Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun Bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 44); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR.
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
…
Pensiunan Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia, hak pensiunnya hapus pada saat berakhirnya Pemerintahan Transisi UNTAET.
…
Pegawai Negeri sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta pensiunan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus membuat pernyataan secara tertulis mengenai status kewarganegaraannya.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)