DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2000

Nomor: 6
Tahun: 2000
Ditetapkan: 21 Februari 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada manajemen Perusahaan Jawatan (PERJAN) untuk memanfaatkan kekayaan dan keuangan Negara pada PERJAN secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu menyempurnakan ketentuan tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Jawatan yang selanjutnya disebut PERJAN adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham;
2.Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN;
3.Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan kewenangannya meliputi bidang usaha PERJAN;
4.Direksi adalah Direksi PERJAN yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN, serta mewakili PERJAN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERJAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERJAN.

Pasal 2

(1)Maksud dan tujuan PERJAN adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
(2)Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PERJAN dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan menyelenggarakan pembinaan keuangan PERJAN.
(2)Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap kegiatan PERJAN.

BAB II

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

PERJAN didirikan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

…

Pasal 5

PERJAN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

PERJAN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

(1)Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.penetapan pendirian PERJAN;
2. b.penetapan besarnya kekayaan Negara yang ada dalam PERJAN;
3. c.anggaran Dasar PERJAN;
4. d.penunjukan Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan teknis PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Usul pendirian PERJAN diajukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 8

Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:

a.nama dan tempat kedudukan PERJAN;
b.maksud dan tujuan serta kegiatan pelayanan PERJAN;
c.jangka waktu berdirinya PERJAN;
d.susunan dan jumlah anggota Direksi serta jumlah anggota Dewan Pengawas;
e.penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan atau Dewan Pengawas dengan Menteri Keuangan dan Menteri.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada manajemen Perusahaan Jawatan (PERJAN) untuk memanfaatkan kekayaan dan keuangan Negara pada PERJAN secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu menyempurnakan ketentuan tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Jawatan yang selanjutnya disebut PERJAN adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham;
2.Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN;
3.Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan kewenangannya meliputi bidang usaha PERJAN;
4.Direksi adalah Direksi PERJAN yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN, serta mewakili PERJAN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERJAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERJAN.

Pasal 2

(1)Maksud dan tujuan PERJAN adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
(2)Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PERJAN dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan menyelenggarakan pembinaan keuangan PERJAN.
(2)Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap kegiatan PERJAN.

BAB II

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

PERJAN didirikan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

…

Pasal 5

PERJAN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

PERJAN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

(1)Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.penetapan pendirian PERJAN;
2. b.penetapan besarnya kekayaan Negara yang ada dalam PERJAN;
3. c.anggaran Dasar PERJAN;
4. d.penunjukan Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan teknis PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Usul pendirian PERJAN diajukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 8

Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:

a.nama dan tempat kedudukan PERJAN;
b.maksud dan tujuan serta kegiatan pelayanan PERJAN;
c.jangka waktu berdirinya PERJAN;
d.susunan dan jumlah anggota Direksi serta jumlah anggota Dewan Pengawas;
e.penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan atau Dewan Pengawas dengan Menteri Keuangan dan Menteri.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1955

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1955