Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2010
- Nomor
- 76
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) diubah sebagai berikut:
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui:
Tahun ke-1 Y1 = X + ((20% x ∆) – Z) Tahun ke-2 Y2 = X + (40% x ∆) Tahun ke-3 Y3 = X + (60% x ∆) Tahun ke-4 Y4 = X + (80% x ∆) Tahun ke-5 Y5 = X + (100% x ∆) = N x K x I x C x B
Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio
Berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) dan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C ayat (2), Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran dan waktu pembayaran untuk setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (2).
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 135 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, SETIO SAPTO NUGROHO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I. UMUM Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi radio serta mendorong percepatan dan pemerataan layanan telekomunikasi dari penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, perlu dilakukan perubahan perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Stasiun Radio menjadi perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Perubahan perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut mengakibatkan perubahan tarif sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2 . . . Angka 2
Huruf a Yang dimaksud dengan “mekanisme seleksi” adalah Penetapan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio melalui mekanisme seleksi dilaksanakan apabila permintaan (demand) atas suatu alokasi pita frekuensi radio melebihi ketersediaan pita frekuensi radio tersebut. Melalui mekanisme seleksi ini, harga yang diperoleh untuk pita frekuensi radio yang diseleksi atau dilelang sesuai dengan harga pasar dan nilai ekonomi pita frekuensi radio dimaksud. Tata cara pelaksanaan seleksi dan penetapan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio hasil dari mekanisme seleksi ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Huruf b Cukup jelas. Angka 3
Ayat (1) Huruf a Biaya Izin Awal dikenal dengan istilah Up Front Fee. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh: Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2010, maka biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk periode izin tahun berikutnya sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir, wajib dilunasi paling lambat pada tanggal 18 Maret setiap tahunnya. Pembayaran melewati . . . melewati tanggal 18 Maret setiap tahunnya akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)