(1)Penetapan lokasi tanah dan/atau perairan, serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2)Penetapan...
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
a.Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I;
b.pertumbuhan ekonomi;
c.kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum;
d.kelestarian lingkungan;
e.keamanan dan keselamatan penerbangan;
f.keterpaduan intra dan antar moda; dan
g.pertahanan keamanan negara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal .7
(1)Penyelenggaraan bandar udara umum harus menguasai tanah dan/atau perairan dan ruang udara pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk keperluan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan fasilitas penunjang bandar udara umum.
(2)Penetapan luas tanah dan/atau perairan dan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada penatagunaan tanah dan/atau perairan dan ruang udara yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak bandar udara umum.
(3)Kawasan...
(3)Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal .9
(1)Daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)digunakan untuk :
a.fasilitas pokok bandar udara, yang meliputi :
1) fasilitas sisi udara; 2) fasilitas sisi darat; 3) fasilitas navigasi penerbangan; 4) fasilitas alat bantu pendaratan visual; 5) fasilitas komunikasi penerbangan.
b.fasilitas penunjang bandar udara, yang meliputi :
1) fasilitas penginapan/hotel; 2) fasilitas penyediaan toko dan restoran; 3) fasilitas penempatan kendaraan bermotor; 4) fasilitas perawatan pada umumnya; 5) fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
(2)kawasan keselamatan operasi penerbangan disekitar bandar udara umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) meliputi :
a.kawasan pendekatan dan lepas landas;
b.kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c.kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
d.kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
e.kawasan...
e.kawasan di bawah permukaan kerucut;
f.kawasan di bawah permukaan transisi; dan
g.kawasan disekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
(3)Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan batas-batas tertentu yang bebas dari penghalang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah lingkungan kerja bandar udara dan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk tiap-tiap bandar udara umum, diatur dengan Keputusan Menteri.