DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2000

Nomor: 7
Tahun: 2000
Ditetapkan: 21 Februari 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur mengenai kepelautan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELAUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut;
2.Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil;
3.Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal;
4.Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh Menteri atau yang diberi kewenangan oleh Menteri;
5.Perjanjian …
5.Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan;
6.Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT adalah satuan volume kapal;
7.Kilowatt yang selanjutnya disebut KW adalah satuan kekuatan mesin kapal;
8.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

BAB II

PELAUT

Pasal 2

(1)Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pelaut yang bekerja pada:
1. a.kapal layar motor;
2. b.kapal layar;
3. c.kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35;
4. d.kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga;
5. e.kapal-kapal khusus.
(3)Ketentuan mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi setiap pelaut yang bekerja di kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PENGAWAKAN KAPAL NIAGA DAN KEWENANGAN JABATAN

Pasal 3

(1)Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan.
(2)Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sertifikat Keahlian Pelaut;
2. b.Sertifikat Keterampilan Pelaut.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
1. a.Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika;
2. b.Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan;
3. c.Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika.
(2)Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut;
2. b.Sertifikat Keterampilan Khusus.

Pasal 5

(1)Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I;
2. b.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;
3. c.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III;
4. d.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV;
5. e.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V;
6. f.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar.
(2)Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I;
2. b.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II;
3. c.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III;
4. d.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV;
5. e.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat V;
6. f.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat Dasar.
(3)Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Sertifikat Radio Elektronika Kelas I;
2. b.Sertifikat Radio Elektronika Kelas II;
3. c.Sertifikat Operator Umum;
4. d.Sertifikat Operator Terbatas.

Pasal 6

(1)Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan (Basic Safety Training).
(2)Jenis …
(2)Jenis Sertifikat Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
1. a.Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (Tanker Safety);
2. b.Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro;
3. c.Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (Survival Craft dan Rescue Boats);
4. d.Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat (Fast Rescue Boats);
5. e.Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut (Advance Fire Fighting);
6. f.Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama (Medical Emergency First Aid);
7. g.Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal (Medical Care on Boats);
8. h.Sertifikat Radar Simulator;
9. i.Sertifikat ARPA Simulator;

Pasal 7

(1)Pada setiap kapal yang berlayar, harus berdinas:
1. a.seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal;
2. b.sejumlah rating yang memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah perwira kapal dan rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)Kewenangan jabatan di atas kapal diberikan kepada pemegang sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat yang dimiliki.
(2)Kewenangan jabatan di atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur mengenai kepelautan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELAUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut;
2.Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil;
3.Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal;
4.Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh Menteri atau yang diberi kewenangan oleh Menteri;
5.Perjanjian …
5.Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan;
6.Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT adalah satuan volume kapal;
7.Kilowatt yang selanjutnya disebut KW adalah satuan kekuatan mesin kapal;
8.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

BAB II

PELAUT

Pasal 2

(1)Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pelaut yang bekerja pada:
1. a.kapal layar motor;
2. b.kapal layar;
3. c.kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35;
4. d.kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga;
5. e.kapal-kapal khusus.
(3)Ketentuan mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi setiap pelaut yang bekerja di kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PENGAWAKAN KAPAL NIAGA DAN KEWENANGAN JABATAN

Pasal 3

(1)Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan.
(2)Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sertifikat Keahlian Pelaut;
2. b.Sertifikat Keterampilan Pelaut.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
1. a.Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika;
2. b.Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan;
3. c.Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika.
(2)Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut;
2. b.Sertifikat Keterampilan Khusus.

Pasal 5

(1)Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I;
2. b.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;
3. c.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III;
4. d.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV;
5. e.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V;
6. f.Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar.
(2)Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I;
2. b.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II;
3. c.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III;
4. d.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV;
5. e.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat V;
6. f.Sertifikat Ahli Teknika Tingkat Dasar.
(3)Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Sertifikat Radio Elektronika Kelas I;
2. b.Sertifikat Radio Elektronika Kelas II;
3. c.Sertifikat Operator Umum;
4. d.Sertifikat Operator Terbatas.

Pasal 6

(1)Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan (Basic Safety Training).
(2)Jenis …
(2)Jenis Sertifikat Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
1. a.Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (Tanker Safety);
2. b.Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro;
3. c.Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (Survival Craft dan Rescue Boats);
4. d.Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat (Fast Rescue Boats);
5. e.Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut (Advance Fire Fighting);
6. f.Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama (Medical Emergency First Aid);
7. g.Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal (Medical Care on Boats);
8. h.Sertifikat Radar Simulator;
9. i.Sertifikat ARPA Simulator;

Pasal 7

(1)Pada setiap kapal yang berlayar, harus berdinas:
1. a.seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal;
2. b.sejumlah rating yang memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah perwira kapal dan rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)Kewenangan jabatan di atas kapal diberikan kepada pemegang sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat yang dimiliki.
(2)Kewenangan jabatan di atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2017