Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2015
- Nomor
- 80
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IAESA Mcnainzat:b b Menimbang: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG ,]ENIS DAN TARIF ATAS .]ENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pr~ESIDEN REFJUBLIK INDONESIA I SALfNAN I
Pasal 1
J. pcnyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASIDAN INFORMATlKA.
Pasa14 ... Pasa13
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kernenterian Komunikasi dan Informatika yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m, meliputi:
REPLJBLIK INDONESIA Pasal 7 ...
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika.
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a" untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat semen tara dengan masa laku izin kurang dari 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :
BHP ISR (Rupiah) = (HDLPx Ib x b) + (HDDP x Ip x p) 2
Pasa19
BHP IPFR (Rupiah) == N x K x I x C x B Pasa18
Tahun ke-l ...
(2)· Besaran ni1ai N, K, C, dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
N penyesuaian = (IHKn-l/ IHKn-2) x Nn-l
Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran pembayaran dan waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio.
I I - Tahun ke-l Y J = X + ((20% x t,) - Z) Tahun ke-2 Y2 =: X + (40% x t,) Tahun ke-3 Y3 =: X + (60% x t,) Tahun ke-4 J- Y 4 =: X + (80% x 6) --_ Tahun ke-5 Ys =: X + (100% x 6) ---
Terhadap jenis PNBP yang berasal dari sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi berupa pengujian lapangan, terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dikenai biaya transportasi dan biaya akomodasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
REPUBLIK INDOI'-JESIA
a, Lembaga Penyiaran Publik;
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)