Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1970
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat:
XXII/MPRS/1966;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGATURAN KEHIDUPAN POLITIK PEJABAT- PEJABAT NEGERI DALAM RANGKA PEMBINAAN SISTIM KEPEGAWAIAN NEGERI PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN TUGAS-TUGAS SUATU JABATAN NEGERI. Pasal 1.
PENGATURAN KEHIDUPAN POLITIK PEJABAT-PEJABAT NEGERI. Pasal 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah ini maka :
Pasal 3.
KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 4. Pejabat-pejabat Negeri tersebut pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah ini yang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih menjadi anggota organisasi politik diharuskan untuk dalam waktu enam bulan mengajukan permohonan berhenti dari jabatan Negeri atau mengajukan pernyataan bahwa ia sudah berhenti sebagai anggota organisasi politik yang bersangkutan kepada pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikannya. KETENTUAN PENUTUP.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penampatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO. Jenderal TNI. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 11 Pebruari 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH. Mayor Jenderal TNI. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1970 TENTANG PENGATURAN KEHIDUPAN POLITIK PEJABAT-PEJABAT NEGERI DALAM RANGKA PEMBINAAN SISTIM KEPEGAWAIAN NEGERI PENJELASAN UMUM.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. Yang dimaksud dengan ,,pejabat Negeri" dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ialah semua pejabat yang karena jabatannya itu mendapat tambahan penghasilan yang dibayar dari keuangan Negara. Pasal 2. Huruf a. Yang dimaksud dengan ,kegiatan politik" dalam pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah ini ialah semua kegiatan yang secara formil maupun materiil bersangkutan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Yang dimaksud dengan kedudukannya sebagai "pejabat Negeri" juga berhubungan dengan martabat dan kewajibannya sebagai pejabat Negeri. Huruf b. Yang dimaksud dengan ,organisasi politik" dalam pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah ini ialah Partai-partai politik serta golongan Karya dan Ormas-nya yang secara formil maupun materiil ber-afiliasi dan bernaung serta taat pada disiplin/keputusan-keputusan dari Partai yang menjadi induknya. Kecuali larangan seperti yang dimaksudkan dalam ayat b angka 1 sampai dengan 6 pasal ini masih memungkinkan adanya larangan bagi jabatan-jabatan penting lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Presiden. Karena larangan masuk organisasi politik ini ada sangkut-pautnya dengan hak-hak asasi dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka larangan itu dikeluarkan apabila sifat dan tugas sesuatu golongan/jabatan pegawai Negeri memang sungguh-sungguh memerlukannya. Pasal 3.
Pasal 4. Dalam hal pejabat Negeri tidak mengajukan permohonan c.q. peryataan dalam batas yang ditentukan, maka ia diberhentikan dengan tidak hormat. CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1970/9; TLN NO. 2924
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)