DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1993

Nomor: 34
Tahun: 1993
Ditetapkan: 5 Mei 1993
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri di Cibinong; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 10);
5.Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DI CIBINONG.

Pasal 1

Membentuk Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Cibinong, dan dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Cibinong.

Pasal 2

Daerah hukum Kejaksaan Negeri Cibinong meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Pasal 3

Kejaksaan Negeri Cibinong, termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pasal 4…

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Cibinong maka daerah hukum Kejaksaan Negeri Cibinong dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bogor.

Pasal 5

Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Cibinong, maka :

a.Perkara pidana dan perkara lainnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bogor dan sudah diajukan kepada Pengadilan, tetap diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bogor.
b.Perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bogor tetapi belum diajukan kepada Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cibinong.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Cibinong, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

Pasal 7

Penetapan tipe Kejaksaan Negeri, tugas dan wewenang serta fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Cibinong ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 8…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri di Cibinong; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 10);
5.Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DI CIBINONG.

Pasal 1

Membentuk Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Cibinong, dan dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Cibinong.

Pasal 2

Daerah hukum Kejaksaan Negeri Cibinong meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Pasal 3

Kejaksaan Negeri Cibinong, termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pasal 4…

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Cibinong maka daerah hukum Kejaksaan Negeri Cibinong dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bogor.

Pasal 5

Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Cibinong, maka :

a.Perkara pidana dan perkara lainnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bogor dan sudah diajukan kepada Pengadilan, tetap diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bogor.
b.Perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bogor tetapi belum diajukan kepada Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cibinong.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Cibinong, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

Pasal 7

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1991