Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2017
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 212
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
Mengingat MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
8. 9. 10. 11. t2. 13. 14. 15. t6. t7. PRES IDEN Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Wilayah Terbuka Panas Bumi adalah wilayah yang diduga memiliki potensi Panas Bumi di luar batas-batas koordinat Wilayah Kerja. Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi terkait Panas Bumi. Pihak Lain adalah Badan Usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi. Wilayah Penugasan adalah Wilayah Terbuka Panas Bumi dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditawarkan kepada Pihak Lain untuk dilakukan PSP atau PSPE. Komitmen Eksplorasi adalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran yang disampaikan secara berkala oleh Pihak Lain dan/atau pemegang IPB untuk jangka waktu tertentu.
REPUJSo=t,',?Sf;*==,o
BAB II ... PRES IDEN BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG
BAB II
Penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung di seluruh wilayah Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan dan f atau dikoordinasikan oleh Menteri.
{2) Pembuatan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
PRES IDEN
dan
BAB III WILAYAH KERJA
BAB III
{41 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Survei pendahuluan atau survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). REPU JSott,',?Sf;* r,o
Dalam menetapkan Wilayah Kerja dalam Pasal 4 ayat (21 dan ayat perencanaan dan penyiapan Wilayah sebagaimana dimaksud (3), Menteri melakukan Kerja. (1) (2) (1)
Menteri menyusun perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan rencana umum ketenagalistrikan nasional. Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Bagian Ketiga Penyiapan Wilayah Kerja
Menteri melakukan penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk menentukan cadangan Panas Bumi, luas, dan batas-batas koordinat Wilayah Kerja berdasarkan Data dan Informasi panas Bumi hasil:
Dalam penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, serta dapat melibatkan pakar. Paragraf 2 ... PRES IDEN Paragraf 2 Survei Pendahuluan
(21 Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota.
Paragraf 3 Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
Menteri melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi pada Wilayah Terbuka Panas Bumi. Dalam pelaksanaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Sebelum melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi, Menteri melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Et{*?^ Si\, q*y -r*qyrq4g PRES IDEN
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 4 Penugasan Kepada Pihak Lain Pasal 1 1 Dalam melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri dapat menugasi Pihak Lain. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada perguruan tinggi atau lembaga penelitian. PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b diberikan kepada Badan Usaha.
Menteri menawarkan Wilayah Penugasan secara terbuka kepada Pihak Lain untuk dilakukan PSP atau pSpE. Penawaran Wilayah Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat dilakukan beberapa kati dalam 1 (satu) tahun. (1) (2) (3) (4) (1)
REPUJin=t,1"5f;*r=,o _ 10_
Membuka PDF…