DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1977

Nomor: 2
Tahun: 1977
Ditetapkan: 31 Januari 1977
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan effisiensi dan effektifitas usaha, dipandang perlu untuk mendirikan dua buah unit Perusahaan Perseroan yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang Unit I dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang Unit II; 7 Mengingat : I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah; terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Nomor 2904);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan Bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2953),

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI SANDANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Negara Industri Sandang yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1967 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT I dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT II sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat
(3)Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
(2)Pelaksanaan Pengalihan bentuk tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT I yang meliputi : Pabrik Pemintalan Palembang di Palembang, Pabrik Tekstil Senayan di Jakarta, Pabrik Pemintalan Bekasi di Bekasi, Pabrik Pemintalan Banjaran di Bandung, dan Pabrik Pemintalan Cipadung di Bandung, serta Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT II yang meliputi : Pabrik Pemintalan Secang di Magelang, Pabrik Pemintalan Grati di Pasuruan, Pabrik Pemintalan lawang di Malang, Pabrik Pemintalan Tohpati di Denpasar, Pabrik Pertenunan Madurateks di Kamal, dan Pabrik Pertenunan Makateks di Ujung Pandang.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Perusahaan Industri Sandang dinyatakan bubar pada saat pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal 1 ayat (2), dengan ketentuan.bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan dari Perusahaan Negara Industri Sandang yang ada pada saat pengalihannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT I dan INDUSTRI SANDANG UNIT II.
(2)Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara, Industri Sandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk suatu team/panitia yang susunan anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang wakil dari Departemen Perindustrian, seorang selaku Ketua dan seorang selaku Anggota; seorang wakil dari Departemen Keuangan selaku Wakil Ketua, dan seorang wakil dari Perusahaan Negara Industri Sandang selaku Sekretaris.
(3)Pelaksanaan pembentukan dan perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas team/ panitia likwidasi tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.
(4)Pengesahan atas pertanggung jawaban likwidatur tersebut pada ayat
(2)dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, cq. Direktorat Akuntan Negara.
(5)Hal-hal lain yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pembubaran Perusahaan Negara Industri Sandang sehubungan dengan pengalihan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara Industri Sandang sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian.
(2)Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara
(3)Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang- undang Hukum Dagang Stbl.1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971; dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Penyelesaian pendirian Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat
(1), dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada Menteri Perindustrian diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut,sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

Pasal 6

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya Perusahaan Negara Industri Sandang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1967 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan effisiensi dan effektifitas usaha, dipandang perlu untuk mendirikan dua buah unit Perusahaan Perseroan yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang Unit I dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang Unit II; 7 Mengingat : I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah; terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Nomor 2904);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan Bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2953),

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI SANDANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Negara Industri Sandang yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1967 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT I dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT II sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat
(3)Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
(2)Pelaksanaan Pengalihan bentuk tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT I yang meliputi : Pabrik Pemintalan Palembang di Palembang, Pabrik Tekstil Senayan di Jakarta, Pabrik Pemintalan Bekasi di Bekasi, Pabrik Pemintalan Banjaran di Bandung, dan Pabrik Pemintalan Cipadung di Bandung, serta Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT II yang meliputi : Pabrik Pemintalan Secang di Magelang, Pabrik Pemintalan Grati di Pasuruan, Pabrik Pemintalan lawang di Malang, Pabrik Pemintalan Tohpati di Denpasar, Pabrik Pertenunan Madurateks di Kamal, dan Pabrik Pertenunan Makateks di Ujung Pandang.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Perusahaan Industri Sandang dinyatakan bubar pada saat pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal 1 ayat (2), dengan ketentuan.bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan dari Perusahaan Negara Industri Sandang yang ada pada saat pengalihannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT I dan INDUSTRI SANDANG UNIT II.
(2)Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara, Industri Sandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk suatu team/panitia yang susunan anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang wakil dari Departemen Perindustrian, seorang selaku Ketua dan seorang selaku Anggota; seorang wakil dari Departemen Keuangan selaku Wakil Ketua, dan seorang wakil dari Perusahaan Negara Industri Sandang selaku Sekretaris.
(3)Pelaksanaan pembentukan dan perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas team/ panitia likwidasi tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.
(4)Pengesahan atas pertanggung jawaban likwidatur tersebut pada ayat
(2)dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, cq. Direktorat Akuntan Negara.
(5)Hal-hal lain yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pembubaran Perusahaan Negara Industri Sandang sehubungan dengan pengalihan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara Industri Sandang sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian.
(2)Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara
(3)Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Penyelesaian pendirian Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat
(1), dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada Menteri Perindustrian diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut,sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

Pasal 6

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1983