DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2013

Nomor: 62
Tahun: 2013
Ditetapkan: 1 Oktober 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.
2.Kecelakaan Transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.
3.Investigator adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi.
4.Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
5.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6.Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
7.Kejadian . . .
7.Kejadian Serius adalah suatu kondisi pengoperasian Pesawat Udara hampir terjadinya kecelakaan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Investigasi Kecelakaan Transportasi diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.tidak untuk mencari kesalahan (no blame);
b.tidak untuk memberikan sanksi/hukuman (no judicial); dan
c.tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab menanggung kerugian (no liability).

Pasal 3

Investigasi Kecelakaan Transportasi diselenggarakan untuk mengungkap suatu peristiwa kecelakaan transportasi secara profesional dan independen guna memperoleh data dan fakta penyebab terjadinya kecelakaan transportasi.

Pasal 4

Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 5

Kedudukan, Tugas, dan Organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB II

KECELAKAAN TRANSPORTASI

Pasal 6

Investigasi Kecelakaan Transportasi dilakukan terhadap:

a.kecelakaan Kereta Api;
b.kecelakaan Kapal;
c.kecelakaan Pesawat Udara; dan
d.kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum.

Pasal 7

Kecelakaan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.tabrakan antar Kereta Api;
b.Kereta Api terguling;
c.Kereta Api anjlok; dan/atau
d.Kereta Api terbakar.

Pasal 8

Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a.Kapal tenggelam;
b.Kapal terbakar;
c.Kapal tubrukan; dan/atau
d.Kapal kandas.

Pasal 9

Kecelakaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

a.Pesawat Udara yang jatuh pada saat tinggal landas, lepas landas, atau selama penerbangan;
b.tabrakan antar Pesawat Udara atau antar Pesawat Udara dengan fasilitas di bandar udara;
c.Pesawat Udara yang hilang atau tidak dapat diketemukan; dan/atau
d.Pesawat Udara yang mengalami Kejadian Serius (serious incident).

Pasal 10

. . .

Pasal 10

Kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

a.tabrakan antar kendaraan bermotor umum, antara kendaraan bermotor umum dengan Kereta Api, atau antara kendaraan bermotor umum dengan fasilitas atau dengan benda-benda lainnya;
b.kendaraan bermotor umum terguling;
c.kendaraan bermotor umum jatuh ke jurang atau sungai; dan/atau
d.kendaraan bermotor umum terbakar.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.
2.Kecelakaan Transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.
3.Investigator adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi.
4.Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
5.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6.Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
7.Kejadian . . .
7.Kejadian Serius adalah suatu kondisi pengoperasian Pesawat Udara hampir terjadinya kecelakaan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Investigasi Kecelakaan Transportasi diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.tidak untuk mencari kesalahan (no blame);
b.tidak untuk memberikan sanksi/hukuman (no judicial); dan
c.tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab menanggung kerugian (no liability).

Pasal 3

Pasal 4

Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 5

Kedudukan, Tugas, dan Organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB II

KECELAKAAN TRANSPORTASI

Pasal 6

Investigasi Kecelakaan Transportasi dilakukan terhadap:

a.kecelakaan Kereta Api;
b.kecelakaan Kapal;
c.kecelakaan Pesawat Udara; dan
d.kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum.

Pasal 7

Kecelakaan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.tabrakan antar Kereta Api;
b.Kereta Api terguling;
c.Kereta Api anjlok; dan/atau
d.Kereta Api terbakar.

Pasal 8

Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a.Kapal tenggelam;
b.Kapal terbakar;
c.Kapal tubrukan; dan/atau
d.Kapal kandas.

Pasal 9

Kecelakaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

a.Pesawat Udara yang jatuh pada saat tinggal landas, lepas landas, atau selama penerbangan;
b.tabrakan antar Pesawat Udara atau antar Pesawat Udara dengan fasilitas di bandar udara;
c.Pesawat Udara yang hilang atau tidak dapat diketemukan; dan/atau
d.Pesawat Udara yang mengalami Kejadian Serius (serious incident).

Pasal 10

. . .

Pasal 10

Kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

a.tabrakan antar kendaraan bermotor umum, antara kendaraan bermotor umum dengan Kereta Api, atau antara kendaraan bermotor umum dengan fasilitas atau dengan benda-benda lainnya;
b.kendaraan bermotor umum terguling;
c.kendaraan bermotor umum jatuh ke jurang atau sungai; dan/atau
d.kendaraan bermotor umum terbakar.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KECELAKAAN TRANSPORTASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KECELAKAAN TRANSPORTASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2022