Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1992
- Nomor
- 63
- Tahun
- 1992
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Pasal 11 ayat (15) dan ayat (16) Undang-undang dimaksud perlu diatur pula dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL DAN JENIS IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991.
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa di daerah terpencil yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, meliputi:
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan saran dari Menteri yang membidangi sektor-sektor usaha yang bersangkutan.
Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tahun pajak 1992. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1992 TENTANG PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL DAN JENIS IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991 UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan 1984), pemberian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tertentu kepada karyawan dan/atau orang lain berkenaan dengan pekerjaan atau jasa di daerah terpencil, bagi perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi penerimanya bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (15) dan ayat (16) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, bagi Wajib Pajak yang menanamkan modalnya di daerah terpencil diberikan kemudahan berupa penyusutan dan amortisasi yang lebih luwes. Oleh karena itu perlu diatur pengertian daerah terpencil yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (15) dan ayat (16) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan pengertian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dengan Peraturan Pemerintah. PASAL DEMI PASAL
Dalam pasal ini diatur pengertian daerah terpencil untuk menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu bahwa pemberian penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa di daerah terpencil berupa natura dan/atau kenikmatan tertentu, bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan bagi karyawan atau penerima jasa bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Di samping itu dalam pasal ini diatur pula pengertian daerah terpencil untuk menerapkan ketentuan Pasal 11 ayat (15) dan ayat
Ayat (1) Dalam ayat ini diatur pengertian daerah terpencil yang berlaku baik untuk penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat
Untuk dapat digolongkan sebagai daerah terpencil, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu:
Yang dimaksud dengan prasarana ekonomi adalah pelabuhan, jalan dari pelabuhan menuju lokasi (access road), jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penyediaan tenaga listrik, dan prasarana lain di bidang ekonomi yang diperlukan untuk memungkinkan berjalannya suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan prasarana sosial adalah prasarana keagamaan (tempat ibadah), prasarana kesehatan, prasarana pendidikan dan prasarana olah raga yang diperlukan oleh karyawan dan keluarga. Ayat (2) Dalam ayat ini diatur daerah lain yang khusus untuk penerapan Pasal 11 ayat (15) dan ayat (16) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 diperlakukan sama dengan daerah terpencil. Oleh karena itu terhadap Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di daerah-daerah sebagaimana diatur dalam ayat ini tetapi tidak memenuhi syarat sebagai daerah terpencil menurut ketentuan ayat (1), tidak memperoleh perlakuan Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
Walaupun telah memenuhi persyaratan sebagai daerah terpencil, tidak semua jenis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan bruto pemberi kerja. Dalam pasal ini diatur jenis-jenis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan bruto pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- undang Pajak Penghasilan 1984. Pembatasan jenis-jenis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penyalahgunaan oleh pemberi kerja. Fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari tempat tinggalnya semula ke lokasi bekerja di daerah terpencil hanya berlaku satu kali bagi karyawan dan keluarganya dan tidak berlaku bagi pemberi jasa yang bukan karyawan. Ketentuan ini berlaku juga untuk fasilitas pengangkutan dari lokasi bekerja di daerah terpencil ke daerah asalnya sebagaimana dimaksud dalam huruf g Pasal ini. Bagi tenaga kerja yang berasal dari luar Indonesia, fasilitas ini terbatas hanya untuk pengangkutan di dalam negeri. Yang dimaksud dengan fasilitas tempat tinggal adalah fasilitas tempat tinggal/perumahan bagi karyawan dan keluarganya di daerah terpencil tempat bekerjanya. Walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja di daerah terpencil, tetapi apabila penyediaan fasilitas tempat tinggal tersebut bukan di daerah terpencil tempat kerjanya melainkan di daerah lain, maka pengeluaran untuk penyediaan fasilitas tersebut tidak boleh dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan bruto perusahaan. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kepada karyawan di lokasi pekerjaan harus dibedakan dengan pakaian dan perlengkapan kerja lainnya yang merupakan persyaratan kerja. Pakaian kerja dan perlengkapan kerja lain yang merupakan persyaratan kerja, terutama persyaratan keselamatan kerja, adalah hal yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh pemberi kerja kepada karyawannya dimana saja, bukan hanya di daerah terpencil. Yang dimaksud di sini adalah pemberian makan dan minum oleh perusahaan kepada karyawan di lokasi bekerja. Imbalan dalam bentuk natura termasuk juga pemberian dalam bentuk natura untuk kepentingan keluarga karyawan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)