DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2015

Nomor: 80
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk rnelakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jcnis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kernentcrian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah cliatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pacla Departemen Komunikasi clan Inforrnatika sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pcmerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pcrubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang .Jeriis dan Tarif atas .Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Dcpartemen Kornunikasi dan lnforrnatika, perlu mengatur kern bali jenis dan tarif atas jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang bcrlaku pada Kementerian Kornunikasi dan Informatika;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksariakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pa sal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ten tang Pencrimaan Negara Bukan Pajak, perlu merietapkan Peraturan Pemerintah ten tang Jenis dan Tarif alas Jenis Pcnerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kernenterian Komunikasi clan lnformatika; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IAESA Mcnainzat:b b Menimbang: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG ,]ENIS DAN TARIF ATAS .]ENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pr~ESIDEN REFJUBLIK INDONESIA I SALfNAN I

(2)Jenis . Pasal 1
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:
1. a.sertifikasi operator radio;
2. b.penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
3. c.sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi
4. d.kalibrasi alat ukur;
5. e.sertifikasi penetapan balai UJl alat dan perangkat telekorn unikasi;
6. f.penyelenggaraan pos;
7. g.penyelenggaraan telekomunikasi;
8. h.izin penyelenggaraan penyiaran;
  1. 1.pengelolaan nama domain indonesia; J. pcnyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
9. k.penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multi media
  1. 1.penggunaan saran a dan prasarana; dan
10. m.penggunaan spektrum frekuensi radio.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATlKA.

3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); Pasa14 ... Pasa13

(1)Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frckuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (SI-IP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan formula.
(2)Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan:
1. a.mekanisme se1eksi; atau
2. b.formula.
(3)Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penggunaan mekanisme seleksi atau formula. dala~ penetapan tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuerisi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kernenterian Komunikasi dan Informatika yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m, meliputi:

a.Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR); dan
b.Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR).

(3)Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan dengan formula atau mekanisme seleksi.
(2)Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf 1 ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini. REPLJBLIK INDONESIA Pasal 7 ...

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika.

Pasal 5

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a" untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat semen tara dengan masa laku izin kurang dari 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :

a.untuk masa laku izin sampai dengan 1 (satu) bulan dikenai tarif 1/3 (satu per tiga) dari BHP ISR 1 (satu) tahun;
b.untuk masa laku izin lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai tarif V2 (satu per dual dari BHP ISR 1 (satu) tahun; atau
c.untuk masa laku izin jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai tarif BHP ISR 1 (satu) tahun.

Pasal 4

(1)Formula untuk menghitung tarif penggunaan spektrum frekuensi radio berupa Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut: BHP ISR (Rupiah) = (HDLPx Ib x b) + (HDDP x Ip x p) 2
(2)Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pan car (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
(3)Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
(4)Jumlah lebar pita frekuensi dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam izin stasiun radio.
(2)Besaran . Pasa19
(1)Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk menghitung tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ber upa biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan adalah sebagai berikut: BHP IPFR (Rupiah) == N x K x I x C x B Pasa18
(1)Tarif biaya Izin Awal dan biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk tahun pertama wajib dibayar lunas sebelum Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan.
(2)Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk tahun kedua sampai dengan masa laku izin pita frekuensi radio berakhir wajib dibayar lunas setiap tahunnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio.

Pasal 7

(1)Mekan isrne scleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk menetapkan tarif Penggunaan spektrum frckuensi radio berupa biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (lPFR) yang terdiri atas tarif:
1. a.biaya Izin AwaI; dan
2. b.biaya Izin Pita Frekuen si Radio Tahunan.
(2)Tarif biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing pemenang seleksi.
(3)Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan be saran harga penawaran terendah dari pemenang seleksi.
(4)Tarif biaya Izin Awal dan tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informa tika. Tahun ke-l ...

Pasal 10

(1)Pita frekuensi radio yang semula digunakan berdasarkan Izin Stasiun Radio diubah menjadi lzin Pita Frekuensi Radio dikenai biaya hak penggunaan iziri pita frekuensi radio berdasarkan formula sebagai berikut: .
1. a.tahun pertama sampai dengan tahun kelirna t~rhitu~g sejak tanggal berlakunya lzin Pita Frekuerisi RadIO dengan perhitungan sebagai berikut:
(2)· Besaran ni1ai N, K, C, dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
(3)Terhadap besaran ni1ai N yang te1ah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penyesuaian besaran ni1ai N setiap tahunnya dengan menggunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
(4)Penyesuaian besaran ni1ai N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: N penyesuaian = (IHKn-l/ IHKn-2) x Nn-l
(5)Dalam hal terdapat kcbijakan kenaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio me1ebihi target yang telah dihitung berdasarkan ni1ai N yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan kembali ni1ai N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
(6)Penetapan besaran nilai K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dcngan mempertimbangkan ni1ai ekonomi dari pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan jenis layarian, wilayah 1ayanan, dan manfaat dari penggunaannya.
(7)Besaran nilai I sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan da1am Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
(8)Penetapan besaran ni1ai C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya dengan menggunakan data yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pcmerintahan di bidang statistik.
(4)Tarif ...

Pasal 12

(1)Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa pengujian alat dan perangkat telekomunikasi untuk satu merek dan tipe dihitung berdasarkan banyaknya komponen jenis pengujian.
(2)Biaya pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu tipe dan merck dikelompokan atas:
1. a.biaya pengujian laboratorium (in house test); atau
2. b.biaya perigujian lapangan (on site test).
(3)Biaya pengujian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengujian berdasarkan kategori:
1. a.biaya pengujian reguler;
2. b.biaya pengujian kelas II; atau
3. c.biaya pengujian kelas I.

Pasal 11

Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran pembayaran dan waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio.

b.tahun keenam dan selanjutnya terhitung sejak tanggal berlakunya Izin Pita Frekuensi Radio dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2)Besaran 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah [Nx K x I x C x B]- X. I I - Tahun ke-l Y J = X + ((20% x t,) - Z) Tahun ke-2 Y2 =: X + (40% x t,) Tahun ke-3 Y3 =: X + (60% x t,) Tahun ke-4 J- Y 4 =: X + (80% x 6) --_ Tahun ke-5 Ys =: X + (100% x 6) ---
(4)Alat ...

Pasal 14

(1)Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan perielitian, pengembangan, pendidikan dan penanggulangan bencana alam digunakan setelah memperoleh Surat Keterangan Masa Penggunaan.
(2)Dalam hal Surat Kcterangan Masa Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan kembali untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan penanggulangan beneana alam wajib disertifikasi dengan dikenai biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pcngujian sebagaimana tereantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(3)Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi yang tidak bersifat komersial dikenai biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana terean tum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Terhadap jenis PNBP yang berasal dari sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi berupa pengujian lapangan, terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dikenai biaya transportasi dan biaya akomodasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5)Tarif biaya pengujian kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 3 kali tarif reguler sebagaimaria : ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(6)Tarif biaya pengujian kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 5 kali tarif reguler sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(4)Tarif biaya pcngujian regulcr sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerin tah ini. REPUBLIK INDOI'-JESIA
(2)Jenis ...
(1)Jenis dan tarif atas jenis Perierimaan Negara Bukan Pajak un tuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h ditentukan berdasarkan: a, Lembaga Penyiaran Publik;
1. b.Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
2. c.Lembaga Penyiaran Swasta;
3. d.Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
4. e.Lembaga Penyiaran Bcrlangganan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk rnelakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jcnis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kernentcrian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah cliatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pacla Departemen Komunikasi clan Inforrnatika sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pcmerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pcrubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang .Jeriis dan Tarif atas .Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Dcpartemen Kornunikasi dan lnforrnatika, perlu mengatur kern bali jenis dan tarif atas jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang bcrlaku pada Kementerian Kornunikasi dan Informatika;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksariakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pa sal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ten tang Pencrimaan Negara Bukan Pajak, perlu merietapkan Peraturan Pemerintah ten tang Jenis dan Tarif alas Jenis Pcnerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kernenterian Komunikasi clan lnformatika; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IAESA Mcnainzat:b b Menimbang: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG ,]ENIS DAN TARIF ATAS .]ENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pr~ESIDEN REFJUBLIK INDONESIA I SALfNAN I

(2)Jenis . Pasal 1
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:
1. a.sertifikasi operator radio;
2. b.penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
3. c.sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi
4. d.kalibrasi alat ukur;
5. e.sertifikasi penetapan balai UJl alat dan perangkat telekorn unikasi;
6. f.penyelenggaraan pos;
7. g.penyelenggaraan telekomunikasi;
8. h.izin penyelenggaraan penyiaran;
  1. 1.pengelolaan nama domain indonesia; J. pcnyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
9. k.penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multi media
  1. 1.penggunaan saran a dan prasarana; dan
10. m.penggunaan spektrum frekuensi radio.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATlKA.

3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); Pasa14 ... Pasa13

(1)Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frckuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (SI-IP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan formula.
(2)Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan:
1. a.mekanisme se1eksi; atau
2. b.formula.
(3)Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penggunaan mekanisme seleksi atau formula. dala~ penetapan tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuerisi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kernenterian Komunikasi dan Informatika yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m, meliputi:

a.Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR); dan
b.Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR).

(3)Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan dengan formula atau mekanisme seleksi.
(2)Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf 1 ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini. REPLJBLIK INDONESIA Pasal 7 ...

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika.

Pasal 5

a.untuk masa laku izin sampai dengan 1 (satu) bulan dikenai tarif 1/3 (satu per tiga) dari BHP ISR 1 (satu) tahun;
b.untuk masa laku izin lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai tarif V2 (satu per dual dari BHP ISR 1 (satu) tahun; atau
c.untuk masa laku izin jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai tarif BHP ISR 1 (satu) tahun.

Pasal 4

(1)Formula untuk menghitung tarif penggunaan spektrum frekuensi radio berupa Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut: BHP ISR (Rupiah) = (HDLPx Ib x b) + (HDDP x Ip x p) 2
(2)Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pan car (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
(3)Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
(4)Jumlah lebar pita frekuensi dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam izin stasiun radio.
(2)Besaran . Pasa19
(1)Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk menghitung tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ber upa biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan adalah sebagai berikut: BHP IPFR (Rupiah) == N x K x I x C x B Pasa18
(1)Tarif biaya Izin Awal dan biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk tahun pertama wajib dibayar lunas sebelum Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan.
(2)Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk tahun kedua sampai dengan masa laku izin pita frekuensi radio berakhir wajib dibayar lunas setiap tahunnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio.

Pasal 7

(1)Mekan isrne scleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk menetapkan tarif Penggunaan spektrum frckuensi radio berupa biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (lPFR) yang terdiri atas tarif:
1. a.biaya Izin AwaI; dan
2. b.biaya Izin Pita Frekuen si Radio Tahunan.
(2)Tarif biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing pemenang seleksi.
(3)Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan be saran harga penawaran terendah dari pemenang seleksi.
(4)Tarif biaya Izin Awal dan tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informa tika. Tahun ke-l ...

Pasal 10

(1)Pita frekuensi radio yang semula digunakan berdasarkan Izin Stasiun Radio diubah menjadi lzin Pita Frekuensi Radio dikenai biaya hak penggunaan iziri pita frekuensi radio berdasarkan formula sebagai berikut: .
1. a.tahun pertama sampai dengan tahun kelirna t~rhitu~g sejak tanggal berlakunya lzin Pita Frekuerisi RadIO dengan perhitungan sebagai berikut:
(2)· Besaran ni1ai N, K, C, dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
(3)Terhadap besaran ni1ai N yang te1ah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penyesuaian besaran ni1ai N setiap tahunnya dengan menggunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
(4)Penyesuaian besaran ni1ai N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: N penyesuaian = (IHKn-l/ IHKn-2) x Nn-l
(5)Dalam hal terdapat kcbijakan kenaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio me1ebihi target yang telah dihitung berdasarkan ni1ai N yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan kembali ni1ai N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
(6)Penetapan besaran nilai K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dcngan mempertimbangkan ni1ai ekonomi dari pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan jenis layarian, wilayah 1ayanan, dan manfaat dari penggunaannya.
(7)Besaran nilai I sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan da1am Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
(8)Penetapan besaran ni1ai C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya dengan menggunakan data yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pcmerintahan di bidang statistik.
(4)Tarif ...

Pasal 12

(1)Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa pengujian alat dan perangkat telekomunikasi untuk satu merek dan tipe dihitung berdasarkan banyaknya komponen jenis pengujian.
(2)Biaya pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu tipe dan merck dikelompokan atas:
1. a.biaya pengujian laboratorium (in house test); atau
2. b.biaya perigujian lapangan (on site test).
(3)Biaya pengujian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengujian berdasarkan kategori:
1. a.biaya pengujian reguler;
2. b.biaya pengujian kelas II; atau
3. c.biaya pengujian kelas I.

Pasal 11

Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran pembayaran dan waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio.

b.tahun keenam dan selanjutnya terhitung sejak tanggal berlakunya Izin Pita Frekuensi Radio dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2)Besaran 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah [Nx K x I x C x B]- X. I I - Tahun ke-l Y J = X + ((20% x t,) - Z) Tahun ke-2 Y2 =: X + (40% x t,) Tahun ke-3 Y3 =: X + (60% x t,) Tahun ke-4 J- Y 4 =: X + (80% x 6) --_ Tahun ke-5 Ys =: X + (100% x 6) ---
(4)Alat ...

Pasal 14

(1)Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan perielitian, pengembangan, pendidikan dan penanggulangan bencana alam digunakan setelah memperoleh Surat Keterangan Masa Penggunaan.
(2)Dalam hal Surat Kcterangan Masa Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan kembali untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan penanggulangan beneana alam wajib disertifikasi dengan dikenai biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pcngujian sebagaimana tereantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(3)Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi yang tidak bersifat komersial dikenai biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana terean tum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

(5)Tarif biaya pengujian kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 3 kali tarif reguler sebagaimaria : ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(6)Tarif biaya pengujian kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 5 kali tarif reguler sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(4)Tarif biaya pcngujian regulcr sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerin tah ini. REPUBLIK INDOI'-JESIA
(2)Jenis ...
(1)Jenis dan tarif atas jenis Perierimaan Negara Bukan Pajak un tuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h ditentukan berdasarkan: a, Lembaga Penyiaran Publik;
1. b.Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
2. c.Lembaga Penyiaran Swasta;
3. d.Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
4. e.Lembaga Penyiaran Bcrlangganan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2009