Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1967
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1967
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
1.Nomor 45/M/Kpts/XII/65; 2.Nomor lla/M/Kpts/II/66; 3.Nomor 26/M/Kpts/11/65; 4.Nomor 38/M/Kpts/III/66; 5.Nomor 219/M/Kpts/IX/65; 6.Nomor 23/M/Kpts/II/66; 7.Nomor 23/M/Kpts/II/66; 8.Nomor 2/M/Kpts/1965; Mendengar: Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia, Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat;
Memutuskan : Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan Negara Sandang. BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1.
1.Pabrik Pemintalan Senayan, di Jakarta, 2.Pabrik Pemintalan Cipadung, di Bandung, 3.Pabrik Pemintalan Secang, di Magelang, 4.Pabrik Pemintalan Grati, di Pasuruan 5.Pabrik Pemintalan Lawang, di Malang. 6.Pabrik Pemintalan Tohpati, di Denpasar. 7.Pabrik Pertenunan Madurateks, di Kamal. 8.Pabrik Pertenunan Maketes, di Makassar, dengan ini dilebur ke dalam Perusahaan Negara sebagaimana termaksud pada ayat (1) pasal ini.
BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan umum. Pasal 2.
Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat kedudukan. Pasal 4. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor-kantor perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri. Tujuan dan lapangan usaha. Pasal 5.
Modal. Pasal 6.
Pimpinan. Pasal 7.
Pasal 8. Anggota Direksi harus Warga-negara Republik Indonesia. Pasal 9.
Pasal 10.
a.atas permintaan sendiri. b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan. c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara. d.karena meninggal dunia. e.karena tidak memenuhi syarat kesehatan. f.karena diragukan itikad baiknya dalam memimpin perusahaan untuk membantu terlaksananya program Pemerintah. (3)Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. (4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat(2)huruf a dan huruf k dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri. (5)Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 11. (1)Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat
Pasal 12. (1)Direksi menentukan kebijaksanaan perusahaan. (2)Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan perusahaan. (3)Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri. Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai. Pasal 13. (1)Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena malalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2)Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku separuhnya terhadap pegawai Perusahaan. (3)Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan atau barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disiman dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggunganjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (4)Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendahawaran yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya. (5)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan. (6)Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara. Kepegawaian. Pasal 14. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun buku. Pasal 15. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin. Anggaran perusahaan. Pasal 16. (1)Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirim anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri. (2)Kecuali Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya. (3)Anggaran tambahan atau perobahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan. Pasal 17. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. Laporan perhitungan tahunan. Pasal 18. (1)Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri. (2)Cara penelitian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan. (3)Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan. (4)Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri, pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. Pasal 19. (1)Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 18, disisihkan untuk: a.dana pembangunan semesta sebesar 55%; b.untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk jaminan sosial dan jaminan hari tua (dana pensiun) 10%, jasa produksi 10%, pendidikan dan upgrading karyawan 5%. (2)Penggunaan sebagian dari laba bersih seperti yang termaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, sesudah cadangan umum tersebut telah mencapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah. (3)Cara, mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri. Pembubaran. Pasal 20. (1)Pembubaran perusahaan dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (2)Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara. (3)Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri, yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya, BAB III. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 21. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 22. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tnggal 24 Juli 1967. Pd.Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1967. Presidum Kabinet Ampera; Sekretaris, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1967/12
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)