DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2014

Nomor: 75
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 www.peraturan.go.id 2014, No.261 2 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Menteri dapat menugaskan kepada Pihak Lain untuk melakukan Survei Pendahuluan.
(2)Gubernur, bupati/walikota atau Pihak Lain dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah untuk dilakukan penugasan Survei Pendahuluan.
(3)Penugasan Survei Pendahuluan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penugasan Survei Pendahuluan yang diusulkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penawaran.
(4)Pelaksanaan penawaran penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Menteri dengan cara: www.peraturan.go.id 2014, No.261 3
1. a.pengumuman melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; dan/atau
2. b.promosi melalui berbagai forum, baik nasional maupun internasional.
(5)Penugasan Survei Pendahuluan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan atas biaya Pihak Lain.
(6)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota setempat dengan melampirkan peta wilayah yang dimohon.
(2)Proses penugasan Survei Pendahuluan dilakukan dengan mekanisme pemilihan pemohon yang terbaik (beauty contest).

3.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Menteri menetapkan besaran harga dasar data pada Wilayah Kerja hasil Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan mengenai penetapan dan pengaturan harga patokan pembelian uap dan/atau tenaga listrik Panas Bumi diatur dengan Peraturan Menteri.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2014, No.261 4

Pasal 19

Untuk menjamin ketersediaan listrik bagi kepentingan umum, Menteri dapat menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk membeli uap dan/atau tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk ditawarkan kepada Badan Usaha.
(2)Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum.
(3)Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas:
1. a.membentuk panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang keanggotaannya berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara Pelelangan Wilayah Kerja, substansi pengusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya, serta hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur- unsur di dalam maupun di luar instansi yang bersangkutan; dan
2. b.menetapkan Badan Usaha pemenang pelelangan berdasarkan hasil Pelelangan Wilayah Kerja.
(4)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaporkan hasil pelaksanaan Pelelangan Wilayah Kerja kepada Menteri.
(5)Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;
2. b.menyiapkan Dokumen Lelang;
3. c.mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;
4. d.menilai kualifikasi Badan Usaha pada tahap kesatu;
5. e.melakukan evaluasi terhadap penawaran pada tahap kedua;
6. f.mengusulkan calon pemenang; dan
7. g.membuat berita acara hasil Pelelangan Wilayah Kerja. www.peraturan.go.id 2014, No.261 5
(6)Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a masing-masing terdiri atas:
1. a.panitia Pelelangan Wilayah Kerja lintas provinsi dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat, serta dapat mengikutsertakan instansi terkait;
2. b.panitia Pelelangan Wilayah Kerja lintas kabupaten/kota dibentuk oleh gubernur yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terkait, serta dapat mengikutsertakan instansi terkait; dan
3. c.panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang berada pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dapat mengikutsertakan instansi terkait.
(7)Dalam proses Pelelangan Wilayah Kerja, panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang Panas Bumi dan ketenagalistrikan.

7.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja menyiapkan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b yang berisi persyaratan dan tata cara pelelangan sebagai berikut:

a.persyaratan administratif, teknis, dan keuangan;
b.prosedur pelaksanaan pelelangan;
c.jadwal pelaksanaan pelelangan;
d.metode penyampaian dokumen penawaran; dan
e.metode evaluasi penawaran.
1. 8.Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2014, No.261 6

Pasal 22

(1)Badan Usaha yang dapat mengikuti Pelelangan Wilayah Kerja harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.surat permohonan IUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
2. b.identitas Badan Usaha yang terdiri atas akta pendirian Badan Usaha dan akta perubahan;
3. c.profil Badan Usaha;
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. e.Pakta Integritas; dan
6. f.surat pernyataan adanya kesepakatan dan penunjukan Badan Usaha sebagai wakil konsorsium yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sampai dengan IUP ditetapkan, jika dinyatakan sebagai pemenang pelelangan untuk peserta yang berbentuk konsorsium.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.mempunyai pengalaman di bidang pengusahaan Panas Bumi atau minyak dan gas bumi dari perusahaan atau perusahaan induknya, dan/atau salah satu anggota konsorsiumnya;
2. b.mempunyai tenaga ahli di bidang Panas Bumi atau minyak dan gas bumi dengan kualifikasi berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dan tenaga ahli di bidang ketenagalistrikan dengan kualifikasi berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; dan
3. c.mempunyai struktur organisasi proyek paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.Kepala Proyek;
  2. 2.Bagian Eksplorasi terdiri dari subbagian geologi, geofisika, geokimia dan reservoir; dan
  3. 3.Bagian Perekayasa Keteknikan (Engineering), disertai dengan namanya.
(4)Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: www.peraturan.go.id 2014, No.261 7
1. a.bukti jaminan lelang paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana biaya Eksplorasi tahun pertama yang ditetapkan oleh panitia Pelelangan Wilayah Kerja dari bank yang dimiliki oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atas nama panitia Pelelangan Wilayah Kerja;
2. b.surat pernyataan kesanggupan menyediakan pendanaan untuk pengembangan proyek dengan dilampirkan bukti yang mendukung surat pernyataan tersebut; dan
3. c.kemampuan keuangan untuk melaksanakan rencana Eksplorasi 3 (tiga) tahun pertama yang ditunjukkan dalam:
  1. 1.laporan keuangan tahunan (annual financial statement) untuk 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan Usaha, konsorsium, atau induk perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini minimum wajar; atau
  2. 2.surat keterangan dari bank yang berstatus badan usaha milik negara atau bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa peserta lelang memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai rencana kerja Eksplorasi 3 (tiga) tahun pertama.
(5)Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a akan dikembalikan beserta bunganya kepada Badan Usaha paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:
1. a.dinyatakan tidak lulus tahap kesatu; atau
2. b.ditetapkannya IUP bagi yang lulus tahap kesatu.
  1. 9.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Prosedur pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

a.tahap kesatu, terdiri atas:
1. 1.pengumuman Pelelangan Wilayah Kerja;
2. 2.pengambilan Dokumen Lelang;
3. 3.penjelasan Dokumen Lelang;
4. 4.pemasukan dokumen penawaran;
5. 5.evaluasi dokumen penawaran;
6. 6.klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen penawaran;
7. 7.penetapan hasil pelelangan; www.peraturan.go.id 2014, No.261 8
8. 8.pengumuman hasil pelelangan;
9. 9.masa sanggah pelelangan; dan
10. 10.penjelasan sanggahan.
b.tahap kedua, terdiri atas:
1. 1.undangan kepada peserta yang lulus tahap kesatu;
2. 2.pengambilan Dokumen Lelang;
3. 3.penjelasan Dokumen Lelang;
4. 4.pemasukan dokumen penawaran sampul 1 dan sampul 2;
5. 5.pembukaan dokumen penawaran sampul 1;
6. 6.evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran sampul 1;
7. 7.penetapan hasil evaluasi dokumen penawaran sampul 1;
8. 8.masa sanggah;
9. 9.penjelasan sanggahan;
10. 10.pembukaan dokumen penawaran sampul 2;
11. 11.evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran sampul 2;
12. 12.penyampaian hasil evaluasi dokumen penawaran sampul 2 kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
13. 13.penetapan dan pengumuman pemenang pelelangan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
14. 14.masa sanggah; dan
15. 15.penjelasan masa sanggah.

Pasal 22B

Jadwal pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mengikuti prosedur pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan Pasal 22A.

10.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 www.peraturan.go.id 2014, No.261 2 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Menteri dapat menugaskan kepada Pihak Lain untuk melakukan Survei Pendahuluan.
(2)Gubernur, bupati/walikota atau Pihak Lain dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah untuk dilakukan penugasan Survei Pendahuluan.
(3)Penugasan Survei Pendahuluan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penugasan Survei Pendahuluan yang diusulkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penawaran.
(4)Pelaksanaan penawaran penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Menteri dengan cara: www.peraturan.go.id 2014, No.261 3
1. a.pengumuman melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; dan/atau
2. b.promosi melalui berbagai forum, baik nasional maupun internasional.
(5)Penugasan Survei Pendahuluan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan atas biaya Pihak Lain.
(6)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota setempat dengan melampirkan peta wilayah yang dimohon.
(2)Proses penugasan Survei Pendahuluan dilakukan dengan mekanisme pemilihan pemohon yang terbaik (beauty contest).

3.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Menteri menetapkan besaran harga dasar data pada Wilayah Kerja hasil Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan mengenai penetapan dan pengaturan harga patokan pembelian uap dan/atau tenaga listrik Panas Bumi diatur dengan Peraturan Menteri.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2014, No.261 4

Pasal 19

6.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk ditawarkan kepada Badan Usaha.
(2)Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum.
(3)Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas:
1. a.membentuk panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang keanggotaannya berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara Pelelangan Wilayah Kerja, substansi pengusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya, serta hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur- unsur di dalam maupun di luar instansi yang bersangkutan; dan
2. b.menetapkan Badan Usaha pemenang pelelangan berdasarkan hasil Pelelangan Wilayah Kerja.
(4)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaporkan hasil pelaksanaan Pelelangan Wilayah Kerja kepada Menteri.
(5)Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;
2. b.menyiapkan Dokumen Lelang;
3. c.mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;
4. d.menilai kualifikasi Badan Usaha pada tahap kesatu;
5. e.melakukan evaluasi terhadap penawaran pada tahap kedua;
6. f.mengusulkan calon pemenang; dan
7. g.membuat berita acara hasil Pelelangan Wilayah Kerja. www.peraturan.go.id 2014, No.261 5
(6)Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a masing-masing terdiri atas:
1. a.panitia Pelelangan Wilayah Kerja lintas provinsi dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat, serta dapat mengikutsertakan instansi terkait;
2. b.panitia Pelelangan Wilayah Kerja lintas kabupaten/kota dibentuk oleh gubernur yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terkait, serta dapat mengikutsertakan instansi terkait; dan
3. c.panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang berada pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dapat mengikutsertakan instansi terkait.
(7)Dalam proses Pelelangan Wilayah Kerja, panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang Panas Bumi dan ketenagalistrikan.

7.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja menyiapkan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b yang berisi persyaratan dan tata cara pelelangan sebagai berikut:

a.persyaratan administratif, teknis, dan keuangan;
b.prosedur pelaksanaan pelelangan;
c.jadwal pelaksanaan pelelangan;
d.metode penyampaian dokumen penawaran; dan
e.metode evaluasi penawaran.
1. 8.Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2014, No.261 6

Pasal 22

(1)Badan Usaha yang dapat mengikuti Pelelangan Wilayah Kerja harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.surat permohonan IUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
2. b.identitas Badan Usaha yang terdiri atas akta pendirian Badan Usaha dan akta perubahan;
3. c.profil Badan Usaha;
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. e.Pakta Integritas; dan
6. f.surat pernyataan adanya kesepakatan dan penunjukan Badan Usaha sebagai wakil konsorsium yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sampai dengan IUP ditetapkan, jika dinyatakan sebagai pemenang pelelangan untuk peserta yang berbentuk konsorsium.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.mempunyai pengalaman di bidang pengusahaan Panas Bumi atau minyak dan gas bumi dari perusahaan atau perusahaan induknya, dan/atau salah satu anggota konsorsiumnya;
2. b.mempunyai tenaga ahli di bidang Panas Bumi atau minyak dan gas bumi dengan kualifikasi berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dan tenaga ahli di bidang ketenagalistrikan dengan kualifikasi berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; dan
3. c.mempunyai struktur organisasi proyek paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.Kepala Proyek;
  2. 2.Bagian Eksplorasi terdiri dari subbagian geologi, geofisika, geokimia dan reservoir; dan
  3. 3.Bagian Perekayasa Keteknikan (Engineering), disertai dengan namanya.
(4)Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: www.peraturan.go.id 2014, No.261 7
1. a.bukti jaminan lelang paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana biaya Eksplorasi tahun pertama yang ditetapkan oleh panitia Pelelangan Wilayah Kerja dari bank yang dimiliki oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atas nama panitia Pelelangan Wilayah Kerja;
2. b.surat pernyataan kesanggupan menyediakan pendanaan untuk pengembangan proyek dengan dilampirkan bukti yang mendukung surat pernyataan tersebut; dan
3. c.kemampuan keuangan untuk melaksanakan rencana Eksplorasi 3 (tiga) tahun pertama yang ditunjukkan dalam:
  1. 1.laporan keuangan tahunan (annual financial statement) untuk 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan Usaha, konsorsium, atau induk perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini minimum wajar; atau
  2. 2.surat keterangan dari bank yang berstatus badan usaha milik negara atau bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan bahwa peserta lelang memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai rencana kerja Eksplorasi 3 (tiga) tahun pertama.
(5)Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a akan dikembalikan beserta bunganya kepada Badan Usaha paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:
1. a.dinyatakan tidak lulus tahap kesatu; atau
2. b.ditetapkannya IUP bagi yang lulus tahap kesatu.
  1. 9.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Prosedur pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

a.tahap kesatu, terdiri atas:
1. 1.pengumuman Pelelangan Wilayah Kerja;
2. 2.pengambilan Dokumen Lelang;
3. 3.penjelasan Dokumen Lelang;
4. 4.pemasukan dokumen penawaran;
5. 5.evaluasi dokumen penawaran;
6. 6.klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen penawaran;
7. 7.penetapan hasil pelelangan; www.peraturan.go.id 2014, No.261 8
8. 8.pengumuman hasil pelelangan;
9. 9.masa sanggah pelelangan; dan
10. 10.penjelasan sanggahan.
b.tahap kedua, terdiri atas:
1. 1.undangan kepada peserta yang lulus tahap kesatu;
2. 2.pengambilan Dokumen Lelang;
3. 3.penjelasan Dokumen Lelang;
4. 4.pemasukan dokumen penawaran sampul 1 dan sampul 2;
5. 5.pembukaan dokumen penawaran sampul 1;
6. 6.evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran sampul 1;
7. 7.penetapan hasil evaluasi dokumen penawaran sampul 1;
8. 8.masa sanggah;
9. 9.penjelasan sanggahan;
10. 10.pembukaan dokumen penawaran sampul 2;
11. 11.evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran sampul 2;
12. 12.penyampaian hasil evaluasi dokumen penawaran sampul 2 kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
13. 13.penetapan dan pengumuman pemenang pelelangan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
14. 14.masa sanggah; dan
15. 15.penjelasan masa sanggah.

Pasal 22B

Jadwal pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mengikuti prosedur pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan Pasal 22A.

10.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 22B

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 22B

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2016