b.Desa Panduman;
3. c.Desa Sucopangepok;
4. d.Desa Sukowiryo;
5. e.Desa Sukojember;
6. f.Desa Sugerkidul.
(2)Wilayah Kecamatan Jelbuk sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Arjasa.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Jelbuk, maka wilayah Kecamatan Arjasa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jelbuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Pakem, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Pakem;
2. b.Desa Patemon;
3. c.Desa Sumberdumpyong;
4. d.Desa Ardisaeng;
5. e.Dcsa Andungsari;
6. f.Desa Kupang;
7. g.Desa Gadingsari;
8. h.Dcsa Petung.
(2)Wilayah Kccamatan Pakem sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waringin.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Pakem, maka wilayah Kecamatan Waringin dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pakem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1)Membentuk Kecamatan Kadur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Pamekasan yang meliputi:
1. a.Sebagian dari wilayah Kecamatan Pakong, yang meliputi: 1) Desa Bangkes; 2) Desa Kadur; 3) Desa Bongbaruh; 4) Desa Kertagena Tengah; 5) Desa Kcrtagena Daja;
2. b.Sebagian dari wilayah Kecamatan Larangan, yang meliputi: 1) Desa Kertagena Laok; 2) Desa Sukolilo; 3) Desa Gagah;
3. c.Sebagian dari wilayah Kecamatan Pegantenan, yang meliputi: 1) Desa Pamoroh; 2) Desa Pamaroh.
(2)Wilayah Kecamatan Kadur scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pakong, wilayah Kccamatan Larangan dan wilayah Kccamatan Pegantenan.
(3)Dengan dibentuknya Kccamatan Kadur, maka wilayah Kecamatan Pakong, wilayah Kecamatan Larangan dan wilayah Kecamatan Pegantenan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kadur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Pascan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Sotabar;
2. b.Desa Tagangser Daja;
3. c.Desa Tolontoraja;
4. d.Desa Batukerbuy;
5. e.Desa Bindang;
6. f.Desa Dempo Barat;
7. g.Desa Dempo Timur;
8. h.Desa Sana Tengah;
9. i.Desa Sana Daja.
(2)Wilayah Kecamatan Pascan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waru.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Pascan, maka wilayah Kccamatan Waru dikurangi dengan wilayah Kccamatan Pascan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Banyuglugur, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang mcliputi wilayah:
1. a.Desa Banyuglugur;
2. b.Desa Talempong;
3. c.Desa Sclobanteng;
4. d.Desa Kalisari;
5. e.Desa Tepos;
6. f.Desa Kalianget;
7. g.Desa Lubawang.
(2)Wilayah Kecamatan Banyuglugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Besuki.
(3)Dengan dibentuknya Kccamatan Banyuglugur, maka wilayah Kecamatan Besuki dikurangi dengan wilayah Kecamatan Banyuglugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Dukuh Pakis di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
1. a.Kelurahan Pradah Kali Kendal;
2. b.Kelurahan Dukuh Pakis;
3. c.Kelurahan Gunungsari;
4. d.Kelurahan Dukuh Kupang.
(2)Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karangpilang.

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Wiyung di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
1. a.Kelurahan Balasklumprik;
2. b.Kelurahan Wiyung;
3. c.Kelurahan Babatan;
4. d.Kelurahan jajartunggal.
(2)Wilayah Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karangpilang.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 1992

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974