Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1967
- Nomor
- 8
- Tahun
- 1967
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1989);
Mendengar: Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia.
Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Perusahaan Negara Jatiluhur. BAB I. PEMBENTUKAN. Pasal 1.
BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum. Pasal 2.
Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan, berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat kedudukan. Pasal 4. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jatiluhur dan dapat mempunyai Kantor-kantor Cabang, Perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri. Tujuan dan lapangan usaha. Pasal 5.
Modal. Pasal 6.
Pimpinan. Pasal 7.
Pasal 8. Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Pasal 9.
Jika suatu pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
Pasal 10.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan berdasar ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 11.
Pasal 12.
Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai. Pasal 13.
Kepegawaian. Pasal 14. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun-buku. Pasal 15. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. Anggaran perusahaan. Pasal 16. (1)Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirim anggaran Perusahan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri. (2)Kecuali Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya. (3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan. Pasal 17. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. Laporan perhitungan tahunan. Pasal 18. (1)Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi, Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirim kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri. (2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan. (3)Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan. Penggunaan Laba. Pasal 19. (1)Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 18, disisihkan untuk: a.dana pembangunan semesta sebesar 55%; b.untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi, yang jumlah presentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah. (2)Penggunaan laba cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah. (3)Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri. Pembubaran. Pasal 20. (1)Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (2)Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara. (3)Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya. BAB III. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 21. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 22. Peraturan Pemerintahini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1967. Pd. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1967. Presidium Kabinet Ampera; Sekretaris, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. TNI. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 TAHUN 1967 tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN NEGARA JATILUHUR U M U M . Seperti diketahui pada saat ini pembangunan PLTA Jatiluhur telah mendekati taraf penyelesaiannya. Untuk memelihara bangunan- bangunan serta pengembangan dari seluruh complex waduk Jatiluhur, dibutuhkan dana-dana yang cukup besar, yang tidak dapat terus- menerus dibebankan pada projek pembangunan. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. P.N. Jatiluhur akan mendapatkan sebagian besar daripada dananya dari penjualan tenaga listrik kepada PLN, oleh karenanya sewajarnya Perusahaan Negara tersebut menjadi salah satu unit di bawah naungan Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga (khususnya pada Direktorat Jenderal Perindustrian Tenaga dan Listrik). Namun mengingat luasnya ruang lingkup bidang kerjanya, maka Perusahaan Negara tersebut tidak dapat diintegrasikan kedalam PLN. Selanjutnya pimpinan pengusahaan waduk Jatiluhur ini meskipun merupakan waduk serbaguna harus merupakan pimpinan tunggal, agar dapat segera melakukan tindakan-tindakan cepat guna menjamin penyelamatan seluruh complek danau dan daerah hilir sungai dengan senantiasa mengusahakan terbinanya koordinasi sebaik-baiknya daripada bidang-bidang yang terjalin di dalamnya. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan Daerah di samping membina kepentingan-kepentingan nasional, maka Peraturan- peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat diperlakukan pula dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. PN Jatiluhur berusaha untuk memelihara waduknya beserta peralatan dan bangunan-bangunan dalam complex tersebut atas dasar komersiil, agar tidak memberati beban Negara. 10 Usaha-usaha tersebut antara lain meliputi: 1)penyediaan air untuk Jawa Barat dan Jakarta Raya ex tower Jatiluhur, 2)penyediaan tenaga listrik ex Gardu Induk Jatiluhur, 3)pencegahan/pengurangan bahaya banjir di daerah hilir Citarum, 4)penambahan produksi perikanan darat, 5)tempat rekreasi. Selain daripada itu juga merintis pembangunan proyek-proyek selanjutnya dengan menyusun overall planning, antara lain untuk waduk-waduk Tarum dan Cirata. Pasal 6. Cukup jelas. Pasal 7. Direksi c.q. Direktur Utama PN Jatiluhur bertanggungjawab kepada Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga c.q. Direktur Jenderal Perindustrian Tenaga dan Listrik. Namun ini tidak berarti, bahwa hanya kepentingan tenaga listrik yang diutamakan. Kepentingan-kepentingan bidang lainnya dituangkan dalam suatu target produksi beserta perincian-perinciannya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan-peraturan Menteri, sebagaimana tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah ini. Pasal 8 sampai dengan pasal 22. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1967/14; TLN Nomor 2825
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)