DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2010

Nomor: 62
Tahun: 2010
Ditetapkan: 24 Agustus 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
2.Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
3.Kawasan Strategis Nasional Tertentu, selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
4.Pemanfaatan PPKT adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan potensi sumber daya PPKT dan perairan di sekitarnya sampai paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pemanfaatan PPKT.
6.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

PEMANFAATAN

Pasal 2

(1)Pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah.
(2)Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditujukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)PPKT merupakan KSNT.
(2)PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

(1)Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(2)Rencana Zonasi PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub zona yang meliputi pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan/atau pelestarian lingkungan.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk:
1. a.pertahanan dan keamanan;
2. b.kesejahteraan masyarakat; dan/atau
3. c.pelestarian lingkungan.
(2)Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PPKT.

Pasal 6

Pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk:

a.akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut;
b.penempatan . . .
b.penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain;
c.penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;
e.penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
f.pengembangan potensi maritim lainnya.

Pasal 7

Pemanfaatan PPKT untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk:

a.usaha kelautan dan perikanan;
b.ekowisata bahari;
c.pendidikan dan penelitian;
d.pertanian subsisten;
e.penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi; dan/atau
f.industri jasa maritim.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan PPKT untuk pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan penetapan PPKT sebagai kawasan yang dilindungi.
(2)Kawasan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagian atau seluruhnya sebagai kawasan konservasi.
(3)Kawasan yang dilindungi dan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

. . .

Pasal 9

(1)Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat ditetapkan sebagai:
1. a.kawasan konservasi pesisir dan PPK;
2. b.kawasan konservasi maritim;
3. c.kawasan konservasi perairan; dan/atau
4. d.sempadan pantai.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10

Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapat izin/persetujuan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
2.Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
3.Kawasan Strategis Nasional Tertentu, selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
4.Pemanfaatan PPKT adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan potensi sumber daya PPKT dan perairan di sekitarnya sampai paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pemanfaatan PPKT.
6.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

PEMANFAATAN

Pasal 2

(1)Pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah.
(2)Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditujukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)PPKT merupakan KSNT.
(2)PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

(1)Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(2)Rencana Zonasi PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub zona yang meliputi pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan/atau pelestarian lingkungan.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk:
1. a.pertahanan dan keamanan;
2. b.kesejahteraan masyarakat; dan/atau
3. c.pelestarian lingkungan.
(2)Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PPKT.

Pasal 6

Pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk:

a.akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut;
b.penempatan . . .
b.penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain;
c.penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;
e.penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
f.pengembangan potensi maritim lainnya.

Pasal 7

Pemanfaatan PPKT untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk:

a.usaha kelautan dan perikanan;
b.ekowisata bahari;
c.pendidikan dan penelitian;
d.pertanian subsisten;
e.penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi; dan/atau
f.industri jasa maritim.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan PPKT untuk pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan penetapan PPKT sebagai kawasan yang dilindungi.
(2)Kawasan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagian atau seluruhnya sebagai kawasan konservasi.
(3)Kawasan yang dilindungi dan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

. . .

Pasal 9

(1)Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat ditetapkan sebagai:
1. a.kawasan konservasi pesisir dan PPK;
2. b.kawasan konservasi maritim;
3. c.kawasan konservasi perairan; dan/atau
4. d.sempadan pantai.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMANFAATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMANFAATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015