DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1955

Nomor: 12
Tahun: 1955
Ditetapkan: 1 Juni 1955
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang perobahan pasal 4 ayat 1 undang- undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42). Pasal 1. Pasal 4 ayat 1 dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42) sebagai Undang-undang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dapat diberhentikan dari dinas ketentaraan karena:

a.keadaan sakit sehingga menurut keterangan majelis pemeriksaan badan tentara ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer, kecuali mereka yang menurut keterangan majelis tersebut masih dapat dipekerjakan dalam administrasi atau dalam vak/pekerjaan dilingkungan Angkatan Perang sesuai dengan kesehatannya.
b.ia dikenakan suatu hukuman pidana yang lebih berat dari pada hukuman penjara tiga bulan;
c.ternyata mempunyai tabi'at yang nyata dapat merugikan tata-tertib tentara.
d.kelebihan tenaga ("overcompleet") baik disebabkan penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjataan, koprs, staf, jawatan atau dinasnya maupun disebabkan perobahan susunan/formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan. Pasal 2. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI. Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO. PENJELASAN UMUM Berkenaan dengan maksud Pemerintah untuk mencabut dan mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44) tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas, maka perlu sekaligus meninjau kembali pasal 4 Undang- undang No. 12 tahun 1953 yang menyebutkan dalam hal-hal mana anggota Angkatan Perang dapat diberhentikan dan yang dijadikan dasar peraturan tersebut tentang perlakuan itu. Ternyata bahwa perumusan ketentuan pada sub a, b, d dan e daripada ayat 1 Pasal 4 termaksud perlu disempurnakan. (lihat selanjutnya Penjelasan Pasal 4 demi Pasal di bawah ini). Keperluan perubahan yang dimaksud dengan peraturan baru ini mengikuti urgensi daripada peraturan yang, dimuat dalam Undang-undang Darurat yang mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953. Karena itu perlu diambil bentuk Undang-undang Darurat juga. (lihat selanjutnya Penjelasan Umum pada Undang-undang Darurat yang mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953 itu). Pasal demi pasal

Pasal 1

sub a, Bukannya maksud Pemerintah untuk memberhentikan setiap anggota Angkatan Perang yang dianggap phisik tidak dapat menjalankan tugas militer biasa. Dalam pada itu dapat dipikirkan kepada kemungkinan bahwa seseorang anggota Angkatan Perang yang dimaksud di atas tadi, masih dapat dipekerjakan dalam administrasi militer atau dalam suatu vak/pekerjaan lain di lingkungan Angkatan Perang juga yang tidak membutuhkan nilai tinggi dari kesehatan badan. Hal bahwa perlu dimintakan pertimbangan/keterangan dokter atau majelis pemeriksaan badan, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. sub b, Dibandingkan dengan sub b dulu maka perumusan sekarang ini adalah lebih sempurna. Secara tegas disebut di sini "hukuman penjara". Selanjutnya diambil sebagai batas "tiga bulan hukuman penjara" dan tidak lagi "dua bulan". Perubahan demikian itu bukannya hal yang prinsipiil. Sekiranya perlu ditegaskan di sini bahwa sejak berlakunya Undang-undang Darurat ini tidak mungkin lagi untuk mengadakan pemberhentian seorang anggota Angkatan Perang berdasarkan hukuman tiga bulan penjara atau hukuman yang lebih ringan daripada hukuman tersebut. Demikian itu sekalipun tindak-pidana yang bersangkutan dilakukan sebelum saat tersebut di atas atau putusan hakim yang bersangkutan dijatuhkan sebelum saat itu. sub c, Tetap seperti dahulu. sub d, Sub d dan e dari pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953 dijadikan satu dengan dipakai istilah "kelebihan tenaga". Sebab-sebab.kelebihan tenaga itu dibatasi pada :

(1)penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjataan, korps dan seterusnya dan
(2)Perubahan susunan atau formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan. Yang dimaksud dengan "formasi",ialah pengisian organisasi.

Pasal 2

Cukup jelas. Dengan catatan bahwa tanggalnya diambilkan sama dengan yang dipakai sebagai tanggal mulai berlakunya Undang-undang Darurat yang mengganti Undang- undang No. 14 tahun 1953. LN 1955/37; TLN NO. 817

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

a.keadaan sakit sehingga menurut keterangan majelis pemeriksaan badan tentara ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer, kecuali mereka yang menurut keterangan majelis tersebut masih dapat dipekerjakan dalam administrasi atau dalam vak/pekerjaan dilingkungan Angkatan Perang sesuai dengan kesehatannya.
b.ia dikenakan suatu hukuman pidana yang lebih berat dari pada hukuman penjara tiga bulan;
c.ternyata mempunyai tabi'at yang nyata dapat merugikan tata-tertib tentara.
d.kelebihan tenaga ("overcompleet") baik disebabkan penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjataan, koprs, staf, jawatan atau dinasnya maupun disebabkan perobahan susunan/formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan. Pasal 2. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI. Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO. PENJELASAN UMUM Berkenaan dengan maksud Pemerintah untuk mencabut dan mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44) tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas, maka perlu sekaligus meninjau kembali pasal 4 Undang- undang No. 12 tahun 1953 yang menyebutkan dalam hal-hal mana anggota Angkatan Perang dapat diberhentikan dan yang dijadikan dasar peraturan tersebut tentang perlakuan itu. Ternyata bahwa perumusan ketentuan pada sub a, b, d dan e daripada ayat 1 Pasal 4 termaksud perlu disempurnakan. (lihat selanjutnya Penjelasan Pasal 4 demi Pasal di bawah ini). Keperluan perubahan yang dimaksud dengan peraturan baru ini mengikuti urgensi daripada peraturan yang, dimuat dalam Undang-undang Darurat yang mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953. Karena itu perlu diambil bentuk Undang-undang Darurat juga. (lihat selanjutnya Penjelasan Umum pada Undang-undang Darurat yang mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953 itu). Pasal demi pasal

Pasal 1

(1)penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjataan, korps dan seterusnya dan
(2)Perubahan susunan atau formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan. Yang dimaksud dengan "formasi",ialah pengisian organisasi.

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1955

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2001

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2001

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 3 Tahun 2015