DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Nomor: 5
Tahun: 2001
Ditetapkan: 9 Februari 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di bekas Propinsi Timor Timur terdapat Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri, dan Penerima Pensiun Janda/Duda Pensiunan Pegawai Negeri yang menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk tertib administrasi Pegawai Negeri, dipandang perlu mengatur pemberhentian Pegawai Negeri dan pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur;
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
7.Undang- …
7.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2948);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun Bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 44); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri adalah :

a.Pegawai Negeri Sipil;
b.Anggota Tentara Nasional Indonesia;
c.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1. 2.Pensiunan Pegawai Negeri adalah :
a.Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
b.Pensiunan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Penerima Pensiun Janda/Duda/Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c.Pensiunan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penerima Pensiun Janda/Duda/Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang sejak jajak pendapat tidak menerima gaji dan menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri pada akhir bulan Agustus 1999.
(2)Pegawai Negeri yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih menerima gaji, apabila menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia diberhentikan pada akhir bulan yang bersangkutan terakhir menerima gaji atau pada akhir bulan ditetapkannya surat keputusan pemberhentian.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang tetap memilih menjadi Warga Negara Republik Indonesia dan masih ingin bekerja sebagai Pegawai Negeri segera ditetapkan pemindahannya.
(2)Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan :
1. a.Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Panglima Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Kepada Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan hak-hak berupa :
1. a.Nilai Tunai Tabungan Hari Tua bagi yang belum pernah diberikan uang muka Tabungan Hari Tua; dan
2. b.Nilai Tunai Pokok Tabungan Perumahan, bagi yang belum pernah diberikan dana bantuan perumahan.
(2)Nilai Tunai Tabungan Hari Tua dan Nilai Tunai Pokok Tabungan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan oleh :
1. a.PT. TASPEN (Persero) bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.PT. ASABRI dan BP. TWP TNI/POLRI bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

Pasal 5

Pensiunan Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia, hak pensiunnya hapus pada saat berakhirnya Pemerintahan Transisi UNTAET.

Pasal 6

…

Pasal 6

Pegawai Negeri sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta pensiunan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus membuat pernyataan secara tertulis mengenai status kewarganegaraannya.

Pasal 7

(1)Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan keputusan :
1. a.pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. b.pembatalan surat keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
3. c.pembatalan surat keputusan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil.
(2)Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan keputusan :
1. a.pemberhentian Anggota Tentara Nasional Indonesia;
2. b.pembatalan surat keputusan pensiun Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.pembatalan surat keputusan pensiun janda/duda/anak yatim-piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia.
(3)Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan keputusan :
1. a.pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.pembatalan surat keputusan pensiun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. c.pembatalan surat keputusan pensiun janda/duda/anak yatim-piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di bekas Propinsi Timor Timur terdapat Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri, dan Penerima Pensiun Janda/Duda Pensiunan Pegawai Negeri yang menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk tertib administrasi Pegawai Negeri, dipandang perlu mengatur pemberhentian Pegawai Negeri dan pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur;
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
7.Undang- …
7.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2948);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun Bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 44); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri adalah :

a.Pegawai Negeri Sipil;
b.Anggota Tentara Nasional Indonesia;
c.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1. 2.Pensiunan Pegawai Negeri adalah :
a.Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
b.Pensiunan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Penerima Pensiun Janda/Duda/Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c.Pensiunan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penerima Pensiun Janda/Duda/Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang sejak jajak pendapat tidak menerima gaji dan menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri pada akhir bulan Agustus 1999.
(2)Pegawai Negeri yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih menerima gaji, apabila menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia diberhentikan pada akhir bulan yang bersangkutan terakhir menerima gaji atau pada akhir bulan ditetapkannya surat keputusan pemberhentian.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang tetap memilih menjadi Warga Negara Republik Indonesia dan masih ingin bekerja sebagai Pegawai Negeri segera ditetapkan pemindahannya.
(2)Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan :
1. a.Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Panglima Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Kepada Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan hak-hak berupa :
1. a.Nilai Tunai Tabungan Hari Tua bagi yang belum pernah diberikan uang muka Tabungan Hari Tua; dan
2. b.Nilai Tunai Pokok Tabungan Perumahan, bagi yang belum pernah diberikan dana bantuan perumahan.
(2)Nilai Tunai Tabungan Hari Tua dan Nilai Tunai Pokok Tabungan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan oleh :
1. a.PT. TASPEN (Persero) bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.PT. ASABRI dan BP. TWP TNI/POLRI bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

Pasal 5

Pensiunan Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia, hak pensiunnya hapus pada saat berakhirnya Pemerintahan Transisi UNTAET.

Pasal 6

…

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan keputusan :
1. a.pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. b.pembatalan surat keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
3. c.pembatalan surat keputusan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil.
(2)Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan keputusan :
1. a.pemberhentian Anggota Tentara Nasional Indonesia;
2. b.pembatalan surat keputusan pensiun Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.pembatalan surat keputusan pensiun janda/duda/anak yatim-piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia.
(3)Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan keputusan :
1. a.pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.pembatalan surat keputusan pensiun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. c.pembatalan surat keputusan pensiun janda/duda/anak yatim-piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1988

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1988

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2000