DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2022

Nomor: 102
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). KNKT merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Ketua dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. KNKT mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi. Dalam hal terjadi kecelakaan transportasi, Anggota KNKT yang tugas dan fungsi sesuai dengan kualifikasinya, bertindak memimpin dan sebagai koordinator investigator dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang lnvestigasi Kecelakaan Transportasi, perlu mengatur kedudukan, tugas, dan organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden ten tang Komite Nasional Keselamatan Trans portasi; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KOMITE NASIONALKESELAMATANTRANSPORTASI TENTANG NOMOR 102 TAHUN 2022 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SALINAN SK No l 24634 A Mengingat Menimbang BAB II ... Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang selanjutnya disingkat KNKT adalah institusi yang independen dalam melaksanakan Investigasi Kecelakaan Transportasi.
2.Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3.Kecelakaan Transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana Transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana Transportasi, korban jiwa, dan/ atau kerugian harta benda.
4.Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab Kecelakaan Transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan obyektif agar tidak terjadi Kecelakaan Transportasi dengan penyebab yang sama.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transportasi.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448); PRES ID EN Menetapkan BAB III ... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KNKTmenyelenggarakan fungsi:

a.permintaan data dan keterangan kepada perseorangan, pelaku, pegawai/ pejabat instansi terkait, instansi terkait, lembaga/ organisasi profesi terkait, masyarakat, dan/ atau pihak lain;
b.pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab Kecelakaan Transportasi;
c.penyusunan laporan hasil pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi;
d.pemberian dan/atau penyampaian rekomendasi dalam laporan akhir Investigasi Kecelakaan Transportasi;
e.pelaksanaan koordinasi dan kerja sama Investigasi Kecelakaan Transportasi;
f.pelaksanaan evaluasi, pemantauan, klarifikasi, pengkajian, dan sosialisasi atas rekomendasi dalam laporan akhir lnvestigasi Kecelakaan Transportasi; dan
g.penyelenggaraan sistem informasi lnvestigasi Kecelakaan . Trans portasi.

BAB I

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE NASIONAL KESELAMATANTRANSPORTASI.

Pasal 4

KNKTmempunyai tugas melaksanakan Investigasi Kecelakaan Transportasi.

Pasal 3

(1)KNKTmerupakan lembaga nonstruktural.
(2)KNKT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)KNKTdipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, DANFUNGSI

(2)Investigator ...
(1)Untuk mendukung krlar.caran pelaksanaan tugas KNKT dalarn melakukan Investigasi Kecelakaan Transportasi, KNKTdibantu oleh investigator.

BAB II

REPLIBLIK INDONESIA

Pasal 8

Dalam hal terjadi Kecelakaan Transportasi, Anggota KNKTyang tugas dan fungsi sesuai dengan kualifikasinya, bertindak memimpin dan sebagai koordinator investigator dalam pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi.

Pasal 7

(1)Ketua KNKT mernpunyai tugas merrumpm pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT.
(2)Wakil Ketua KNKT mempunyai tugas dan fungsi membantu Ketua KNKT dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT.
(3)Anggota KNKTmempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kualifikasinya untuk bertanggung jawab dalam hal mernimpin, mengorgamsir, mengendalikan, dan mengawasi terhadap pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KNKT diatur dalarn Peraturan KNKT.

Pasal 6

Susunan keanggotaan KNKTterdiri atas:

a.1 (satu) orang Ketua KNKTmerangkap anggota KNKT;
b.1 (satu) orang Wakil Ketua KNKTmerangkap anggota KNKT; dan
c.4 (empat) orang anggota KNKT.

Pasal 5

Sekretariat KNKT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KNKT.

BAB III

PRES ID EN Pasal 12 ...

Pasal 11

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT,dibentuk Sekretariat KNKT.
(2)Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berada di bawah dan bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua KNKT dan secara administratif kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transportasi.
(3)Sekretariat KNKTdipimpin oleh Kepala Sekretariat KNKT.
(4)Kepala Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II a.

Pasal 10

(2)Anggota KNKT tetap bertanggung jawab terhadap Investigasi Kecelakaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh investigator.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2012