DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1992

Nomor: 76
Tahun: 1992
Ditetapkan: 30 November 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun secara berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta termasuk dalam hal terjadi penangguhan pemupukan Manfaat Pensiun, pemisahan dan penggabungan serta likuidasi Dana Pensiun Pemberi Kerja;
c.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA PENSIUN PEMBERI KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2.Penerima Titipan adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3.Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta mcninggal dunia atau pensiun;
4.Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
5.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

PENGESAHAN DANA PENSIUN

Pasal 2

Setiap pembentukan Dana Pensiun oleh Pemberi Kerja wajib mendapat pengesahan Menteri.

Pasal 3

(1)Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Pendiri dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri, dengan melampirkan:
1. a.Peraturan Dana Pensiun;
2. b.pernyataan tertulis Pendiri dan Mitra Pendiri bila ada;
3. c.surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Penerima Titipan;
4. d.arahan investasi;
5. e.laporan aktuaris, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
6. f.surat perjanjian antara Pengurus dengan Penerima Titipan.
(2)Ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara permohonan pengesahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Menteri.

Pasal 4

Peraturan Dana Pensiun sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

a.nama Dana Pensiun;
b.nama Pendiri;
c.karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta;
d.nama Mitra Pendiri, apabila ada;
e.tanggal pembentukan Dana Pensiun;
f.maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun;
g.pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja;
h.tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus dan Dewan Pengawas;
i.masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas,
j.pedoman penggunaan jasa Penerima Titipan;
k.syarat untuk menjadi Peserta;
l.hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, Peserta dan Pcmberi Kerja, termasuk kewajiban Pcmberi Kerja untuk membayar iuran; m.besar iuran untuk Program Pcnsiun;
n.rumus Manfaat Pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya;
o.tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya;
p.tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;
q.biaya yang merupakan beban Dana Pensiun;
r.tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;
s.tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun.

Pasal 5

Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat menjadi dasar penyelenggaraan 1 (satu) jenis Program Pensiun.

Pasal 6

Pernyataan tertulis Pendiri dan pernyataan tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus disetujui oleh pemilik perusahaan, atau rapat umum pemegang saham, atau yang setara dengan itu, serta memuat:

a.ringkasan Peraturan Dana Pensiun;
b.kesediaan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 7

(1)Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
1. a.tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
2. b.biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
3. c.pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
(2)Perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 8

(1)Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
(3)Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

Pasal 9

(1)Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapat pengesahan Menteri.
(2)Pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan dalam hal penangguhan dan pengakhiran penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri.
(3)Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberlakuannya harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri.
(4)Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun dimaksud mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun, maka pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu.

Pasal 10

(1)Untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan
1. a.Peraturan Dana Pensiun yang baru;
2. b.pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) alau ayat (4);
3. c.laporan aktuaris, apabila perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan dalam pendanaan dan Manfaat Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar Umum yang disediakan untuk itu.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Pcrubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.
(5)Pengurus wajib mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun secara berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta termasuk dalam hal terjadi penangguhan pemupukan Manfaat Pensiun, pemisahan dan penggabungan serta likuidasi Dana Pensiun Pemberi Kerja;
c.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA PENSIUN PEMBERI KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2.Penerima Titipan adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3.Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta mcninggal dunia atau pensiun;
4.Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
5.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

PENGESAHAN DANA PENSIUN

Pasal 2

Setiap pembentukan Dana Pensiun oleh Pemberi Kerja wajib mendapat pengesahan Menteri.

Pasal 3

(1)Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Pendiri dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri, dengan melampirkan:
1. a.Peraturan Dana Pensiun;
2. b.pernyataan tertulis Pendiri dan Mitra Pendiri bila ada;
3. c.surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Penerima Titipan;
4. d.arahan investasi;
5. e.laporan aktuaris, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
6. f.surat perjanjian antara Pengurus dengan Penerima Titipan.
(2)Ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara permohonan pengesahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Menteri.

Pasal 4

Peraturan Dana Pensiun sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

a.nama Dana Pensiun;
b.nama Pendiri;
c.karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta;
d.nama Mitra Pendiri, apabila ada;
e.tanggal pembentukan Dana Pensiun;
f.maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun;
g.pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja;
h.tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus dan Dewan Pengawas;
i.masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas,
j.pedoman penggunaan jasa Penerima Titipan;
k.syarat untuk menjadi Peserta;
l.hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, Peserta dan Pcmberi Kerja, termasuk kewajiban Pcmberi Kerja untuk membayar iuran; m.besar iuran untuk Program Pcnsiun;
n.rumus Manfaat Pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya;
o.tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya;
p.tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;
q.biaya yang merupakan beban Dana Pensiun;
r.tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;
s.tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun.

Pasal 5

Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat menjadi dasar penyelenggaraan 1 (satu) jenis Program Pensiun.

Pasal 6

a.ringkasan Peraturan Dana Pensiun;
b.kesediaan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 7

(1)Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
1. a.tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
2. b.biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
3. c.pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
(2)Perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 8

(1)Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
(3)Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

Pasal 9

(1)Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapat pengesahan Menteri.
(2)Pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan dalam hal penangguhan dan pengakhiran penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri.
(3)Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberlakuannya harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri.
(4)Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun dimaksud mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun, maka pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu.

Pasal 10

(1)Untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan
1. a.Peraturan Dana Pensiun yang baru;
2. b.pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) alau ayat (4);
3. c.laporan aktuaris, apabila perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan dalam pendanaan dan Manfaat Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar Umum yang disediakan untuk itu.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Pcrubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.
(5)Pengurus wajib mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1992

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGESAHAN DANA PENSIUN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGESAHAN DANA PENSIUN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 1999