DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2000

Nomor: 64
Tahun: 2000
Ditetapkan: 21 Agustus 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

(1)Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tenaga nuklir wajib mendapat izin dari Badan Pengawas.
(2)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3)Pemanfaatan tenaga nuklir dengan aktivitas dan paparan radiasi sangat rendah yang tidak membahayakan masyarakat, pekerja dan lingkungan hidup, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).
(4)Aktivitas dan paparan radiasi sangat rendah yang dikecualikan dari kewajiban mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 3

…

Pasal 3

Persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2), yang merupakan persyaratan umum, meliputi:
1. a.mempunyai izin usaha atau izin lain dari instansi yang bersangkutan;
2. b.mempunyai fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan;
3. c.mempunyai petugas ahli yang memenuhi kualifikasi untuk pemanfaatan tenaga nuklir;
4. d.mempunyai peralatan teknik dan peralatan keselamatan radiasi yang diperlukan untuk pemanfaatan tenaga nuklir; dan
5. e.memiliki prosedur kerja yang aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 4

(1)Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, persyaratan khusus diberlakukan terhadap:
1. a.pemanfaatan bahan nuklir; dan
2. b.instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi tinggi.
(2)Persyaratan khusus yang diberlakukan terhadap pemantauan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah:
1. a.mempunyai sistem pertanggungjawaban dan pengawasan bahan nuklir; dan
2. b.mempunyai sistem proteksi fisik bahan nuklir.
(3)Persyaratan khusus yang diberlakukan terhadap instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah:
1. a.menyampaikan dokumen Laporan Analisis Keselamatan yang selanjutnya disebut LAK; dan atau
2. b.wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL;
3. c.memenuhi persyaratan konstruksi.
(4)Ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban dan pengawasan bahan nuklir, serta sistem proteksi fisik bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan pembuatan dokumen LAK dan AMDAL, serta persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 5

(1)Permohonan izin diajukan kepada Badan Pengawas dengan mengisi formulir yang ditentukan.
(2)Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penilaian oleh Badan Pengawas.
(3)Keputusan …
(3)Keputusan penilaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah semua kelengkapan permohonan izin diterima dan memenuhi semua persyaratan.
(4)Untuk izin instalasi yang mempunyai dampak radiologi tinggi keputusan penilaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah semua kelengkapan permohonan izin diterima dan memenuhi semua persyaratan.
(5)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Badan Pengawas belum menerbitkan keputusan, maka dianggap izin disetujui.
(6)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib diterbitkan dan mulai berlaku sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).
(7)Untuk memeriksa kebenaran permohonan izin, Badan Pengawas dapat melakukan verifikasi.

Pasal 6

(1)Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas dikenakan biaya.
(2)Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan tujuan pemanfaatan tenaga nuklir.
(3)Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB III

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 7

(1)Izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Jangka waktu izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 8

Izin berakhir karena:

a.jangka waktunya berakhir;
b.pemegang izin perorangan meninggal dunia;
c.badan pemegang izin bubar;
d.dicabut oleh Badan Pengusaha.

Pasal 9

…

Pasal 9

(1)Apabila terjadi perubahan data perizinan sebelum izin berakhir, Pemegang izin harus segera mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang sudah diterbitkan.
(2)Apabila perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut:
1. a.spesifikasi teknik yang mempengaruhi keselamatan; dan atau
2. b.perubahan pemegang izin, harus diajukan sebagai permohonan izin baru.
(3)Instalasi yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)tidak boleh dioperasikan sebelum diterbitkan izin baru.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Pemegang izin mempunyai kewajiban:

a.memberikan kesempatan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas terhadap instalasi pemanfaatan tenaga nuklir.
b.melaksanakan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi sebelum bekerja, selama bekerja secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan, dan yang akan memutuskan hubungan kerja;
c.memberikan kesempatan untuk pemeriksaan terhadap pekerja radiasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas atau bekerjasama dengan instansi Pemerintah lain untuk menilai efek radiasi terhadap kesehatan;
d.menyelenggarakan dokumentasi mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan tenaga nuklir;
e.melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil budaya yang timbul akibat pemanfaatan tenaga nuklir terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja radiasi masyarakat dan lingkungan hidup;
f.mentaati peraturan, pedoman kerja dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dan instansi lain yang terkait;
g.memanfaatkan tenaga nuklir sesuai tujuan dalam izin;
h.melaporkan kepala Badan Pengawas dan atau instansi lain yang terkait apabila terjadi kecelakaan radiasi;
i.memberikan laporan mengenai pemantauan dosis radiasi pekerja radiasi;
j.melaporkan pemantauan daerah kerja dan lingkungan hidup untuk instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi tinggi kepada Badan Pengawas; dan
k.melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan untuk instalasi yang mempunyai dampak radiologi tinggi.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

(1)Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tenaga nuklir wajib mendapat izin dari Badan Pengawas.
(2)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3)Pemanfaatan tenaga nuklir dengan aktivitas dan paparan radiasi sangat rendah yang tidak membahayakan masyarakat, pekerja dan lingkungan hidup, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).
(4)Aktivitas dan paparan radiasi sangat rendah yang dikecualikan dari kewajiban mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 3

…

Pasal 3

Persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2), yang merupakan persyaratan umum, meliputi:
1. a.mempunyai izin usaha atau izin lain dari instansi yang bersangkutan;
2. b.mempunyai fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan;
3. c.mempunyai petugas ahli yang memenuhi kualifikasi untuk pemanfaatan tenaga nuklir;
4. d.mempunyai peralatan teknik dan peralatan keselamatan radiasi yang diperlukan untuk pemanfaatan tenaga nuklir; dan
5. e.memiliki prosedur kerja yang aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 4

(1)Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, persyaratan khusus diberlakukan terhadap:
1. a.pemanfaatan bahan nuklir; dan
2. b.instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi tinggi.
(2)Persyaratan khusus yang diberlakukan terhadap pemantauan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah:
1. a.mempunyai sistem pertanggungjawaban dan pengawasan bahan nuklir; dan
2. b.mempunyai sistem proteksi fisik bahan nuklir.
(3)Persyaratan khusus yang diberlakukan terhadap instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah:
1. a.menyampaikan dokumen Laporan Analisis Keselamatan yang selanjutnya disebut LAK; dan atau
2. b.wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL;
3. c.memenuhi persyaratan konstruksi.
(4)Ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban dan pengawasan bahan nuklir, serta sistem proteksi fisik bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan pembuatan dokumen LAK dan AMDAL, serta persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 5

(1)Permohonan izin diajukan kepada Badan Pengawas dengan mengisi formulir yang ditentukan.
(2)Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penilaian oleh Badan Pengawas.
(3)Keputusan …
(3)Keputusan penilaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah semua kelengkapan permohonan izin diterima dan memenuhi semua persyaratan.
(4)Untuk izin instalasi yang mempunyai dampak radiologi tinggi keputusan penilaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah semua kelengkapan permohonan izin diterima dan memenuhi semua persyaratan.
(5)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Badan Pengawas belum menerbitkan keputusan, maka dianggap izin disetujui.
(6)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib diterbitkan dan mulai berlaku sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).
(7)Untuk memeriksa kebenaran permohonan izin, Badan Pengawas dapat melakukan verifikasi.

Pasal 6

(1)Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas dikenakan biaya.
(2)Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan tujuan pemanfaatan tenaga nuklir.
(3)Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB III

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 7

(1)Izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Jangka waktu izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 8

Izin berakhir karena:

a.jangka waktunya berakhir;
b.pemegang izin perorangan meninggal dunia;
c.badan pemegang izin bubar;
d.dicabut oleh Badan Pengusaha.

Pasal 9

…

Pasal 9

(1)Apabila terjadi perubahan data perizinan sebelum izin berakhir, Pemegang izin harus segera mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang sudah diterbitkan.
(2)Apabila perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut:
1. a.spesifikasi teknik yang mempengaruhi keselamatan; dan atau
2. b.perubahan pemegang izin, harus diajukan sebagai permohonan izin baru.
(3)Instalasi yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)tidak boleh dioperasikan sebelum diterbitkan izin baru.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Pemegang izin mempunyai kewajiban:

a.memberikan kesempatan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas terhadap instalasi pemanfaatan tenaga nuklir.
b.melaksanakan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi sebelum bekerja, selama bekerja secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan, dan yang akan memutuskan hubungan kerja;
c.memberikan kesempatan untuk pemeriksaan terhadap pekerja radiasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas atau bekerjasama dengan instansi Pemerintah lain untuk menilai efek radiasi terhadap kesehatan;
d.menyelenggarakan dokumentasi mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan tenaga nuklir;
e.melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil budaya yang timbul akibat pemanfaatan tenaga nuklir terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja radiasi masyarakat dan lingkungan hidup;
f.mentaati peraturan, pedoman kerja dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dan instansi lain yang terkait;
g.memanfaatkan tenaga nuklir sesuai tujuan dalam izin;
h.melaporkan kepala Badan Pengawas dan atau instansi lain yang terkait apabila terjadi kecelakaan radiasi;
i.memberikan laporan mengenai pemantauan dosis radiasi pekerja radiasi;
j.melaporkan pemantauan daerah kerja dan lingkungan hidup untuk instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi tinggi kepada Badan Pengawas; dan
k.melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan untuk instalasi yang mempunyai dampak radiologi tinggi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2008