DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1982

Nomor: 6
Tahun: 1982
Ditetapkan: 4 Maret 1982
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian, wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dipandang memenuhi syarat sebagai wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 41 BOGOR KE KECAMATAN CIBINONG Di WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Pasal 1

(1)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang selanjutnya disebut Kota Cibinong.
(2)Kota Cibinong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, mempunyai batas- batas sebagai berikut :
1. a.di sebelah …
2. a.di sebelah Utara dengan Desa Kalimulya dan Desa Kalibaru dalam wilayah Kecamatan Sukmajaya serta Kelurahan Cilangkap dan Desa Cimpaeun dalam wilayah Kecamatan Cimanggis;
3. b.di sebelah Timur dengan Sungai Cikeas;
4. c.di sebelah Barat dengan Desa Bojong Pondok Terong, Desa Susukan, dan Desa Cimanggis dalam wilayah Kecamatan Bojonggede;.
5. d.di sebelah Selatan dengan Desa Nanggewer dan bagian Selatan Desa Karadenan dalam wilayah Kecamatan Cibinong, sebagaimana terdapat pada peta terlampir.
(3)Kota Cibinong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi:
1. a.Sebagian wilayah Kecamatan Cibinong, yang terdiri dari: 1.Desa Cibinong;
  1. 2.Kelurahan Ciriung ;
  2. 3.Kelurahan Cirimekar ;
  3. 4.Kelurahan Pabuaran ;
  4. 5.Desa Pakansari ;
  5. 6.Desa Tengah ;
  6. 7.Bagian Utara Desa Karadenan.
2. b.Sebagian wilayah Kecamatan Bojonggede, yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Bojonggede ;
  2. 2.Desa Pabuaran;
  3. 3.Desa Kedungwaringin.

Pasal 2

(1)Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Kota Cibinong.
(2)Tempat kedudukan Instan-instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

(1)Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi instansi vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

…

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1982 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 10

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian, wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dipandang memenuhi syarat sebagai wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

Pasal 1

(1)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang selanjutnya disebut Kota Cibinong.
(2)Kota Cibinong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, mempunyai batas- batas sebagai berikut :
1. a.di sebelah …
2. a.di sebelah Utara dengan Desa Kalimulya dan Desa Kalibaru dalam wilayah Kecamatan Sukmajaya serta Kelurahan Cilangkap dan Desa Cimpaeun dalam wilayah Kecamatan Cimanggis;
3. b.di sebelah Timur dengan Sungai Cikeas;
4. c.di sebelah Barat dengan Desa Bojong Pondok Terong, Desa Susukan, dan Desa Cimanggis dalam wilayah Kecamatan Bojonggede;.
5. d.di sebelah Selatan dengan Desa Nanggewer dan bagian Selatan Desa Karadenan dalam wilayah Kecamatan Cibinong, sebagaimana terdapat pada peta terlampir.
(3)Kota Cibinong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi:
1. a.Sebagian wilayah Kecamatan Cibinong, yang terdiri dari: 1.Desa Cibinong;
  1. 2.Kelurahan Ciriung ;
  2. 3.Kelurahan Cirimekar ;
  3. 4.Kelurahan Pabuaran ;
  4. 5.Desa Pakansari ;
  5. 6.Desa Tengah ;
  6. 7.Bagian Utara Desa Karadenan.
2. b.Sebagian wilayah Kecamatan Bojonggede, yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Bojonggede ;
  2. 2.Desa Pabuaran;
  3. 3.Desa Kedungwaringin.

Pasal 2

(1)Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Kota Cibinong.
(2)Tempat kedudukan Instan-instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

(1)Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi instansi vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

…

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1982

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1993