DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1970

Nomor: 20
Tahun: 1970
Ditetapkan: 23 Mei 1970
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan selesainya sebagian besar pembangunan Proyek Nasional Serba Guna Jatiluhur yang meliputi waduk, bendungan utama, stasion pembangkit listrik tenaga air dan sarana- sarana sistim pengairan dan irigasi, maka hasil pertama daripada tujuan pembangunan proyek Nasional tersebut telah tercapai dan mulai dipergunakan dalam produksi;
b.bahwa untuk dapat mewujudkan pemanfaatan potensi-potensi tersebut diatas secara maksimal, effektif dan effisien, perlu segera membentuk suatu badan yang dapat diserahi tugas- kewajiban untuk menyelenggarakan usaha-usaha mengelola, membina dan mengembangkan potensi-potensi termaksud diatas;
c.bahwa sesuai dengan sifat bidang usahanya, bentuk usaha yang sesuai bagi badan termaksud dalam sub b diatas adalah Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat

(2)Undang-undang No. 9 tahun 1969, yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/ MPRS/1966;
3.Undang-undang No. 14 tahun 1950;
4.Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 1989);
5.Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 83, Tambahan Lembaran Negara No. 2778) jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 2901),
6.Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904),

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Peraturan Pemerintah. No. 8 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 14); Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM "OTORITA JATI-LUHUR".

BAB I

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Dengan nama "Otorita Jatiluhur" didirikan suatu Perusahaan Umum sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang- undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40) jo. pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59).
(2)Perusahaan Negara Jatiluhur yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 14 ) dengan Peraturan Pemerintah ini dibubarkan.
(3)Semua hal-hal yang berhubungan dengan likwidasi Perusahaan Negara Jatiluhur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa: a.semua kekayaan dan kewajiban beralih kepada Negara; b.kekayaan dari hasil likwidasi Perusahaan Negara Jatiluhur yang diperlukan untuk pelaksanaan usaha dan kegiatan Otorita Jatiluhur, dialihkan kepada Otorita Jatiluhur yang akan diperhitungkan sebagai modal dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
b."Menteri" ialah Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri;
c."Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
e."Otorita" ialah Otorita Jatiluhur termaksud dalam ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.
f."Direksi" ialah Direksi Otorita.

Pasal 3

(1)Otorita adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha- usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Otorita berlaku segala macam hukum Indonesia. Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 4

Tujuan Otorita adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dengan mengingat pada pengembangan regional. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi serta keselamatan dan jaminan atas kepentingan Negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, Otorita mengadakan usaha-usaha produktif yang terperinci dan diatur sebagai berikut:

a.menyelenggarakan eksploitasi, pemeliharaan dan pengembangan waduk, bendungan utama, stasion pembangkit listrik tenaga air beserta gardu induknya dan sarana-sarana sistim pengairan dan irigasi;
b.memanfaatkan semua kekayaan Otorita untuk penyediaan dana bagi keperluan eksploitasi, pemeliharaan dan amortisasi dari investasi proyek serta pengembangan wilayah sebagaimana tergambar pada peta lampiran Peraturan Pemerintah ini;
c.menyelenggarakan usaha-usaha didalam bidang-bidang lainnya dalam batas-batas kemungkinan teknis serta dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil. Tempat kedudukan.

Pasal 6

Otorita berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dalam hal dipandang perlu dapat mengadakan kantor-kantor perwakilan ditempat-tempat lain dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

(1)Modal Otorita adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara sebesar yang diterima dari badan tersebut pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, ditambah dengan kekayaan-kekayaan Negara lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan yang effektif dari Otorita, yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Dalam Negeri, dengan persetujuan Menteri.
(2)Modal Otorita dapat dirubah dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Otorita mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4)Otorita tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pasal 8

(1)Sumber pendapatan Otorita adalah:
1. a.hasil pungutan yang diterima dari Pemerintah Daerah untuk segala jasa penggunaan air diwilayah kekuasaan Otorita;
2. b.hasil pungutan yang diterima dari Perusahaan Listrik Negara untuk segala jasa atas penggunaan tenaga listrik yang berasal dari stasion pembangkit listrik tenaga air;
3. c.hasil usaha-usaha lain tersebut pada pasal 5 ayat (c) Peraturan Pemerintah ini.
(2)Besarnya pungutan tersebut ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang sebelum berlaku. harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Otorita sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah ini.
(2)Untuk mengolah dan mempersiapkan kebijaksanaan umum tersebut ayat (1) pasal ini, Menteri dibantu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan.
(3)Menteri melakukan pengawasan umum terhadap jalannya Otorita.
(4)Menteri menunjuk Gubernur untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Direksi, atas pelaksanaan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan Menteri.

Pasal 10

(1)Otorita dipimpin dan dikendalikan oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sedikit- dikitnya 3 (tiga) orang Direktur yang bertanggung-jawab menurut bidangnya masing-masing.
(2)Direksi bertanggung-jawab kepada Menteri.
(3)Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan selesainya sebagian besar pembangunan Proyek Nasional Serba Guna Jatiluhur yang meliputi waduk, bendungan utama, stasion pembangkit listrik tenaga air dan sarana- sarana sistim pengairan dan irigasi, maka hasil pertama daripada tujuan pembangunan proyek Nasional tersebut telah tercapai dan mulai dipergunakan dalam produksi;
b.bahwa untuk dapat mewujudkan pemanfaatan potensi-potensi tersebut diatas secara maksimal, effektif dan effisien, perlu segera membentuk suatu badan yang dapat diserahi tugas- kewajiban untuk menyelenggarakan usaha-usaha mengelola, membina dan mengembangkan potensi-potensi termaksud diatas;
c.bahwa sesuai dengan sifat bidang usahanya, bentuk usaha yang sesuai bagi badan termaksud dalam sub b diatas adalah Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat

(2)Undang-undang No. 9 tahun 1969, yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/ MPRS/1966;
3.Undang-undang No. 14 tahun 1950;
4.Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 1989);
5.Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 83, Tambahan Lembaran Negara No. 2778) jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 2901),
6.Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904),

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Dengan nama "Otorita Jatiluhur" didirikan suatu Perusahaan Umum sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang- undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40) jo. pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59).
(2)Perusahaan Negara Jatiluhur yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 14 ) dengan Peraturan Pemerintah ini dibubarkan.
(3)Semua hal-hal yang berhubungan dengan likwidasi Perusahaan Negara Jatiluhur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa: a.semua kekayaan dan kewajiban beralih kepada Negara; b.kekayaan dari hasil likwidasi Perusahaan Negara Jatiluhur yang diperlukan untuk pelaksanaan usaha dan kegiatan Otorita Jatiluhur, dialihkan kepada Otorita Jatiluhur yang akan diperhitungkan sebagai modal dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
b."Menteri" ialah Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri;
c."Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
e."Otorita" ialah Otorita Jatiluhur termaksud dalam ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.
f."Direksi" ialah Direksi Otorita.

Pasal 3

(1)Otorita adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha- usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Otorita berlaku segala macam hukum Indonesia. Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 4

a.menyelenggarakan eksploitasi, pemeliharaan dan pengembangan waduk, bendungan utama, stasion pembangkit listrik tenaga air beserta gardu induknya dan sarana-sarana sistim pengairan dan irigasi;
b.memanfaatkan semua kekayaan Otorita untuk penyediaan dana bagi keperluan eksploitasi, pemeliharaan dan amortisasi dari investasi proyek serta pengembangan wilayah sebagaimana tergambar pada peta lampiran Peraturan Pemerintah ini;
c.menyelenggarakan usaha-usaha didalam bidang-bidang lainnya dalam batas-batas kemungkinan teknis serta dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil. Tempat kedudukan.

Pasal 6

Otorita berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dalam hal dipandang perlu dapat mengadakan kantor-kantor perwakilan ditempat-tempat lain dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

(1)Modal Otorita adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara sebesar yang diterima dari badan tersebut pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, ditambah dengan kekayaan-kekayaan Negara lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan yang effektif dari Otorita, yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Dalam Negeri, dengan persetujuan Menteri.
(2)Modal Otorita dapat dirubah dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Otorita mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4)Otorita tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pasal 8

(1)Sumber pendapatan Otorita adalah:
1. a.hasil pungutan yang diterima dari Pemerintah Daerah untuk segala jasa penggunaan air diwilayah kekuasaan Otorita;
2. b.hasil pungutan yang diterima dari Perusahaan Listrik Negara untuk segala jasa atas penggunaan tenaga listrik yang berasal dari stasion pembangkit listrik tenaga air;
3. c.hasil usaha-usaha lain tersebut pada pasal 5 ayat (c) Peraturan Pemerintah ini.
(2)Besarnya pungutan tersebut ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang sebelum berlaku. harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Otorita sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah ini.
(2)Untuk mengolah dan mempersiapkan kebijaksanaan umum tersebut ayat (1) pasal ini, Menteri dibantu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan.
(3)Menteri melakukan pengawasan umum terhadap jalannya Otorita.
(4)Menteri menunjuk Gubernur untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Direksi, atas pelaksanaan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan Menteri.

Pasal 10

(1)Otorita dipimpin dan dikendalikan oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sedikit- dikitnya 3 (tiga) orang Direktur yang bertanggung-jawab menurut bidangnya masing-masing.
(2)Direksi bertanggung-jawab kepada Menteri.
(3)Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1970

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 1

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 1

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1980