Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2013
- Nomor
- 69
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur; Mengingat: . . . Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR. Pasal I Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
dan
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 170 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR I. UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur merupakan peraturan pelaksanaan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri, dan Penerima Pensiun Janda/Duda Pensiunan Pegawai Negeri yang menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur tidak mengatur mengenai hak Pegawai Negeri atas pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun bagi Pegawai Negeri yang diberhentikan tanpa hak pensiun. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur merupakan peraturan yang mengatur secara khusus hak Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri, dan Penerima Pensiun Janda/Duda Pensiunan Pegawai Negeri yang berpindah kewarganegaraan maka ketentuan mengenai pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun bagi Pegawai Negeri dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur. Ketentuan . . . Ketentuan mengenai pengaturan pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur sebagai dukungan implementasi atas rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste serta sebagai instrumen kebijakan dalam mengelola hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Timor Leste. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) Apabila Nilai Tabungan Hari Tua atau Nilai Tunai Pokok Tabungan Perumahan yang pernah diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima maka kepada yang bersangkutan diberikan selisih nilai tunai tersebut. Apabila Nilai Tabungan Hari Tua atau Nilai Tunai Pokok Tabungan Perumahan yang pernah diterima lebih besar dari yang seharusnya diterima maka selisihnya tidak perlu ditarik kembali. Nilai Tunai Iuran Pensiun diberikan kepada peserta apabila peserta tidak mempunyai hak pensiun. Dalam hal peserta telah menikmati hak pensiun, Nilai Tunai Iuran Pensiun tidak dapat diberikan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . Ayat (3) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5458
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)