DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2015

Nomor: 70
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai. . .
1.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
5.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
6.Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
7.Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8.Iuran. . .
8.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja.
9.Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Peserta.
12.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
13.Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.
14.Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola Program JKK dan JKM bagi Peserta.

Pasal 2

(1)Program perlindungan yang diselenggarakan oleh Pengelola Program terdiri atas:
1. a.JKK; dan
2. b.JKM.
(2)Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepesertaan;
2. b.manfaat; dan
3. c.Iuran.

Pasal 3

(1)Pemberi Kerja wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta.
(2)Kewajiban. . .
(2)Kewajiban Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran Peserta dan pembayaran Iuran.

BAB II

PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

Peserta JKK dan JKM terdiri atas:

a.Calon PNS;
b.PNS; dan
c.PPPK.

Pasal 5

Kepesertaan untuk Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak tanggal pengangkatan dan Gajinya dibayarkan.

Pasal 6

Kepesertaan dalam JKK dan JKM berakhir apabila Peserta:

a.diberhentikan sebagai PNS; atau
b.diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 7

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).

BAB III

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 8

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi:

a.dalam menjalankan tugas kewajiban;
b.dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
c.karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
d.dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
e.yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

Pasal 9

Manfaat JKK meliputi:

a.perawatan;
b.santunan; dan
c.tunjangan cacat.

Pasal 10

(1)Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
1. a.pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. b.perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. c.rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
4. d.perawatan intensif;
5. e.penunjang diagnostik;
6. f.pengobatan;
7. g.pelayanan khusus;
8. h.alat kesehatan dan implant;
9. i.jasa dokter/medis;
10. j.operasi;
11. k.transfusi darah; dan/atau
12. l.rehabilitasi medik.
(2)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Peserta sembuh.

Pasal 11

(1)Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.
(2)Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
(3)Dalam. . .
(3)Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di dalam negeri, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
(4)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai. . .
1.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
5.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
6.Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
7.Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8.Iuran. . .
8.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja.
9.Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Peserta.
12.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
13.Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.
14.Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola Program JKK dan JKM bagi Peserta.

Pasal 2

(1)Program perlindungan yang diselenggarakan oleh Pengelola Program terdiri atas:
1. a.JKK; dan
2. b.JKM.
(2)Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepesertaan;
2. b.manfaat; dan
3. c.Iuran.

Pasal 3

(1)Pemberi Kerja wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta.
(2)Kewajiban. . .
(2)Kewajiban Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran Peserta dan pembayaran Iuran.

BAB II

PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

Peserta JKK dan JKM terdiri atas:

a.Calon PNS;
b.PNS; dan
c.PPPK.

Pasal 5

Kepesertaan untuk Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak tanggal pengangkatan dan Gajinya dibayarkan.

Pasal 6

Kepesertaan dalam JKK dan JKM berakhir apabila Peserta:

a.diberhentikan sebagai PNS; atau
b.diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 7

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).

BAB III

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 8

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi:

a.dalam menjalankan tugas kewajiban;
b.dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
c.karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
d.dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
e.yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

Pasal 9

Manfaat JKK meliputi:

a.perawatan;
b.santunan; dan
c.tunjangan cacat.

Pasal 10

(1)Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
1. a.pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. b.perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. c.rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
4. d.perawatan intensif;
5. e.penunjang diagnostik;
6. f.pengobatan;
7. g.pelayanan khusus;
8. h.alat kesehatan dan implant;
9. i.jasa dokter/medis;
10. j.operasi;
11. k.transfusi darah; dan/atau
12. l.rehabilitasi medik.
(2)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Peserta sembuh.

Pasal 11

(1)Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.
(2)Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
(3)Dalam. . .
(3)Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di dalam negeri, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
(4)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017