DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1971

Nomor: 67
Tahun: 1971
Ditetapkan: 30 Oktober 1971
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan Bentuk perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 126) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904).
(2)Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" dinyatakanbubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.
(3)Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MODAL PERUSAHAAN. Pasal 2.
(1)Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1)Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Modal Perusahaan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara
(3)Neraca pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 4. Pelaksanaan Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan- ketuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 4 tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 2959) dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894). Pasal 4.
(1)Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dengan disertai hak-substitusi, kepada Menteri Perhubungan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada Menteri Perhubungan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894). KETENTUAN PENUTUP. Pasal 5. Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 126) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 6. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri. Pasal 7. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Oktober 1971 Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 30 Oktober 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia ALAMSJAH Letnan Jenderal TNI Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1971/87

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 126) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904).
(2)Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" dinyatakanbubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.
(3)Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MODAL PERUSAHAAN. Pasal 2.
(1)Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1)Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Modal Perusahaan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara
(3)Neraca pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 4. Pelaksanaan Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan- ketuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 4 tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 2959) dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894). Pasal 4.
(1)Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dengan disertai hak-substitusi, kepada Menteri Perhubungan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada Menteri Perhubungan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894). KETENTUAN PENUTUP. Pasal 5. Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 126) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 6. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri. Pasal 7. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Oktober 1971 Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 30 Oktober 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia ALAMSJAH Letnan Jenderal TNI Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1971/87

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1971

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2001