DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2008

Nomor: 29
Tahun: 2008
Ditetapkan: 11 April 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 174

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagai pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat, standar internasional yang berlaku, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2.Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari Sumber Radiasi Pengion.
3.Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion.
4.Sumber Radioaktif adalah zat radioaktif berbentuk padat yang terbungkus secara permanen dalam kapsul yang terikat kuat.
5.Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.
6.Seifgard adalah setiap tindakan yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan Pemanfaatan Bahan Nuklir hanya untuk maksud damai.
7.Program Proteksi Radiasi adalah tindakan sistematis dan terencana untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.
8.Penutupan adalah proses penghentian kegiatan Pemanfaatan zat radioaktif secara permanen.
9.Badan . . .
9.Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
10.Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.
11.Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang- undangan ketenaganukliran.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

a.persyaratan dan tata cara perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; dan
b.pengecualian dari kewajiban memiliki izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB II

PENGELOMPOKAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR

Pasal 3

(1)Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yang meliputi:
1. a.kelompok A;
2. b.kelompok B; dan
3. c.kelompok C.
(2)Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikelompokkan dalam kelompok A.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

a.ekspor zat radioaktif;
b.impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
c.impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik;
d.pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
e.pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik;
f.produksi pembangkit radiasi pengion;
g.produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
h.penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
1. 1.radiologi diagnostik dan intervensional;
2. 2.iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus;
3. 3.iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion;
4. 4.gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi;
5. 5.radiografi industri fasilitas terbuka;
6. 6.well logging;
7. 7.perunut;
8. 8.fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengion dengan energi sedang;
9. 9.radioterapi;
10. 10.fasilitas kalibrasi;
11. 11.radiografi industri fasilitas tertutup;
12. 12.fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;
13. 13.iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;
14. 14.iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;
15. 15.iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
16. 16.kedokteran nuklir diagnostik in vivo; dan
17. 17.kedokteran nuklir terapi.
i.produksi radioisotop; dan
j.pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

Pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dilaksanakan secara:

a.nonkomersial oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
b.komersial oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta yang bekerja sama dengan atau ditunjuk oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 6

Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi kegiatan:

a.penelitian dan pengembangan;
b.penambangan bahan galian nuklir;
c.pembuatan;
d.produksi;
e.penyimpanan;
f.pengalihan;
g.impor dan ekspor; dan
h.penggunaan.

Pasal 7

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

a.impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen;
b.penyimpanan zat radioaktif; dan
c.penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
1. 1.kedokteran nuklir diagnostik in vitro;
2. 2.fluoroskopi bagasi; dan
3. 3.gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah.

Pasal 8

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

a.ekspor pembangkit radiasi pengion;
b.impor . . .
b.impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
c.impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik; dan
d.penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan:
1. 1.zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.check-sources;
3. 3.zat radioaktif untuk kalibrasi;
4. 4.zat radioaktif untuk standardisasi; dan
5. 5.detektor bahan peledak.

Isi peraturan

Teks174PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagai pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat, standar internasional yang berlaku, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2.Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari Sumber Radiasi Pengion.
3.Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion.
4.Sumber Radioaktif adalah zat radioaktif berbentuk padat yang terbungkus secara permanen dalam kapsul yang terikat kuat.
5.Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.
6.Seifgard adalah setiap tindakan yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan Pemanfaatan Bahan Nuklir hanya untuk maksud damai.
7.Program Proteksi Radiasi adalah tindakan sistematis dan terencana untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.
8.Penutupan adalah proses penghentian kegiatan Pemanfaatan zat radioaktif secara permanen.
9.Badan . . .
9.Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
10.Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.
11.Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang- undangan ketenaganukliran.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

a.persyaratan dan tata cara perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; dan
b.pengecualian dari kewajiban memiliki izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB II

PENGELOMPOKAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR

Pasal 3

(1)Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yang meliputi:
1. a.kelompok A;
2. b.kelompok B; dan
3. c.kelompok C.
(2)Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikelompokkan dalam kelompok A.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

a.ekspor zat radioaktif;
b.impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
c.impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik;
d.pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
e.pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik;
f.produksi pembangkit radiasi pengion;
g.produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
h.penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
1. 1.radiologi diagnostik dan intervensional;
2. 2.iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus;
3. 3.iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion;
4. 4.gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi;
5. 5.radiografi industri fasilitas terbuka;
6. 6.well logging;
7. 7.perunut;
8. 8.fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengion dengan energi sedang;
9. 9.radioterapi;
10. 10.fasilitas kalibrasi;
11. 11.radiografi industri fasilitas tertutup;
12. 12.fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;
13. 13.iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;
14. 14.iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;
15. 15.iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
16. 16.kedokteran nuklir diagnostik in vivo; dan
17. 17.kedokteran nuklir terapi.
i.produksi radioisotop; dan
j.pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

Pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dilaksanakan secara:

a.nonkomersial oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
b.komersial oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta yang bekerja sama dengan atau ditunjuk oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 6

Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi kegiatan:

a.penelitian dan pengembangan;
b.penambangan bahan galian nuklir;
c.pembuatan;
d.produksi;
e.penyimpanan;
f.pengalihan;
g.impor dan ekspor; dan
h.penggunaan.

Pasal 7

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

a.impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen;
b.penyimpanan zat radioaktif; dan
c.penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
1. 1.kedokteran nuklir diagnostik in vitro;
2. 2.fluoroskopi bagasi; dan
3. 3.gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah.

Pasal 8

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

a.ekspor pembangkit radiasi pengion;
b.impor . . .
b.impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
c.impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik; dan
d.penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan:
1. 1.zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.check-sources;
3. 3.zat radioaktif untuk kalibrasi;
4. 4.zat radioaktif untuk standardisasi; dan
5. 5.detektor bahan peledak.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2000

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2000

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014