Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2018
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 60
menetapkan permohonan Restitusi. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tu.iuh) Hari terhitung sejak tanggal penetapan. LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebaga:imana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal menerima penetapar. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetaPan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O dan Pasal 3l paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada LPSK dengan tembusan ke pengadilan.
$).) -rlp4€ (3) (4)
Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
Dalam hat pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban melampa.ui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya mel,aporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK. Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling Lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima,
Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan penetapan pengadilan kepa.da Korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. (1)
(2t PRESIOEN Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.
Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadiian, LPSK menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penuntut umum.
Dalam hal Korban tindak pidana diberikan kepada Keluarga Korban Korban. meninggal dunia, Restitusi yang merupakan ahli waris BAB III PEMBERIAN BANTUAN
BAB III
(l) Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh Bantuan.
(3)
Permohonan Bantuan sebegaimana dimaksud pada ayat l2l diajukan oleh Saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau kuasanya. Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diqiukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.
Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memuat paling sedikit:
Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
(r) (2t
d. c. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk Saksi dan/atau Korban tindak pidana terorisme, yang menunjukkan pemohon sebagai Saksi dan/ atau Korban atau Keluarga Saksi danlatau Korban tindak pidana terorisme; surat keterangan atau dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat; surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keiuarga; dan surat kuasa khusus, jika permohonan Bantuan diajukan oleh kuasa Saksi dan/atau Korban atau kuasa Keluarga.
LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan Bantuan diterima. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Pemohon dalam jangka waktu paling larna 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi permohonan. e.
(3)
Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, LPSK dapat meminta keterangan kepada Saksi, Korban, Keluarga, atau kuasanya.
LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan / rehabilitasi.
(l) Pemberian Bantuan ditetapkan dengan Keputusan LPSK. (21 Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat paling sedikit: a, identitas Saksi dan/atau Korban;
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)