DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 1999

Nomor: 58
Tahun: 1999
Ditetapkan: 27 Juli 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829).
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah.
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah.
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 154 Tahun 1995 tentang Pegawai Bank Pembangunan Daerah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Propinsi.
2.Gubernur adalah Gubernur Propinsi.
3.Bank adalah Bank Pembangunan Daerah yang berstatus sebagai Perusahaan Daerah.
4.RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank.
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank.
6.Direksi adalah Direksi Bank.
7.Pegawai adalah Pegawai Bank.
8.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
9.Gaji adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok Pegawai Bank.
10.Penghasilan adalah Status seseorang yang tidak bekerja lagi dengan menerima uang tunjangan bulanan.
11.Pensiun adalah Status seseorang yang tidak bekerja lagi dengan menerima uang tunjangan bulanan.
12.Peraturan Bank adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II

PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 2

1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

a.Warganegara Republik Indonesia;
b.Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela dibidang perbankan;
c.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d.Mempunyai ahlak dan moral yang baik;
e.Setia dan taat kepada Negara serta Pemerintah.
f.Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara ;
g.Sehat jasmani dan rohani;
h.Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan. 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi peryaratan khusus sebagai berikut:
a.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terakhir atau yang dipersamakan dengan itu dengan nilai rata-rata baik;
b.Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Lengkap (S1) dan diutamakan dibidang ekonomi, keuangan atau hukum;
c.Pernah mengikuti pendidikan dan latihan di bidang ekonomi, keuangan dan Perbankan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
d.Memiliki keahlian dan pengalaman kerja minimal 15 tahun pada lembaga keuangan/perbankan.
e.Pada saat diajukan untuk menduduki Jabatan Direksi yang pertama kali batas usia maksimal 55 (lima puluh lima) Tahun dan untuk masa jabatan selanjutnya maksimal 60 (enam puluh) Tahun.

Pasal 3

(1)Anggota Direksi diutamakan dari Bank.
(2)Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan/jabatan eksekutif pada perusahaan lainnya.
(3)Antar sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, mertua dan ipar.
(4)Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah harus meninjau kembali pengangkatan Direksi dimaksud, guna proses penggantian selanjutnya.

Pasal 4

(1)Anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(2)Anggota Direksi dipilih dan diangkat oleh Gubernur atas usul RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
(3)Pengangkatan Anggota Direksi terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan sebagai Direksi.
(4)Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kerja bank.

Pasal 5

(1)Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan kedua kalinya pada jabatan yang sama berturut-turut, apabila yang bersangkutan mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan banksesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
(2)Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga kalinya, apabila jabatan tersebut merupakan promosi jabatan dari Direktur menjadi Direktur Utama, dengan mempunyai prestasi yang luar biasa.
(3)Pengangkatan Anggota Direksi untuk masa jabatan kedua kalinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi batas usia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e.

Pasal 6

(1)Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai ketentuan Direksi Bank Indonesia.
(2)Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 7

Paling lambat 15 (lima belas) hari, Surat Keputusan Gubrnur tentang pengangkatan Direksi disampaiakan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

Pasal 8

(1)Sebelum Anggota Direksi menjalankan tugas, terlebih dahulu dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan oleh Gubernur.
(2)Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan.

Pasal 9

(1)Apabila sampai berakhirnya masa Jabatan Direksi, pengangkatan Direksi Baru masih dalam proses penyelesaian, Gubernur dapat menunjuk/ mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pegawai Bank sebagai Penjabat Sementara Anggota Direksi.
(2)Pengangkatan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
(3)Surat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi yang baru paling lama 1 (satu) tahun.
(4)Anggota Direksi yang diangkat sebagai penjabat sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829).
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah.
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah.
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 154 Tahun 1995 tentang Pegawai Bank Pembangunan Daerah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Propinsi.
2.Gubernur adalah Gubernur Propinsi.
3.Bank adalah Bank Pembangunan Daerah yang berstatus sebagai Perusahaan Daerah.
4.RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank.
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank.
6.Direksi adalah Direksi Bank.
7.Pegawai adalah Pegawai Bank.
8.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
9.Gaji adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok Pegawai Bank.
10.Penghasilan adalah Status seseorang yang tidak bekerja lagi dengan menerima uang tunjangan bulanan.
11.Pensiun adalah Status seseorang yang tidak bekerja lagi dengan menerima uang tunjangan bulanan.
12.Peraturan Bank adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II

PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 2

1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

a.Warganegara Republik Indonesia;
b.Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela dibidang perbankan;
c.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d.Mempunyai ahlak dan moral yang baik;
e.Setia dan taat kepada Negara serta Pemerintah.
f.Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara ;
g.Sehat jasmani dan rohani;
h.Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan. 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi peryaratan khusus sebagai berikut:
a.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terakhir atau yang dipersamakan dengan itu dengan nilai rata-rata baik;
b.Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Lengkap (S1) dan diutamakan dibidang ekonomi, keuangan atau hukum;
c.Pernah mengikuti pendidikan dan latihan di bidang ekonomi, keuangan dan Perbankan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
d.Memiliki keahlian dan pengalaman kerja minimal 15 tahun pada lembaga keuangan/perbankan.
e.Pada saat diajukan untuk menduduki Jabatan Direksi yang pertama kali batas usia maksimal 55 (lima puluh lima) Tahun dan untuk masa jabatan selanjutnya maksimal 60 (enam puluh) Tahun.

Pasal 3

(1)Anggota Direksi diutamakan dari Bank.
(2)Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan/jabatan eksekutif pada perusahaan lainnya.
(3)Antar sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, mertua dan ipar.
(4)Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah harus meninjau kembali pengangkatan Direksi dimaksud, guna proses penggantian selanjutnya.

Pasal 4

(1)Anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(2)Anggota Direksi dipilih dan diangkat oleh Gubernur atas usul RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
(3)Pengangkatan Anggota Direksi terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan sebagai Direksi.
(4)Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kerja bank.

Pasal 5

(1)Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan kedua kalinya pada jabatan yang sama berturut-turut, apabila yang bersangkutan mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan banksesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
(2)Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga kalinya, apabila jabatan tersebut merupakan promosi jabatan dari Direktur menjadi Direktur Utama, dengan mempunyai prestasi yang luar biasa.
(3)Pengangkatan Anggota Direksi untuk masa jabatan kedua kalinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi batas usia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e.

Pasal 6

(1)Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai ketentuan Direksi Bank Indonesia.
(2)Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 7

Paling lambat 15 (lima belas) hari, Surat Keputusan Gubrnur tentang pengangkatan Direksi disampaiakan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

Pasal 8

(1)Sebelum Anggota Direksi menjalankan tugas, terlebih dahulu dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan oleh Gubernur.
(2)Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan.

Pasal 9

(1)Apabila sampai berakhirnya masa Jabatan Direksi, pengangkatan Direksi Baru masih dalam proses penyelesaian, Gubernur dapat menunjuk/ mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pegawai Bank sebagai Penjabat Sementara Anggota Direksi.
(2)Pengangkatan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
(3)Surat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi yang baru paling lama 1 (satu) tahun.
(4)Anggota Direksi yang diangkat sebagai penjabat sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1992

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 154 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1992

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 154 Tahun 1995